7.491 Kasus Tanah Mengendap


Joyo: Siapkan Deputi Atasi Sengketa Tanah

 PONTIANAK–Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Joyo Winoto kemarin malam di Pontianak mengakui banyak persoalan tanah di negeri ini. Menurutnya, upaya menyelesaikan dibentuk deputi penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

“Terlalu banyak sengketa tanah di Indonesia. Sedikitnya 60 persen kasus berkenaan langsung mau pun tidak langsung dengan BPN,” katanya saat di Pendopo Gubernur Kalbar.

Ia menyebutkan sebanyak 7.491 kasus tanah yang mengendap dalam masa 20-50 tahun. Dikatakannya, wajar masyarakat marah bila persoalan tanah tidak tuntas.

“Sejak saya menjabat, mulai 2006 membangun struktur untuk mengatasi sengketa itu. Namun baru berlaku efektif pada tahun 2008,” ungkapnya.

Menurutnya, mengapa persoalan ini harus diselesaikan karena nilai sengketa setiap tahunnya mencapai dua per tiga APBN. Joyo menyebutkan lahan di Kalbar banyak tumpang tindih, bahkan semuanya sudah punya izin lahan.

“Mungkin kalau ada yang mengeluarkan izin sudah masuk ke laut. Sedangkan baru 27 persen dari izin yang memanfaatkan lahan itu,” ujarnya.

Joyo mengatakan di Indonesia 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset tanah. Sedangkan sisa sangat sulit mendapatkan akses dalam pertanahan.

“Sehingga pemerintah mempunyai komitmen memberikan kepada banyak orang untuk mendapatkan sedikit penguasaan. Pemerintah ingin memberikan hak atas tanah kepada petani yang kesulitan memperoleh alas hukum kepemilikan,” paparnya.

Menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 memang tersurat persoalan tanah dikuasai negara. Bahkan pada undang-undang pokok agraria pengaturannya sangat baik. Dikatakannya, menjadi masalah adalah aturan operasionalnya mencekik.

“Regulasi tentang penguasaan tanah oleh perorangan diatur. Sedangkan pengusaan lahan oleh perusahaan hingga sekarang masih belum ada aturan yang jelas,” papar Joyo.

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan reformasi agraria diharapkan dapat dilakukan. Ia menyebutkan terutama dalam hal administrasi serta pendaftaran tanah.

“Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pusat terbelenggu oleh aturan. Seharusnya kita melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, tetapi karena aturan kita sebagai penyelenggara terhambat,” jelasnya.

Ia mencontoh pembangunan jalan trans-Kalimantan, pemerintah daerah harus meminta izin kepada menteri karena sepanjang 16 kilometer berada di lokasi HPH. Padahal, tegasnya, daerah telah menerima dana untuk membangun infrastruktur. “Kami berusaha mempercepat pembangunan tetapi terhambat karena persoalan tanah,” ujar Cornelis.

Lebih lanjut, ia mengatakan banyak persoalan tanah yang diadukan masyarakat ke pemerintah daerah menteri hingga ombudsman. Cornelis mengharapkan komitmen pemerintah memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan tanah kepada petani.

“Saya juga berharap kepala kepala BPN RI supaya mengingatkan pimpinan di daerah jangan ‘nakal’. Karena banyaknya lahan tumpang tindih berdampak investasi di Kalbar akan sulit masuk,” katanya.

Cornelis mengemukakan komitmen BPN memberikan sertifikat bagi petani diharapkan terus berlanjut. Sehingga, katanya, kaum lemah ini mempunyai hak-hak yang dapat diperjuangkan.

“Kita berharap, program yang sudah baik pada masa kepemimpinan Joyo Winoto dapat dilanjutkan penggantinya nanti. Sehingga persoalan pertanahan di daerah maupun Indonesia umumnya dapat diminimalisir,” harap Gubernur Kalbar.(riq)
 

Sumber: http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=17884

 

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: