SAMARINDA. Sejumlah aset-aset daerah milik Pemkot Samarinda belum dikelola dan ditata secara maksimal. Hal ini setidaknya tergambar dari hasil penelusuran panitia khusus (pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) DPRD Kota Samarinda.

Dari beberapa rekomendasi yang dikeluarkan pansus tersebut, penataan aset salah satu yang paling sorotan. Hal inilah yang menjadi indikator status pelaporan Pemkot Samarinda selalu disclaimer di mata BPK RI.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Syamsuddin Tang mengakui jika sistem inventarisir aset milik Pemkot Samarinda masih semrawut.

“Penataan dan pengelolaan aset salah satu yang paling kita soroti. Kita melihat penataan aset belum maksimal. Hal ini tentu saja akan berpotensi menbuat kerugian bagi daerah,” terang polisi asal PPP tersebut.

Sekadar diketahui, selain menyoroti soal aset,

substansi paling pokok yang dibahas dan dipertanyakan oleh pansus berdasarkan rekomendasi BPK terdapat 4 item. Yakni pelaporan hutang yang belum dapat didefiniskan setiap Satuan Perangk Kerja Daerah (SKPD). Selanjutnya, pendapatan yang tidak maksimal seperti Rp 1,8 milyar dari pajak penerangan jalan umum dan karcis PT Pelindo yang tidak jelas. Yang ketiga, adalah buruknya sistem kerjasama Pemkot dengan pihak ketiga, di antaranya kepada PT WATS dan investor Pasar Segiri.

Ketua Pansus LHP-BPK DPRD Kota Samarinda, Nursoba mengatakan, dari 4 rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK RI, 39 di antaranya sudah diselesaikan Pemkot Samarinda. Itu artinya, terdapat 9 item rekomendasi lagi belum tuntas.

Selasa, 6 Desember 2011

Sumber: http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/18/27775

Solopos.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengakui masih banyak aset Pemkot yang kurang terurus atau tidak dimanfaatkan. Namun secara administratif, Sekda memastikan semua aset itu sudah
tercatat secara tertib.

Hal tersebut diungkapkan Budi, menanggapi penilaian Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) bahwa selama ini Pemkot kurang transparan soal keberadaan aset-aset yang terbengkelai. Sayangnya, Budi mengaku tidak hapal berapa jumlah aset Pemkot yang kurang terurus.

“Kami akui sampai saat ini memang ada banyak aset Pemkot yang tidak terurus. Paling banyak ada di Diknas (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga-red) seperti sekolah-sekolah yang digabungkan dan sebagainya. Tapi soal pendokumentasiannya semua ada. Sehingga tidak bisa dikatakan mangkrak atau liar,” jelas Budi, Rabu (7/12/2011).

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Budi Yulistianto mengaku belum mengerti dengan jelas apa yang dimaksudkan Pattiro dengan aset yang mangkrak. “Mangkraknya itu yang seperti apa kriterianya saya belum jelas. Setahu saya tidak ada aset Pemkot yang mangkrak, semuanya sudah tercatat dan terdokumentasi
dengan tertib dalam Simda BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah-red),” papar Budi.

Budi menambahkan kalau yang dimaksud adalah bangunan atau lahan yang tidak digunakan, diakuinya memang masih ada. Tapi bukan berarti mangkrak karena memang belum ditentukan pemanfaatannya. Lagipula keberadaan aset itu tercatat secara administratif.

Tak hanya itu, sebagian aset Pemkot kini juga sudah ada yang disertifikatkan. Di antaranya jalan-jalan besar Kota Solo, lapangan dan sebagainya. Proses sertifikasi itu dilakukan secara bertahap. “Kalau administrasi aset Pemot tidak tertib, tentu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red) tidak akan memberikan penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian-red). Buktinya tahun 2010 lalu Pemkot dapat penilaian WTP,” jelasnya.

Sama seperti Budi Suharto, Budi Yulistianto juga mengaku tidak hapal jumlah aset Pemkot. Namun, Budi mengatakan daftar aset itu sebenarnya bisa diakses oleh publik. Untuk itu, dia mempersilakan jika ada pihak yang ingin mendapat informasi mengenai aset itu.

Seperti diberitakan, Pattiro Solo mendesak Pemkot lebih terbuka dalam hal pengelolaan aset. Pattiro menilai selama ini banyak aset Pemkot yang mangkrak dan hal itu disebabkan Pemkot kurang transparan kepada publik.

07/12/2011

Sumber: http://www.solopos.com/2011/solo/pemkot-aset-tak-terurus-bukan-berarti-mangkrak-127515

TRIBUNLAMPUNG.co.id - Rumah toko (ruko) yang berada di tiga pasar yaitu Pasar Ayam, Pasar Tengah dan Pasar Panjang tak bisa disewakan. Ini dikarenakan, tanah tempat ruko-ruko itu berdiri milik negara bukan milik pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Lampung Hartarto Lojaya kepada wartawan, Kamis (8/12). Menurutnya, lahan yang ditempati oleh para pemilik ruko di tiga pasar itu merupakan lahan milik negara.

“Karena milik negara tidak bisa disewakan,” ujar dia. Hartarto mengutarakan, hak guna bangunan di tiga pasar itu berada di atas Tanah Hak Pengelolaan. Perlu dipahami, terus dia, tanah hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Dengan begitu, papar Hartarto, hak pengelolaan merupakan tanah negara murni yang penguasaannya oleh negara. “Karena hak pengelolaan itu adalah tanah negara maka dia bukan obyek retribusi,” ucapnya.

Hartarto mengutarakan, tanah sebagai barang milik daerah berbeda dengan tanah sebagai hak pengelolaan. Barang milik daerah adalah yang dibeli atau diperoleh dari APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut dia, jika tanah yang berada di tiga pasar itu milik pemkot, maka pemkot berhak melakukan sewa menyewa dan memberlakukan retribusi. Tapi, karena tanah itu adalah milik negara dan pemkot hanya memegang hak pengelolaan maka pemkot tidak berhak melakukan sewa-menyewa dan memungut retribusi.

Hartarto mengutarakan, karena tanah itu adalah milik negara maka untuk pemasukan ke kas negara bukan berasal dari retribusi atau sewa-menyewa melainkan dari penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia mengutarakan, pemegang hak pengelolaan hanya memberikan rekomendasi dan pemegang sertifikat HGB hanya membayar kontribusi dengan besaran maksimum 2,5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Itu pun hanya sekali pungut saat memperpanjang HGB bukan setiap bulan atau setiap tahun,” ucap dia.(wakos)

Kamis, 8 Desember 2011

Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2011/12/08/ruko-tiga-pasar-tak-bisa-disewakan

Penolakan terhadap perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan Tiara Grosir oleh Pemkot Denpasar makin jelas. Selain lahan tersebut akan dimanfaatkan, ternyata ada dasar acuan yang tidak bisa diabaikan. Aturan tersebut yakni Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Panduan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kabag Hukum Pemkot Denpasar I Made Toya, S.H., Kamis (22/12) kemarin mengatakan, dalam aturan tersebut pemerintah tidak diizinkan lagi memberikan hak guna bangunan (HGB) kepada pihak swasta. Hal ini pula yang menjadi salah satu dasar tidak diperpanjangnya HGB. ”Kalau kami lagi memperpanjang HGB, maka melanggar Pemendagri yang sudah berlaku sejak 2007 ini,” kata Toya didampingi Kasubag Pemberitaan I Dewa Gede Rai.

Dikatakannya, lahan yang dimiliki Pemkot Denpasar bisa saja diberikan kepada pihak swasta untuk memanfaatkannya. Hanya, polanya tidak lagi mempergunakan sistem HGB. Kalau sekarang ini harus dilakukan berdasarkan perjanjian sewa penggunaan lahan dan bisa juga hak pinjam pakai. ”Pemkot harus menyewakan lahan yang dimiliki ketika dipergunakan oleh pihak swasta atau pihak lain,” jelasnya.

Made Toya mengatakan lahan yang ditempati Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto sudah resmi menjadi kewenangan Pemkot. Karena semua kelengkapan administrasinya sudah lengkap, termasuk sertifikatnya telah atas nama Pemkot. ”Dasar hukumnya sudah jelas, jadi kami siap untuk mengikuti proses persidangan di PTUN yang dilayangkan pihak Tiara Grosir,” katanya.

Terkait proses hukumnya, Toya mengakui baru memasuki tahap pemeriksaan kelengkapan menghadapi sidang di PTUN. Artinya, prosesnya belum memasuki pemeriksaan materi. ”Semua berkas seperti kuasa diperiksa dengan teliti,” kata Made Toya.

Sebelumnya diberitakan, pihak Tiara Grosir melayangkan gugatan ke PUTN Denpasar, setelah permohonan perpanjangan HGB yang diusulkan ditolak Pemkot Denpasar. Pasalnya, akibat penolakan perpanjangan HGB yang menjadi lokasi Tiara Grosir, ratusan karyawan perusahaan yang bergerak dalam sektor ritel tersebut terancam akan terkena PHK massal. (kmb12)

23 Desember 2011

Sumber: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=60239

CIANJUR,(GM)-Setelah melalui pembahasan yang cukup memakan waktu, akhirnya enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan dari pihak eksekutif, Sabtu (24/12) malam, berhasil disahkan melalui Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD Cianjur dan Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh.

Enam Raperda yang disahkan menjadi Perda tersebut adalah Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Perda Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Anggota Pansus Pembahas Enam Raperda, Mohammad Toha mengatakan, saat pembahasan enam Raperda, banyak masukan dari masyarakat yang diterima anggota Pansus. Dengan demikian kepedulian masyarakat atas Raperda tersebut cukup tinggi.

“Dari enam Raperda yang kami bahas, masukan paling banyak dari masyarakat yang kami terima saat membahas Raperda RPJMD, RTRW dan Perlindungan dan Penempatan TKI,” kata Toha yang juga anggota Fraksi Bulan Bintang, saat ditemui di GOR Assakinah, Jln. K.H. Abdullah bin Nuh Cianjur, Minggu (25/12).

Dalam pembahasan RPJMD dan RTRW dilakukan secara bersamaan. Karena dalam pelaksanaannya, kedua Perda itu tidak dapat dipisahkan. “Apa yang ada di RPJMD juga tidak terlepas dengan yang ada di RTRW, tidak bisa bertabrakan,” katanya.

Untuk RTRW, didalam Perda tersebut lebih diarahkan dalam pengembangan agroindustri, namun juga masih memberi kesempatan untuk industri jasa. “Tentunya tetap mengakomodasi program pusat dan provinsi. Salah satu rencananya akan dibangun waduk atau bendungan Cimaskara di Cibinong, waktunya dalam kurun 20 tahun ke depan,” ujar Toha.

Setelah disahkan menjadi Perda RTRW, akan terus ditindaklanjuti dengan pembahasan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRK), kemudian dilanjutkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Perda Penempatan dan Perlindungan TKI, selain lebih menekankan pada perlindungan TKI, juga mengisyaratkan bahwa semua Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), yang selama ini berdomosili di Jakarta atau wilayah lainnya, wajib memiliki cabang di Cianjur.

“Ini wajib, kalau tidak memiliki cabang tidak boleh memberangkatkan TKI. Selain itu, PPTKIS itu juga wajib berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cianjur,” tegas Toha.

Secara terpisah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Cianjur, Moch. Ginanjar menyambut baik disahkannya enam Raperda menjadi Perda khususnya Perda tentang Perlindungan dan Penempatan TKI.

“Ini merupakan tindak lanjut undang-undang tentang perlindungan TKI. Kita harapkan semua PPTKIS mau menaatinya, sehingga seluruh TKI yang berangkat untuk bekerja ke luar negeri terdata. Ini memudahkan untuk penanganan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tandas Ginanjar. (B.101)**

Senin, 26 Desember 2011

Sumber: http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20111226020914&idkolom=nasionaldaerah

PNS diharapkan tidak memakai kendaraan milik negara atau plat merah untuk mudik. Larangan tersebut sudah diberlakukan sejumlah intansi dan pemerintah daerah.

Namun yang paling tegas memberlakukannya yakni Kemenkeu. Bahkan PNS yang kedapatan menggunakan mobil plat merah untuk mudik akan diberi sanksi.

“Kendaraan dinas kan untuk dinas, itu komitmen kita,” kata Sekjen Kementerian Keuangan, Mulia P. Nasution. Larangan ini, lanjut Mulia, akan diberlakukan di setiap kantor di bawah naungan Kemenkeu sehingga dapat lebih menghemat anggaran perawatan kendaraan dan bahan bakar minyak. “Kalau di keuangan, ya kita akan siapkan. Tentu harus terbitkan edaran dulu kepada setiap kantor dan pegawai,” ungkapnya.

Surat ketentuan itu, kata Mulia, akan diedarkan sebelum lebaran, tepatnya pada minggu kedua Agustus mendatang. Namun, Mulia tidak dapat menjelaskan mengenai sanksi apa yang akan diberikan jika PNS Kemenkeu tetap menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran.

Larangan serupa juga diberlakukan  bagi seluruh pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemda Provinsi DKI Jakarta.  Mereka disarankan menyewa kendaraan sendiri.

Perlu disadari oleh para abdi negara bahwa barang milik pemerintah tidak pantas digunakan untuk kepentingan pribadi. “Fasilitas publik untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan pribadi,” kata pegiat antikorupsi Romo Benny Susetyo di Kantor LBH Jakarta.

25/08/2011

Sumber: http://www.spbukita.com/2011/08/25/pns-tidak-pakai-mobil-dinas-untuk-mudik/

BATU, MALANGRAYA.info – Ada kebijaksanaan khusus bagi pejabat di lingkungan Pemkot Batu, dalam liburan lebaran tahun ini. Mereka boleh membawa kendaraan dinas untuk mudik maupun untuk kegiatan rioyoan. Itu karena Pemkot tidak punya lokasi parkir yang layak, sehingga jika kendaraan dinas dibawa pemegangnya kondisinya akan lebih aman.

Jika mobil dinas dilarang untuk mudik, maka Pemkot harus menarik kendaraan tersebut. Kemudian, semua kendaraan itu diparkir di lokasi khusus plus ada petugas penjaganya.

‘’Sedangkan Pemkot tidak punya tempat parkir maupun garasi yang memadai. Sementara petugas Satpol PP jelas tidak bisa menjaga, lantaran tenaga mereka lebih banyak tersedot untuk pengamanan lainnya,’’ungkap Walikota Batu, Eddy Rumpoko.

Kabag Perlengkapan, Achmad Suparto, menjelaskan, mobil dinas memang boleh dibawa mudik. Hanya dia mengingatkan kerusakan maupun kehilangan atas mobdin, menjadi tanggung jawab pemakai.

‘’Kalau dipakai mudik, ternyata rusak karena kecelakaan atau hilang, maka sepenuhnya tanggung jawab pemakai. Jika hal itu terjadi, pemakai pasti akan menjalani pemeriksaan,’’ tandas mantan Lurah Samaan Kota Malang ini.

RABU, 24 AGUSTUS 2011

Sumber: http://www.malangraya.info/2011/08/24/102347/3381/mobil-dinas-pemkot-batu-boleh-untuk-mudik/

BANDUNG, (PR).-Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji melarang penggunaan mobil dinas di lingkungan Dinas Pendidikan dan sekolah untuk keperluan pribadi atau mudik. Oji menegaskan, penggunaan mobil dinas hanya untuk keperluan kantor. Untuk di lingkungan Dinas Pendidikan, saat ini terdapat 16 mobil dinas.

“Sebagaimana fungsi dari mobil dinas, sudah seharusnya mobil tersebut digunakan untuk hal-hal dan kepentingan yang berkaitan dengan kantor,” ujar Oji, Selasa (23/8). Mobil dinas yang saat ini berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, di antaranya lo unit bus sekolah. 1 unit mobil dinas Toyota Innova, 4 unit minibus, dan 4 unit lainnya masing-masing digunakan oleh kepala bidang, serta 1 unit minibus untuk operasional Dinas Pendidikan.

Oji mengatakan, di sejumlah sekolah, terutama SMA negeri pun terdapat mobil sekolah. Mobil-mobil tersebut, kata Oji, memang tidak berpelat merah. Namun, tetap, mobil sekolah tersebut, dalam pembeliannya menggunakan dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS). Dengan demikian, penggunaannya harus untuk kepentingan sekolah.

“Sesuai dengan aturan, kepala sekolah tidak boleh mengizinkan mobil sekolah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk mudik. Tidak hanya melarang, kepala sekolah sendiri pun harus konsekuen dengan tidak menggunakan fasilitas sekolah untuk keperluan pribadi,” tuturnya.

Oji mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat mengenai penggunaan mobil dinas tersebut. Ia tidak segan-segan untuk memberikan sanksi jika ada salah seorang pegawainya rang ketahuan menyalahi aturan. “Aturan tentang penggunaan mobil dinas ini sudah jelas. Jika ada yang melanggar, sanksi dimulai dari teguran keras serta surat peringatan akan diberikan. Saya harapkan semua pihak dapat menaati aturan yang telah ditetapkan demi kepentingan bersama,” katanya.

Sementara itu, mengenai kegiatan belajar-mengajar, Oji mengatakan, mulai Rabu (24/8) seluruh tingkatan sekolah mulai diliburkan hingga Selasa (6/9) mendatang. Jadwal libur tersebut tidak berlaku untuk pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung. Oji mengatakan, pegawai Dinas Pendidikan akan mendapatkan libur pada Sabtu (27/8). “Semoga ini juga ditaati bersama,” katanya. (A-177)***

24 Aug 2011

Sumber: http://bataviase.co.id/node/782460

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU – Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Bengkulu, Arben, mengingatkan para pejabat di daerah ini tidak menggunakan mobil dan motor dinas untuk mudik lebaran karena rawan menimbulkan masalah.

“Seluruh mobil dinas yang dipegang pejabat daerah hendaknya dikandangkan selama libur dan mudik lebaran,” kata Arben, Kamis (25/8). “Jika pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS) lainnya ingin mudik lebaran, sebaiknya menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa mobil lain!”

Kebijakan ini, kata Arben, sesuai dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa pegawai yang mendapatkan mobil dinas diminta tidak menggunakannya untuk keperluan pribadi.  “Pemerintah Kabupaten Kaur menyarankan semua mobil dinas tidak boleh dipakai mudik, apalagi kalau sampai dipakai ke luar daerah,” tegasnya.

Ketentuan itu berlaku mulai dari jabatan terendah sampai tertinggi. Pejabatnya diminta tidak menggunakan kendaraan dinas baik sepeda motor maupun mobil untuk mudik lebaran. “Mobil dinas milik pemerintah dan kegunaannya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kaur, dan tidak bisa digunakan seenaknya secara pribadi,” kata Arben.

Jika ada pejabat atau PNS lainnya tetap membandel menggunakan mobil dinas, pihaknya akan mengambil langkah tegas. Begitu juga kendaraan dinas yang dipinjampakaikan kepada instansi vertikal lainnya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau tetap membandel, kendaraan itu akan ditarik.

Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu, Asnawi A Lamat, juga mengimbau para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi untuk mematuhi imbauan KPK, tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.

“Kalau masih ada pejabat menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, itu sudah keterlaluan, karena kendaraan diberikan pemerintah untuk memperlancar tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kamis, 25 Agustus 2011

Sumber: http://ramadhan.republika.co.id/berita/ramadhan/info-mudik/11/08/25/lqgq58-pejabat-bengkulu-dilarang-mudik-pakai-mobil-dinas

Pemerintah Kota Depok mengizinkan pemakaian kendaraan dinas, baik itu mobil maupun motor, untuk dipakai mudik.

“Untuk keperluan Lebaran dan mudik, itu masih bisa ditolerir, karena pada hakikatnya para pemakai kendaraan dinas mendapat amanah untuk menjaga kendaraan tersebut,” kata Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, di Depok, Jumat (26/8/2011).

Menurut dia, jika dilarang maka akan menimbulkan masalah baru karena harus menyimpan kendaraan di suatu tempat dan harus ada penjagaan ekstra-ketat.

“Pada hari Lebaran kan banyak yang berpergian. Jika harus menjaga kendaraan dinas tersebut maka akan menimbulkan masalah baru,” katanya.

Ia mengatakan para pemegang kendaraan telah menerima amanah untuk menjaga dan memelihara kendaraan tersebut agar tetap dalam kondisi baik.

“Pada saat Lebaran sulit untuk mendapatkan transportasi umum dan juga adanya keterbatasan kendaraan umum,” katanya.

Nur Mahmudi juga mengingatkan kepada para pemegang kendaraan dinas untuk tidak mengomersilkan kendaraan tersebut dengan menyewakan kendaraan dinas kepada pihak lain.

Selain itu, ia juga meminta para pegawai yang menggunakan kendaraan dinas untuk tidak menukar pelat nomor dari pelat merah menjadi pelat hitam.

“Pelat nomor yang ada tidak boleh ditukar, kerusakan kendaraan dan bahan bakar ditanggung sendiri,” katanya.(Mp/Fah/Jim)

Jumat, 26/08/2011

Sumber: http://www.berita8.com/read/2011/08/26/2/46850/Walkot-Depok-Bebaskan-PNS-Gunakan-Kendaraan-Dinas-untuk-Mudik