Pemkab Giat Lakukan Inventarisir Aset

 

SUKADANA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara kini sedang giat-giatnya menginventarisir aset-aset daerah. Apalagi, masih banyak barang-barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. “Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang daerah, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga pada gilirannya nanti menghasilkan data-data yang tepat dan akurat,” tutur Hendri Siswanto, sekda Kayong Utara, di Balai Praja Sukadana, Jumat (8/6) lalu.

 

Dijelaskannya beberapa perkara yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan barang, di antaranya untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing satuan kerja, sesuai besaran organisasi atau jumlah pegawai dalam satu organisasi. “Sebagai pengganti barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan, agar efisien dan efektif, dan pertimbangan teknologi,” ujarnya.

Melalui perencanaan kebutuhan barang yang memadai, dengan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan, Sekda berharap agar diperoleh barang yang akan menjadi aset pemerintah daerah, sehingga benar-benar dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun aparatur. Ini, menurut dia, supaya dapat menunjang pelayanan publik pemerintah kepada warga. “Tugas selanjutnya, satuan kerja sebagai pengguna barang itu dapat memanfaatkan, menatausahakan, memelihara barang milik daerah, secara memadai, akurat, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, perlu dilakukan bimbingan teknis,” tegasnya.

 

Dengan bimbingan teknis seperti ini, Sekda berharap para peserta bisa memahami agar semua barang milik daerah yang dikelola, dapat dikontrol dengan baik. Kemudian para peserta juga diminta untu memahami agar barang-barang milik daerah mudah ditata dalam administrasi dan dapat dikelola dengan baik. “Memahami tentang cara pengelompokan jenis dan bentuk barang. Memahami tata cara pengamanan aset dari penyalahgunaan, penyimpangan, dan penggelapan barang milik daerah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” tuturnya.

 

Di sisi lain, lanjutnya, walaupun Kabupaten Kayong Utara masih banyak memiliki keterbatasan, namun dalam hal menjalankan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kita semua juga menyadari, tingkat keberhasilan tidak terlepas dari sumber daya manusia dan jumlah personil yang ada.

 

Namun apabila dalam penanganan didasari dengan kemauan, ketertiban, ketelitian, kesungguhan para pelaksana, serta kesadaran para pembantu pengelolaan, saya yakin dengan keterbatasan yang kita miliki, kita bisa lakukan dengan lebih baik lagi,” yakinnya.

 

Diharapkan dia agar seluruh pejabat dan pengelola barang-barang milik daerah, bersungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan intern, baik dalam hal penyimpanan dan memeliharanya. “Mengingat pengelolaan aset daerah seiring menjadi perhatian auditor badan pemeriksa keuangan (BPK). Oleh karena itu, hendaknya ditata dan dikelola sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” pesannya.

 

Dikatakannya saat ini aset-aset Pemkab Kayong Utara masih belum terkoordinir dengan baik. Ternyata masih banyak barang-barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. “Untuk itu, untuk penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang daerah, haruslah dikoordinir secara professional, sehingga pada gilirannya nanti menghasilkan data-data yang tepat dan akurat,” tuturnya.

Dijelaskannya beberapa perkara yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan barang, di antaranya untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing satuan kerja, sesuai besaran organisasi atau jumlah pegawai dalam satu organisasi. “Sebagai pengganti barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan, agar efisien dan efektif, dan pertimbangan teknologi,” ujarnya.

 

Melalui perencanaan kebutuhan barang yang memadai, dan dilanjutkan dengan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan, diharapkan diperoleh barang yang akan menjadi aset pemerintah daerah, benar-benar dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun aparatur. Supaya dapat menunjang pelayanan publik pemerintah kepada warga. “Tugas selanjutnya, satuan kerja sebagai pengguna barang itu dapat memanfaatkan, menatausahakan, memelihara barang milik daerah secara memadai, akurat, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, perlu dilakukan bimbingan teknis,” tegasnya. (mik)

Selasa, 12 Juni 2012

Sumber: http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=110676

Nekat, Raperda Aset Daerah Disahkan

 

SURABAYA-DPRD Kota Surabaya ngotot mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan barang milik daerah meskipun sejumlah aset yang diklaim milik Pemkot tidak bersertifikat. Untuk menyiasatinya, Pemkot nanti hanya boleh mengelola aset yang bersertifikat, sedangkan yang tidak hanya dicatat, kemudian dibuatkan Perda sendiri untuk pengelolaannya.

 

Raperda itu akan disahkan DPRD Surabaya, Senin (4/6) mendatang. “Pembahasan Raperda ini kami nilai paling alot. Bahkan sudah empat kali Pansus (Panitia Khusus) tak sanggup menyelesaikan masalah ini, karena takut salah dan khawatir banyak penyimpangan di dalam pengelolaannya. Tapi kali ini Raperda akan ditetapkan menjadi Perda,” ungkap Sudirjo, Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sabtu (2/6).

 

Raperda ini awal Mei lalu sempat ditolak Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya dan Banmus minta dikembalikan ke Pemkot, karena Pemkot tidak menyertakan data-data barang aset daerah yang akan dikelolanya. Namun, tarik ulur akhirnya tuntas setelah Pemkot menyerahkan segerobak daftar aset daerah yang akan dikelolanya.

 

Menurutnya, semua anggota Banmus sepakat dengan materi Raperda termasuk Walikota Tri Rismaharini. Padahal sebelumnya, lanjut Sudirjo, Raperda yang dirumuskan Pansus itu dikembalikan Banmus dengan alasan barang yang tidak bersertifikat tidak masuk dalam aset. Padahal, aset daerah berupa tanah hanya sekitar 20 persen yang sudah bersertifikat, sedangkan yang 80 persen belum bersertifikat.

 

“Pansus yang dulu-dulu itu takut mengesahkan karena data aset daerah tidak lengkap dan tidak dicantumkan di dalam Raperda. Tapi kali ini kami ngeyel, minta daftar aset daerah dan berhasil. Jadi kami langsung akan mengesahkannya,” ujar Sudirjo.

 

Kenapa pansus ngeyel, lanjutnya, karena aset yang tidak dimasukkan ke dalam daftar aset sudah jelas rawan disimpangkan. Apakah itu dijual ke pihak ketiga atau dipakai oknum Pemkot sendiri. “Nantinya dalam Perda, aset yang tak bersertifikat akan dicatat. Untuk pengelolaannya akan dibahas di Raperda yang berbeda. Jadi meski masih rawan penyimpangan aset kota Raperda ini tetap akan disahkan daripada pengelolaan aset daerah tanpa Perda,” jelasnya.

 

Terkait dengan itu, Pemkot sudah konsultasi dengan Kementrian Luar Negeri (Kemendagri). Pansus, Pemkot dan Kemendagri ada kesamaan terkait poin pada pasal 103 ayat 3 dalam raperda. Aset yang tidak bersertifikat tetap masuk kategori aset namun diatur dalam Raperda tersendiri untuk pengelolaannya.

 

Memang, lanjutnya, pembahasan Raperda pengelolaan barang dan aset  milik daerah sempat molor. Seharusnya Raperda ini selesai akhir April lalu, namun molor hingga Juni ini. Hal itu karena, data aset daerah baru dimasukkan ke dalam daftar aset daerah 2 Mei lalu. Padahal, masa kerja Pansus yang membahas Raperda sudah berakhir pada 30 April.

 

Dia menegaskan, barang dan aset milik daerah yang akan dikelola nanti adalah barang-barang yang diperoleh dari hibah, seperti penyerahan tanah dan bangunan dari Provinsi Jatim. Gedung dan tanah sekolah penyerahan dari Dinas Pendidikan Pemprov Jatim dan lainnya.

 

Kemudian aset yang diperoleh membeli sendiri. Selain itu, barang aset daerah berdasarkan keputusan pengadilan serta aset yang didapat secara sah menurut undang-undang. “Di luar itu, barang yang ada tidak berstatus sebagai milik daerah. Artinya, Pemkot tidak berhak dan tidak boleh menyewakan maupun menjual aset tersebut. Alasannya, karena barang tersebut bukan milik Pemkot,” ungkapnya.

 

Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Djumadji mengatakan, dalam mencatat dan memasukkan daftar aset daerah tidak mudah. Karena, data aset daerah yang dari kelurahan, kecamatan, dinas-dinas lain belum masuk semua. Bahkan, data aset Pemkot juga ada di Bagian Perlengkapan, sehingga untuk menyatukan data perlu waktu.

Sabtu, 02/06/2012

 

Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=f87d4519628bab7500059d5c0f1656f1&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c

Pengelolaan Mobil Dinas Lemah

JAMBI – Tidak sedikit aset milik Pemprov Jambi yang tercecer, terutama mobil dinas. Ironisnya, ada mobil yang masih dikuasai pensiunan. Informasi yang diperoleh Jambi Independent, sedikitnya ada 23 mobil dinas milik Pemprov Jambi yang sebagian sudah beralih status menjadi milik pribadi para pensiunan pejabat.

Di antara mobil itu, satu unit Toyota Kijang Super di RSUD Raden mattaher yang dipakai Marmis Raden, tiga unit di kantor Perwakilan Provinsi Jakarta yang dipakai Antoni Zeidra Abidin, Libran, dan Arif.

Kemudian, empat unit di Dinas PU atas nama Edy Suritno, Jp Marpaung, Syofie Muchtar, Edy Suranto dan tiga unit di Dinas Sosnakertrans. Selebihnya di Badan Koordinasi Penyuluhan dan KP, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Inspektorat.

Staf ahli Komisi II DPRD Provinsi Jambi Pantun Bukit mengatakan, salah satu yang menjadi hambatan pemerintah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK lantaran lemahnya pengelolaan aset.

Ia mengatakan, hampir tiap tahun mobil dinas selalu menjadi temuan. Anehnya, tidak pernah ada upaya untuk memperbaikinya. Dia menyoroti  banyaknya pensiunan yang masih menguasai kendaraan dinas. “Ketika pensiun mestinya dikembalikan, tapi masih dipakai. Itu kan modus dengan harapan agar kendaraan itu jadi milik pribadi,” katanya.

Padahal, kata dia, itu merupakan pelanggaran. Bagi pejabat yang pensiun, mobil dinas wajib dikembalikan. “Kalaupun mau dilelang, lihat dulu apakah sudah sesuai syarat atau tidak. Sebab, lelang kendaraan harus melalui prosedur,” katanya.

Dia tak menyangkal ada upaya yang dilakukan agar kendaraan dinas menjadi milik pribadi. Salah satunya dengan mengakali proses pelelangan, dengan cara membuat aturan pelelangan yang sesuai keinginannya. “Apalagi, proses lelang dilakukan secara tertutup. Karena tidak transparan sehingga yang jadi milik pribadi,” katanya.

Apalagi lelang dilakukan secara tertutup, sehingga tidak ada yang tahu apalagi protes. Dia mengatakan, lelang kendaraan dinas secara khusus diatur pada Permendagri No 17 Tahun 2007. Artinya,  kendaraan dinas operasional yang akan dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah harus memenuhi syarat yakni telah berumur lima tahun lebih.

“Selama ini kan kita hampir tidak pernah tahu bagaimana pengelolaan lelang aset. Karena memang dilakukan secara tertutup,” katanya. Guru besar Unbari ini berpendapat, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses lelang, tiap SKPD menerapkan sistem online mobil dinas. Ini agar publik mengetahui jumlah mobil dinas yang ada di SKPD, atau jumlah yang sudah dilelang.

Karo Aset Pemprov Jambi Masherudin Wahab, ketika dikonfirmasi membenarkan masih ada mobil dinas yang belum dikembalikan pensiunan. Dia mengaku sudah melayangkan surat kepada masing-masing SKPD untuk menarik. Dia mengatakan, dari belasan mobil yang tercecer dan dikuasai pensiunan, beberapa di antaranya sudah ada yang mengembalikan dan ada pula yang sudah dilelang. Sayangnya, dia tidak membeberkan mobil dinas apa saja yang sudah ditarik ataupun dilelang.

Kadis Sosnakertrans Haris AB membenarkan adanya pensiunan pejabat yang masih memakai aset. Tapi, dia mengaku jika aset tersebut sudah dilelang dan secara hukum sudah sah milik pensiunan tersebut. Senada, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Andi Pada mengatakan, mobil dinas milik dinkes yang dikuasai pensiunan semuanya sudah ditarik.

Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, mendukung upaya transparansi proses lelang aset. Menurutnya, transparansi penting guna membangun opini positif di tengah masyarakat yang telah terjangkit penyakit apatis. “Jangan ada dusta antara kita. Seharusnya begitu. Kalau tidak transparan, itu namanya tidak disiplin dan tak taat aturan,” katanya.

Dia mengatakan, sesuai aturan, kendaraan yang boleh dilelang adalah yang telah berumur di atas 10 tahun. Meski ada aturan lain yang mengatur bila ada kendaraan milik pejabat tertentu yang boleh dilelang pada umur lima tahun. Dia mengatakan, transparan tak harus lelang terbuka. Bahkan, dia mengaku lelang terbuka mobil dinas tidak mungkin bisa dilaksanakan. Alasannya, merepotkan pemda.

Informasi yang diperoleh Jambi Independent, ada pengurus barang pada beberapa SKPD yang ternyata tidak mengetahui jika pada SKPD-nya terdapat pelelangan kendaraan pada 2010, seperti pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Bandiklatda), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Inspektorat.

Kemudian, ada kendaraan dinas yang dilelang, tapi tidak pernah tercatat dalam daftar inventaris SKPD, karena bukan pengadaan pada dinas tersebut. Artinya, lelang kendaraan fiktif yang keuntungannya masuk kantong pribadi. Seperti pada Bandiklatda yang diketahui tidak terdapat penjualan kendaraan pada Bandiklatda selama 2010. Sedangkan pada SK Penghapusan tercantum nama SKPD atas kendaraan yang dilelang di instansi itu.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 281/Kep.Gub/Umum/2010, tercatat sekitar 74 unit mobil dinas yang dilelang. Dari jumlah itu, hanya 29 unit mobil dias yang dapat diketahui harga perolehannya dengan nilai sebesar Rp 1,8 miliar. Sisanya tidak diketahui.

KAMIS, 14 JUNI 2012

 

Sumber: http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=16201:pengelolaan-mobil-dinas-lemah&catid=1:metrojambi&Itemid=3

Aset Pemda Wajo Dipersoalkan DPRD: Dominan Belum Bersertifikat

 

 

Wajo Upeks–Aset-aset yang diklaim milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo masih banyak yang belum memiliki alas hak atau sertifikat.

 

Selain, lahan yang ditempati sejumlah asrama Mahasiswa Wajo di Makassar, juga terdapat beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) yang masih belum jelas kepemilikannya.

Selain itu, beberapa bangunan sekolah, yang salah satu diantaranya masih dalam proses hukum karena status kepemilikannya bersengketa dengan masyarakat setempat, juga terdapat BMT yang ada di Jalan Mesjid Raya Sengkang masih bersengketa. Bahkan, lahan bangunan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati

Wajo juga digugat status kepemilikanya, meskipun pihak Pemkab mengakui sudah mengantongi sertifikatnya.

Padahal, sebelumnya DPRD Kabupaten Wajo telah mendeadline pihak Pemkab Wajo untuk melakukan inventaris aset-aset milik daerah dan dokumennya hingga Desember 2011 lalu.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wajo, Andi Sumangerukka mengakui hal itu. Hanya saja, Dia enggan merinci total keseluruhan aset Pemkab yang tidak punya dokumennya, alasannya pihaknya masih sementara melakukan penelusuran.

Menurut dia, banyaknya lahan yang tidak bersertifikat merupakan lahan yang ada pada masa pemerintahan zaman dulu, yang diwakafkan oleh masyarakat. Selain itu, banyak yang awalnya tercatat sebagai aset pusat, namun setelah otoda itu belum jelas status kepemilikannya termasuk kantor yang ditempati saat ini Dinas PSDA Kabupaten Wajo, aset tersebut tercatat di Provinsi.

Alasan lainnya adalah bidang aset yang fokus menangani aset baru terbentuk 2010 lalu, yang sebelumnya ditangani Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah sehingga masih transisi untuk input data dari yang menanganinya semula.

“Tapi kita akan terus melakukan penelusuran terkait keberadaan dokumen-dokumen aset daerah tersebut, dan memang butuh waktu lama, termasuk mendatangi kantor pajak Watampone untuk telusuri perolehan tanah itu. Kita juga akan kerjasama dengan BPKP dengan mnggunakan aplikasi Simda BMD atau Sistem informasi manajemen barang milik daerah. Sedangkan, aset yang awalnya memang pendanaannya hibah, juga akan ditelusuri kalau tercatat sebagai aset Pemprov atau pusat, kita

akan hapus dari catatan kita tapi kalau memang mau menyerahkan ke kabupaten, kita minta lampiran berita acara penyerahannya dan semua dokumen kepemilikan,” tandasnya.

Bahkan, Sumangerukka mengakui ada 670 unit bangunan yang tersebar di seluruh SKPD yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar diberi nilai perolehan Nilai Jual Objek Pajaknya. “Sertifikatnya sudah ada, hanya saja nilai perolehannya yang diminta oleh BPK karena memang dari

awal tidak ada nilai perolehannya dan itu menjadi catatan untuk kami dari BPK.Makanya, kita bentuk tim yang melibatkan inspektorat, Hukum dan Aset untuk memberikan nilai objek pajak sesuai yang ada saat ini,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD, Taqwa Gaffar menilai, banyaknya aset yang belum bersertifikat sebagai bukti kurang serius dan lambannya Pemkab menangani aset-aset tersebut, padahal sudah dideadline beberapa waktu lalu agar yang berkaitan dengan aset milik daerah semua harus rampung.

Menurutnya, dideadline ataupun tidak dideadline itu sudah menjadi kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan. Kalau perlu, kata Taqwa, prioritaskan penganggarannya untuk ditelusuri semua, bahkan rumah-rumah dinas yang pernah dikuasai dulu mantan pejabat masih tanda

tanya status kepemilikannya.

“Jangan menganggap enteng masalah aset, karena Rujab saja masih digugat orang, kalau ada hal-hal yang memang butuh anggaran untuk mendapat legalitas tidak ada salahnya lah kita anggarakan karena memang ada peruntukannya. Makanya, setelah selesai Pansus Ranperda

yang sementara digodok ini, kita akan panggil bagian hukum, aset dan pihak terkait untuk membicarakan persoalan ini,” tandasnya. ()

Sabtu, 19-05-2012

 

sumber: http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=86312

Penataan Aset Masih Lemah : Jadi Titik Lemah Penilaian Pansus LHP-BPK

 

SAMARINDA. Sejumlah aset-aset daerah milik Pemkot Samarinda belum dikelola dan ditata secara maksimal. Hal ini setidaknya tergambar dari hasil penelusuran panitia khusus (pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) DPRD Kota Samarinda.

Dari beberapa rekomendasi yang dikeluarkan pansus tersebut, penataan aset salah satu yang paling sorotan. Hal inilah yang menjadi indikator status pelaporan Pemkot Samarinda selalu disclaimer di mata BPK RI.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Syamsuddin Tang mengakui jika sistem inventarisir aset milik Pemkot Samarinda masih semrawut.

“Penataan dan pengelolaan aset salah satu yang paling kita soroti. Kita melihat penataan aset belum maksimal. Hal ini tentu saja akan berpotensi menbuat kerugian bagi daerah,” terang polisi asal PPP tersebut.

Sekadar diketahui, selain menyoroti soal aset,

substansi paling pokok yang dibahas dan dipertanyakan oleh pansus berdasarkan rekomendasi BPK terdapat 4 item. Yakni pelaporan hutang yang belum dapat didefiniskan setiap Satuan Perangk Kerja Daerah (SKPD). Selanjutnya, pendapatan yang tidak maksimal seperti Rp 1,8 milyar dari pajak penerangan jalan umum dan karcis PT Pelindo yang tidak jelas. Yang ketiga, adalah buruknya sistem kerjasama Pemkot dengan pihak ketiga, di antaranya kepada PT WATS dan investor Pasar Segiri.

Ketua Pansus LHP-BPK DPRD Kota Samarinda, Nursoba mengatakan, dari 4 rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK RI, 39 di antaranya sudah diselesaikan Pemkot Samarinda. Itu artinya, terdapat 9 item rekomendasi lagi belum tuntas.

Selasa, 6 Desember 2011

 

Sumber: http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/18/27775

Pemkot: Aset tak terurus bukan berarti mangkrak

 

Solopos.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengakui masih banyak aset Pemkot yang kurang terurus atau tidak dimanfaatkan. Namun secara administratif, Sekda memastikan semua aset itu sudah
tercatat secara tertib.

Hal tersebut diungkapkan Budi, menanggapi penilaian Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) bahwa selama ini Pemkot kurang transparan soal keberadaan aset-aset yang terbengkelai. Sayangnya, Budi mengaku tidak hapal berapa jumlah aset Pemkot yang kurang terurus.

“Kami akui sampai saat ini memang ada banyak aset Pemkot yang tidak terurus. Paling banyak ada di Diknas (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga-red) seperti sekolah-sekolah yang digabungkan dan sebagainya. Tapi soal pendokumentasiannya semua ada. Sehingga tidak bisa dikatakan mangkrak atau liar,” jelas Budi, Rabu (7/12/2011).

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Budi Yulistianto mengaku belum mengerti dengan jelas apa yang dimaksudkan Pattiro dengan aset yang mangkrak. “Mangkraknya itu yang seperti apa kriterianya saya belum jelas. Setahu saya tidak ada aset Pemkot yang mangkrak, semuanya sudah tercatat dan terdokumentasi
dengan tertib dalam Simda BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah-red),” papar Budi.

Budi menambahkan kalau yang dimaksud adalah bangunan atau lahan yang tidak digunakan, diakuinya memang masih ada. Tapi bukan berarti mangkrak karena memang belum ditentukan pemanfaatannya. Lagipula keberadaan aset itu tercatat secara administratif.

Tak hanya itu, sebagian aset Pemkot kini juga sudah ada yang disertifikatkan. Di antaranya jalan-jalan besar Kota Solo, lapangan dan sebagainya. Proses sertifikasi itu dilakukan secara bertahap. “Kalau administrasi aset Pemot tidak tertib, tentu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red) tidak akan memberikan penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian-red). Buktinya tahun 2010 lalu Pemkot dapat penilaian WTP,” jelasnya.

Sama seperti Budi Suharto, Budi Yulistianto juga mengaku tidak hapal jumlah aset Pemkot. Namun, Budi mengatakan daftar aset itu sebenarnya bisa diakses oleh publik. Untuk itu, dia mempersilakan jika ada pihak yang ingin mendapat informasi mengenai aset itu.

Seperti diberitakan, Pattiro Solo mendesak Pemkot lebih terbuka dalam hal pengelolaan aset. Pattiro menilai selama ini banyak aset Pemkot yang mangkrak dan hal itu disebabkan Pemkot kurang transparan kepada publik.

07/12/2011

Sumber: http://www.solopos.com/2011/solo/pemkot-aset-tak-terurus-bukan-berarti-mangkrak-127515

Ruko Tiga Pasar tak Bisa Disewakan


 

TRIBUNLAMPUNG.co.id - Rumah toko (ruko) yang berada di tiga pasar yaitu Pasar Ayam, Pasar Tengah dan Pasar Panjang tak bisa disewakan. Ini dikarenakan, tanah tempat ruko-ruko itu berdiri milik negara bukan milik pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Lampung Hartarto Lojaya kepada wartawan, Kamis (8/12). Menurutnya, lahan yang ditempati oleh para pemilik ruko di tiga pasar itu merupakan lahan milik negara.

“Karena milik negara tidak bisa disewakan,” ujar dia. Hartarto mengutarakan, hak guna bangunan di tiga pasar itu berada di atas Tanah Hak Pengelolaan. Perlu dipahami, terus dia, tanah hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Dengan begitu, papar Hartarto, hak pengelolaan merupakan tanah negara murni yang penguasaannya oleh negara. “Karena hak pengelolaan itu adalah tanah negara maka dia bukan obyek retribusi,” ucapnya.

Hartarto mengutarakan, tanah sebagai barang milik daerah berbeda dengan tanah sebagai hak pengelolaan. Barang milik daerah adalah yang dibeli atau diperoleh dari APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut dia, jika tanah yang berada di tiga pasar itu milik pemkot, maka pemkot berhak melakukan sewa menyewa dan memberlakukan retribusi. Tapi, karena tanah itu adalah milik negara dan pemkot hanya memegang hak pengelolaan maka pemkot tidak berhak melakukan sewa-menyewa dan memungut retribusi.

Hartarto mengutarakan, karena tanah itu adalah milik negara maka untuk pemasukan ke kas negara bukan berasal dari retribusi atau sewa-menyewa melainkan dari penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia mengutarakan, pemegang hak pengelolaan hanya memberikan rekomendasi dan pemegang sertifikat HGB hanya membayar kontribusi dengan besaran maksimum 2,5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Itu pun hanya sekali pungut saat memperpanjang HGB bukan setiap bulan atau setiap tahun,” ucap dia.(wakos)

Kamis, 8 Desember 2011

 

Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2011/12/08/ruko-tiga-pasar-tak-bisa-disewakan

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.