Archive | November 2009

Kendaraan Dinas Diusulkan Sewa

SEMARANG-MI: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Wahyudin Noor Aly menyatakan, dirinya mengusulkan pengadaan kendaraan dinas di lingkungan provinsi ini dengan menggunakan sistem pinjam sewa.

“Model sewa semacam ini dapat menghemat anggaran pengadaan kendaraan dinas yang cukup besar,” kata Wahyudin, di Semarang, Minggu (22/11).

Ia menjelaskan, sistem sewa akan cukup signifikan menghemat anggaran mengingat tidak ada biaya pengadaan kendaraan dinas baru serta biaya perawatan.

“Anggaran perawatan kendaraan sudah termasuk dalam biaya sewa dari penyedia jasa,” kata politikus Partai Amanat Nasional ini.

Ia menuturkan, model semacam ini sudah diterapkan di Kabupaten Jembrana, Bali dan terbukti berhasil.

Penghematan yang mungkin dilakukan, kata dia mencontohkan, adalah pengadaan kendaraan dinas untuk Komisi Penyiaran Daerah Jawa Tengah yang mencapai Rp225 juta per mobil.

Menurut dia, jika menggunakan model sewa, maka anggaran pengadaan kendaraan dinas tidak akan sebesar itu.

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah Sri Hardjanto menuturkan, pengadaan kendaraan dinas mulai tahun 2010 akan dilakukan sendiri oleh masing-masing satuan kerja.

Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan mengingat masing-masing satuan kerja yang paling mengetahui kebutuhan kendaraan dinasnya. Selain itu, lanjut dia, tidak semua pengajuan kendaraan dinas akan disetujui, karena harus melalui proses verifikasi oleh tim penyusuan anggaran daerah. (Ant/OL-7)

Minggu, 22 November 2009 21:56 WIB    

 

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2009/11/22/107315/124/101/Kendaraan-Dinas-Diusulkan-Sewa

Iklan

KPK Himbau Kendaraan Dinas Jangan Dibawa Pulang

Mataram [Sasak.Org] Komisi Pemberantasan Koprupsi (KPK) menghimbau pemerintah provinsi agar menertibkan  penggunaan kendaraan dinas yang dimiliki oleh setiap dinas da instansi yang ada. Pasalnya selama ini KPK menilai penggunaan kendaraan dinas sering disalahgunakan, termasuk dengan membawa pulang kendaraan dinas tersebut dimana seharusnya kendaraan dinas hanya dipergunakan untuk keperluan dan pada saat jam kantor saja.

Menanggapi himbauan KPK tersebut Pemprov NTB melalui Wakil Gubernur Badrul Munir menjelaskan kepada WKS bahwa sebelumnya Pemprov NTB telah menginstruksikan hal yang sama kepada seluruh kepala dinas dan instansi yang ada, namun instruksi tersebut tidak bisa dijalankan dengan semestinya pasalnya jam kerja kepala dinas atau instansi yang ada tidak pada jam kantor saja.

Sehingga sampai saat ini Pemprov NTB masih memberikan kebijaksanaan bahwa kendaraan dinas boleh dibawa pulang dan dipergunakan diluar jam kantor. Diakui oleh Badrul bahwa masalah ini sangat dilematis, namun Pemprov NTB tetap menekankan kepada masing-masing kepala dinas dan instansi agar menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan peruntukannya.

“Jika menemukan ada kendaraan dinas diparkir di pasar, tempat wisata atau Mall, silahkan hubungi saya” katanya. Disamping itu juga Pemprov telah menginstruksikan Sat Pol PP untuk segera melakukan razia terhadap kendaraan dinas yang dipergunakan bukan untuk keperluan kantor. Himbauan KPK tersebut saat ini telah diterapkan dibeberapa provinsi antara lain Sumatra Barat dan DKI. [WKS-1]

Ditulis oleh Le Khoyan Kamis, 15 Januari 2009 08:07

Sumber : http://www.sasak.org/berita/71/553.html?fontstyle=f-larger

Harga Mobil Dinas Gubernur Rp 4 Miliar Lebih

PEKANBARU, KOMPAS.com — Meskipun Gubernur Riau HM Rusli Zainal sudah mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Majesta 3.000 cc seharga Rp 1,8 miliar, ia kembali akan mendapatkan mobil dinas jenis jip seharga Rp 2,3 miliar.

“Proyek pembelian mobil ini telah diumumkan di salah satu media massa nasional yang menjadi tempat pengumuman resmi Pemprov Riau untuk pengadaan lelang,” kata Kabag Perlengkapan dan Penyimpanan Barang Daerah Anasri, Jumat (30/10).

Menurut Anasri, selain Rusli Zainal, mobil dinas mewah juga disediakan untuk Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan dua Wakil Ketua DPRD Riau, serta sejumlah kepala dinas.

“Untuk total dana pembelian mobil dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Riau, Wakil Ketua DPRD Riau, termasuk diperuntukkan bagi belasan pejabat eselon II dan setingkatan, disediakan anggaran sekitar Rp 18 miliar,” kata Anasri.

Adapun pihak sekretariat DPRD Riau menyebutkan, usulan pembelian mobil dinas tahap pertama akan diprioritaskan terhadap 7 pimpinan fraksi dan 4 pimpinan komisi. Sesuai dengan undang-undang, kendaraan dinas untuk para anggota setara dengan pejabat eselon II.

Sementara itu, Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Riau Rusli M tidak membantah adanya rencana pembelian itu. Ada sebanyak 50 pembelian dilakukan pada tahun 2009.

Jumlah ini belum termasuk rencana pengadaan mobil dinas untuk setiap anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014.

Rusli M mengatakan, proyek pembelian yang sudah selesai dilakukan adalah pengadaan mobil dinas Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau, dan tiga wakilnya.

“Semua kendaraan ini sudah digunakan oleh pejabat bersangkutan sejak beberapa waktu lalu. Pembelian itu dilakukan tahun 2009,” katanya.

Wakil Gubernur Riau H Raja Mambang Mit yang ditemui secara terpisah membenarkan jika anggaran pembelian mobil dinas tersebut pernah ada di APBD Riau tahun 2009 dan sudah direncanakan sejak tahun 2008.

“Tetapi berapa jumlah anggarannya dan apa jenis mobil dinas yang akan diadakan saya tidak ingat karena banyak item dalam APBD,” kata Mambang.

Pengadaan mobil dinas untuk Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Riau, serta kepala dinas di Riau ini mendapat kecaman dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau.

Menurut aktivis KAMMI, Dede, sikap para wakil rakyat ini sangat jauh dari apa yang mereka janjikan kala berkampnye dulu.

“Sekarang kesannya anggota dewan berlomba mendapatkan fasilitas, termasuk mobil mewah, bukan memperjuangkan nasib rakyat seperti yang dulu dijanjikan dalam kampanye,” kata Dede.

Jumat, 30 Oktober 2009 | 15:48 WIB

 Sumber : http://regional.kompas.com/read/xml/2009/10/30/15482565/harga.mobil.dinas.gubernur.rp.4.miliar.lebih

7.491 Kasus Tanah Mengendap


Joyo: Siapkan Deputi Atasi Sengketa Tanah

 PONTIANAK–Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Joyo Winoto kemarin malam di Pontianak mengakui banyak persoalan tanah di negeri ini. Menurutnya, upaya menyelesaikan dibentuk deputi penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

“Terlalu banyak sengketa tanah di Indonesia. Sedikitnya 60 persen kasus berkenaan langsung mau pun tidak langsung dengan BPN,” katanya saat di Pendopo Gubernur Kalbar.

Ia menyebutkan sebanyak 7.491 kasus tanah yang mengendap dalam masa 20-50 tahun. Dikatakannya, wajar masyarakat marah bila persoalan tanah tidak tuntas.

“Sejak saya menjabat, mulai 2006 membangun struktur untuk mengatasi sengketa itu. Namun baru berlaku efektif pada tahun 2008,” ungkapnya.

Menurutnya, mengapa persoalan ini harus diselesaikan karena nilai sengketa setiap tahunnya mencapai dua per tiga APBN. Joyo menyebutkan lahan di Kalbar banyak tumpang tindih, bahkan semuanya sudah punya izin lahan.

“Mungkin kalau ada yang mengeluarkan izin sudah masuk ke laut. Sedangkan baru 27 persen dari izin yang memanfaatkan lahan itu,” ujarnya.

Joyo mengatakan di Indonesia 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset tanah. Sedangkan sisa sangat sulit mendapatkan akses dalam pertanahan.

“Sehingga pemerintah mempunyai komitmen memberikan kepada banyak orang untuk mendapatkan sedikit penguasaan. Pemerintah ingin memberikan hak atas tanah kepada petani yang kesulitan memperoleh alas hukum kepemilikan,” paparnya.

Menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 memang tersurat persoalan tanah dikuasai negara. Bahkan pada undang-undang pokok agraria pengaturannya sangat baik. Dikatakannya, menjadi masalah adalah aturan operasionalnya mencekik.

“Regulasi tentang penguasaan tanah oleh perorangan diatur. Sedangkan pengusaan lahan oleh perusahaan hingga sekarang masih belum ada aturan yang jelas,” papar Joyo.

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan reformasi agraria diharapkan dapat dilakukan. Ia menyebutkan terutama dalam hal administrasi serta pendaftaran tanah.

“Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pusat terbelenggu oleh aturan. Seharusnya kita melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, tetapi karena aturan kita sebagai penyelenggara terhambat,” jelasnya.

Ia mencontoh pembangunan jalan trans-Kalimantan, pemerintah daerah harus meminta izin kepada menteri karena sepanjang 16 kilometer berada di lokasi HPH. Padahal, tegasnya, daerah telah menerima dana untuk membangun infrastruktur. “Kami berusaha mempercepat pembangunan tetapi terhambat karena persoalan tanah,” ujar Cornelis.

Lebih lanjut, ia mengatakan banyak persoalan tanah yang diadukan masyarakat ke pemerintah daerah menteri hingga ombudsman. Cornelis mengharapkan komitmen pemerintah memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan tanah kepada petani.

“Saya juga berharap kepala kepala BPN RI supaya mengingatkan pimpinan di daerah jangan ‘nakal’. Karena banyaknya lahan tumpang tindih berdampak investasi di Kalbar akan sulit masuk,” katanya.

Cornelis mengemukakan komitmen BPN memberikan sertifikat bagi petani diharapkan terus berlanjut. Sehingga, katanya, kaum lemah ini mempunyai hak-hak yang dapat diperjuangkan.

“Kita berharap, program yang sudah baik pada masa kepemimpinan Joyo Winoto dapat dilanjutkan penggantinya nanti. Sehingga persoalan pertanahan di daerah maupun Indonesia umumnya dapat diminimalisir,” harap Gubernur Kalbar.(riq)
 

Sumber: http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=17884

 

Gubernur Jatim: Boleh Mudik Pakai Mobil Dinas

 

 “Pokoknya kalau rusak ditanggung sendiri,” kata Gubernur Jatim Soekarwo.

VIVAnews – Untuk mudik lebaran, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan ijin bawahannya menggunakan mobil berplat merah. Sepertinya itu meniru kebijakan yang pernah ada tahun lalu.

Sebelumnya, dengan prinsip mobil dinas harus dijaga dengan baik, maka ketentuan itu juga diberlakukan saat ini. “Pokoknya kalau rusak ditanggung sendiri. Seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jatim harus mengecek keberadaan setiap mobil dinasnya,” kata Soekarwo Selasa 7 September 2009.

Kelonggaran itu diberikan gubernur dengan alasan, daripada ditinggal dan tidak terawat. “Pokoknya dirawat, daripada ditinggal dan takut terjadi apa-apa, boleh lah dibawa mudik,” lanjut Pakde. 

Sementara itu, Sekretaris DPRD Jatim Edi Purwinarto menambahkan, pihaknya juga membolehkan mobil dinas DPRD Jatim dipakai mudik lebaran.

Dari catatan dari 27 unit mobil dinas yang ada di Setwan DPRD Jatim, ada 12 mobil yang dipastikan boleh dipinjam pakai. Pasalnya, hingga saat ini unsur kelengkapan dewan seperti komisi-komisi dan Badan Kehormatan (BK) belum terbentuk.

“Untuk anggota DPRD Jatim biasa tidak diperbolehkan meminjam mobil dinas. Ini karena memang tidak ada jatahnya untuk pinjam pakai,” pungkas Edi.

Laporan : Tudji Martudji | Surabaya 

Senin, 7 September 2009, 19:42 WIB

Ita Lismawati F. Malau

Sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/88505-gubernur_jatim__boleh_mudik_pakai_mobil_dinas