Archive | Desember 2009

Tidak Ada Masalah Dalam Penyerahan Aset


SOREANG, (PR).-
Penyerahan aset-aset dari Kab. Bandung kepada Kab. Bandung Barat seharusnya tidak menjadi persoalan karena masing-masing satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) sudah menandatangani surat persetujuan penyerahan aset. Kelemahan bukti-bukti kepemilikan aset di Bandung Barat tidak boleh menjadi penghambat dalam penyerahan aset-aset tersebut.

“Pada saat pembahasan pansus penyerahan aset yang dibentuk DPRD Kab. Bandung pada Agustus lalu, semuanya sudah selesai. Masing-masing SKPD baik dari Pemkab Bandung maupun Pemkab Bandung Barat sudah menandatangani daftar aset-aset yang akan diserahterimakan,” kata Kabag Pengelolaan Aset Pemkab Bandung, Eman Rachim, di sela-sela sosialisasi Permendagri No. 17/2007 di Gedung Dewi Sartika, Soreang Senin (21/12).

Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Agus Yasmin mengatakan, penyerahan aset kepada Bandung Barat belum tuntas sehingga harus dilanjutkan oleh DPRD baru. DPRD tidak mau mengambil risiko karena aset- aset milik Pemkab Bandung di Bandung Barat tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan.

Lebih jauh Eman mengatakan, pansus yang dipimpin Muhammad Ihsan telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan hanya menyisakan masalah belum adanya surat persetujuan dari pimpinan DPRD. “Saya tidak bisa menyarankan agar DPRD tidak perlu membentuk pansus lagi, tetapi cukup dengan surat persetujuan pimpinan DPRD karena bukan ranah eksekutif. Silakan DPRD menentukan sikap terbaik karena penyerahan aset harus dilakukan Januari 2010 mendatang,” ucapnya.

Aset bermasalah

Mengenai lemahnya bukti-bukti kepemilikan aset, Eman mengakui hal itu karena memang baru sebagian kecil aset-aset yang sudah disertifikatkan. “Namun, kita beranjak dari bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah maupun bangunan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Bandung Barat. Masyarakat sudah tahu kalau tanah dan gedung yang dipakai untuk melayani masyarakat adalah milik pemerintah,” katanya.

Sementara itu, bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua, kata Eman, tersimpan dengan baik. “Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) tersimpan di Pemkab Bandung sehingga tidak ada yang namanya mobil bodong,” katanya.

Menurut Eman, aset-aset Pemkab Bandung yang berada di wilayah Kab. Bandung juga masih belum dilindungi dengan baik. “Terutama untuk aset-aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan, dan Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (Bapapsi). Sebagian besar sekolah masih memakai aturan Menteri Pendidikan, seharusnya memakai Permendagri No. 17/2007,” tuturnya. (A-71)***

Sumber : http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=117272

Iklan

Pelimpahan Aset Belum Rampung

NGAMPRAH, (PRLM).- Anggota DPR RI Komisi IX Rieke Diah Pitaloka menyatakan kesiapannya untuk menjembatani pelimpahan aset dari Kab. Bandung ke Kab. Bandung Barat yang selama tiga tahun ini belum juga rampung. Banyak fasilitas pelayanan masyarakat yang dibutuhkan tidak dapat digunakan karena terkendala dengan aset yang belum diterima Kab. Bandung Barat. Salah satunya adalah Badan Latihan Kerja Daerah (BLKD) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin.

Menurut Rieke, kedua pemerintahan harus berperan aktif dalam menyelesaikan pelimpahan aset yang berlarut-larut. Secara hukum sudah jelas aturannya, yang harus dilakukan saat ini adalah implemetasinya.

”Kalau tidak ada pemindahan aset, bagaimana mau berkembang? Pemekaran kok dibonsai. Pemekaran tetapi kok fasilitasnya tidak diberikan,” tuturnya yang saat itu didampingi oleh Sekretaris Dinsosnakertrans Kab. Bandung Barat Wahyu Diguna. (A-183/A-147)***

Selasa, 15 Desember 2009 , 05:50:00

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=116189

Optimalkan Pengelolaan Aset Daerah


BANYAK aset yang dimiliki pemerintah, belum dikelola dengan baik. Padahal, itu jalan logis yang bisa dilakukan jika ingin penerimaan negara meningkat signifikan.

Penyebabnya (kemungkinan), karena bisa tidak memiliki desain pengelolaan aset. Katankanlah seperti institusi yang memadai, maupun aturan-aturan menyangkut perhitungan dan bentuk skenario pengelolaannya.

Beberapa kasus bahkan menunjukkan kepemilikan aset tersebut, ternyata kurang didukung oleh bukti-bukti hukum yang memadai, baik karena bobroknya sistem administrasi dan pengarsipan, maupun karena kejahatan.

Intinya, Good Clean Government yang sangat buruk. Sebab, belum adanya parameter perhitungan besarnya sewa, yang benar-benar pas dan merespons perubahan-perubahan ekonomi/bisnis terjadi. Kemudian juga belum adanya unit bisnis khusus, yang benar-benar fokus mengelola aset secara komersial.

Membaca sejumlah kesepakatan pemerintah dengan pengusaha terkait pemanfaatan/pengelolaan aset tanah dan bangunan sejumlah pemda, penulis melihat ada kesan pemda belum mendapatkan keuntungan optimal dari skema kerja sama yang dibangun.

Aset tanah dan bangunan milik Pemkot Bandung misalnya, nilainya sekarang diperkirakan lebih dari Rp 15 Triliun (NJOP). Akan tetapi, pendapatan sewanya paling tinggi berkisar Rp 7 miliar. Artinya, satu persen saja tidak sampai. Sangat ironis, jika dibandingkan dengan tingginya harga tanah dan bangunan di Kota Bandung saat ini. Lemahnya manajemen pengelolaan aset ini, pada akhirnya diduga berpotensi memunculkan moral hazard.

Dalam satu kunjungan ke Pemprov DKI Jakarta, penulis melihat pengelolaannya sudah jauh lebih baik. Pemprov DKI Jakarta, bahkan mempunyai lembaga khusus yang bertugas mengelola aset serta sudah terkoordinasi lebih baik dengan lembaga lainnya (OPD). Lebih lanjut bahkan dibentuk tim membuat studi kelayakan sendiri terhadap aset tanah dan bangunan yang mereka miliki, sehingga ketika berhadapan dengan calon pengguna (mitra/investor) mereka tidak bernegosiasi dengan tangan kosong. Ada tawar menawar bentuk pengelolaan dengan parameter yang terukur, tidak saja menguntung bagi pemprov tetapi juga menguntungkan bagi pengusaha.

Untuk itu, bagi Pemprov Jabar dan seluruh Kabupaten/Kota perlu melakukan revitalisasi pengelolaan aset, terutama tanah dan bangunan. Langkah-langkah awal yang dilakukan diantaranya, melakukan pemutahiran data/informasi seluruh aset tanah dan bangunan. Mulai dari bukti hukum kepemilikan, taksiran harganya, dan evaluasi pemanfaatannya selama ini. Langkah selanjutnya adalah membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola aset tanah dan bangunan ini secara komersial.

Keterlibatan pemda dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan komersial ke depan, jelas tidak bisa hanya dengan cek kosong alias tanpa penyertaan modal sedikit pun. Sepanjang menguntungkan, melalui BUMD hal semacam itu bisa dilakukan. ***

Acuviarta Kartabi, pengurus ISEI Bandung Koordinator Jabar dan dosen FE Unpas.

Sumber :  http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=118298

Pemda Kabupaten Marangin Studi Banding di Kota Tangerang

Untuk kesekian kalinya keberhasilan Pemerintah (Pemkot) Kota Tangerang  memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dalam laporan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2007, memotivasi pemerintah daerah lain di tanah air untuk melakukan studi banding. Kali ini giliran Pemerintah Kabupaten Maringin Provinsi Jambi yang datang ke kota ini untuk mengetahui kiat-kiat Pemkot Tangerang sehingga mampu meraih opini tertinggi dari BPK tersebut.

Ketua panitia khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Maringin, Zakaria Saleh secara lugas dia menyatakan bahwa keberhasilan meraih opini WTP itulah yang mendorong pihaknya untuk menimba ilmu seputar pengelolaan keuangan ke kota seribu industri ini. “Kami ini ingin tahu pengelolaan asset daerah di Pemkot Tangerang, karena ini merupakan salah satu aspek yang dinilai pada pengelolaan keuangan sebuah daerah sehingga bisa memperoleh predikat WTP. Jadi kedatangan kami ke sini bukan suatu kebetulan, karena Kota Tangerang layak kami jadikan percontohan,” ucap anggota Fraksi PDIP itu, saat diterima Asisten Administrasi Umum (Asda III) H Undang Herman Maksudi di ruang Akhlakul Karimah gedung Pusat Pemerintahan, Kamis (30/4).

Zakaria Saleh yang juga ketua rombongan, mengatakan, untuk memperoleh predikat WTP pasti bukanlah pekerjaan mudah. Buktinya, pada 2007 tersebut hanya empat pemerintah daerah di Indonesia yang mampu meraih opini tertinggi tersebut. Yakni; Pemkot Surabaya, Pemkot Pontianak, Pemkot Sambas dan Pemkot Tangerang.

Secara lugas Saleh mengungkapkan, di Kabupaten Maringin hingga saat ini pengelolaan asset-aset daerahnya relatif belum terdata secara baik. “Masih banyak yang belum tercatat dengan rapi. Selain itu, kami juga belum memiliki payung hukumnya. Jadi kalau di Kota Tangerang sudah ada (dasar hukum pengelolaan asset daerah) tolong bagi ilmunya kepada kami,” pintanya.

Dalam forum dialog, Wakil Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Maringin, Muhtar, juga mengakui bahwa Pemkot Tangerang relatif lebih maju dalam hal pengelolaan aset daerah. Salah satu bukti, menurutnya, yakni dengan telah terbentuknya Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) atau sebelumnya dikenal dengan Badan Kekayaan dan Keuangan Daerah (BKKD). Termasuk telah diterbitkannya Perda Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Secara kasat mata, pengelolaan asset daerah di sini lebih baik dibandingkan di daerah kami.”

Sementara, Asda III H Undang Herman Maksudi dalam sambutannya saat menerima kunjungan kerja Pansus II DPRD Kabupaten Marangin tersebut, menyatakan bahwa upaya memperoleh opini WTP membutuhkan kerja keras dan harus direncanakan sejak beberapa tahun sebelumnya. Salah satunya pencatatan asset-aset daerah, yang meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak. Pencatatan asset tersebut memang membutuhkan anggaran dan waktu yang relatif lama, terlebih hingga saat ini di Kota Tangerang masih banyak terdapat asset daerah yang merupakan milik Pemkab Tangerangg. “Jadi harus ada target dari bapak-bapak dan ibu-ibu kapan kira-kira ingin meraih predikat WTP. Harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat.”

Kamis, 30 April 2009

Sumber : http://tangerangkota.go.id/index.php/eann/index/images/im_header.swf?tab=berita&tab2=14&hal=9

Hasan Karman : Perda Disusun Memberikan Kepastian Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan

Walikota Singkawang Hasan Karman, SH, MM  yang menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Singkawang, dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Singkawang TA 2009, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyambut baik persetujuan dari DPRD atas raperda yang diajukan Pemkot Singkawang.

Sedianya Rapat Paripurna DPRD dilaksanakan tanggal 10 September 2009 yang lalu, namun karena Anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi quorum, akhirnya Rapat Paripurna tersebut ditunda.

Menurut Hasan Karman disusunnya Raperda tentang Perubahan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2009, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, dan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu upaya Pemkot Singkawang untuk memberikan kepastian hukum, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya Pemerintahan yang Baik dengan pelayanan publik yang prima.

Dijelaskannya  “Raperda tentang Perubahan APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2009 ini, pembahasannya dilakukan oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Singkawang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Singkawang sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 2009 lalu.

Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah dijelaskan Hasan Karman lagi,  telah disusun sejak tahun 2008 yang lalu, yang disampaikan ke DPRD Kota Singkawang untuk dilakukan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif pada bulan Oktober 2008 berdasarkan Surat Walikota Singkawang Nomor : 188.342/897/HK-A Tanggal 10 Oktober 2008 yang lalu.

Akan tetapi pembahasan Raperda dimaksud antara  legislatif dan eksekutif baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2009, sesuai dengan Jadwal Pembahasan Raperda yang diterima dari DPRD Kota Singkawang, berdasarkan Surat Ketua DPRD Kota Singkawang Nomor : 100/13/DPRD Tanggal 11 Februari 2009 Perihal Jadwal Pembahasan 2 (dua) Raperda.

Untuk  Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskannya telah  disampaikan kepada DPRD Kota Singkawang agar dapat dilakukan pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Walikota Singkawang Nomor : 188.342/422/HK-A Tanggal 9 Juni 2009. Berdasarkan Surat Ketua DPRD Kota Singkawang Nomor : 100/52/DPRD Tanggal 23 Juni 2009 Perihal Jadwal Pembahasan Raperda, pembahasan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini mulai dilaksanakan Tanggal 29 Juni 2009.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Singkawang ini juga mengingatkan   masih ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan ke DPRD Kota Singkawang untuk dapat dilakukan pembahasan bersama, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008 – 2017, berdasarkan Surat Walikota Singkawang Nomor : 188.342/202/HK-A Tanggal 11 Maret 2008. Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Surat Walikota Singkawang Nomor : 188.342/582/HK-A Tanggal 24 Juli 2009.

Dijelaskannya lagi namun hingga saat ini, menjelang berakhirnya jabatan Anggota DPRD Kota Singkawang periode 2004 – 2009, belum ditetapkan jadwal pembahasannya.

“Untuk itu, Saya berharap pada Anggota DPRD periode 2004-2009 yang masih terpilih bersama-sama anggota DPRD untuk periode 2009-2014, dapat melanjutkan pembahasan dua Raperda tersebut” pinta Walikota Singkawang.(PDE)

Selasa, 15 September 2009 12:01

Sumber : http://singkawangkota.go.id/spektakuler2012/index.php/lemb-teknis-daerah/rsud/524-hasan-karman-perda-disusun-memberikan-kepastian-hukum-dalam-rangka-penyelenggaraan-pemerintahan.html