Optimalkan Pengelolaan Aset Daerah


BANYAK aset yang dimiliki pemerintah, belum dikelola dengan baik. Padahal, itu jalan logis yang bisa dilakukan jika ingin penerimaan negara meningkat signifikan.

Penyebabnya (kemungkinan), karena bisa tidak memiliki desain pengelolaan aset. Katankanlah seperti institusi yang memadai, maupun aturan-aturan menyangkut perhitungan dan bentuk skenario pengelolaannya.

Beberapa kasus bahkan menunjukkan kepemilikan aset tersebut, ternyata kurang didukung oleh bukti-bukti hukum yang memadai, baik karena bobroknya sistem administrasi dan pengarsipan, maupun karena kejahatan.

Intinya, Good Clean Government yang sangat buruk. Sebab, belum adanya parameter perhitungan besarnya sewa, yang benar-benar pas dan merespons perubahan-perubahan ekonomi/bisnis terjadi. Kemudian juga belum adanya unit bisnis khusus, yang benar-benar fokus mengelola aset secara komersial.

Membaca sejumlah kesepakatan pemerintah dengan pengusaha terkait pemanfaatan/pengelolaan aset tanah dan bangunan sejumlah pemda, penulis melihat ada kesan pemda belum mendapatkan keuntungan optimal dari skema kerja sama yang dibangun.

Aset tanah dan bangunan milik Pemkot Bandung misalnya, nilainya sekarang diperkirakan lebih dari Rp 15 Triliun (NJOP). Akan tetapi, pendapatan sewanya paling tinggi berkisar Rp 7 miliar. Artinya, satu persen saja tidak sampai. Sangat ironis, jika dibandingkan dengan tingginya harga tanah dan bangunan di Kota Bandung saat ini. Lemahnya manajemen pengelolaan aset ini, pada akhirnya diduga berpotensi memunculkan moral hazard.

Dalam satu kunjungan ke Pemprov DKI Jakarta, penulis melihat pengelolaannya sudah jauh lebih baik. Pemprov DKI Jakarta, bahkan mempunyai lembaga khusus yang bertugas mengelola aset serta sudah terkoordinasi lebih baik dengan lembaga lainnya (OPD). Lebih lanjut bahkan dibentuk tim membuat studi kelayakan sendiri terhadap aset tanah dan bangunan yang mereka miliki, sehingga ketika berhadapan dengan calon pengguna (mitra/investor) mereka tidak bernegosiasi dengan tangan kosong. Ada tawar menawar bentuk pengelolaan dengan parameter yang terukur, tidak saja menguntung bagi pemprov tetapi juga menguntungkan bagi pengusaha.

Untuk itu, bagi Pemprov Jabar dan seluruh Kabupaten/Kota perlu melakukan revitalisasi pengelolaan aset, terutama tanah dan bangunan. Langkah-langkah awal yang dilakukan diantaranya, melakukan pemutahiran data/informasi seluruh aset tanah dan bangunan. Mulai dari bukti hukum kepemilikan, taksiran harganya, dan evaluasi pemanfaatannya selama ini. Langkah selanjutnya adalah membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola aset tanah dan bangunan ini secara komersial.

Keterlibatan pemda dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan komersial ke depan, jelas tidak bisa hanya dengan cek kosong alias tanpa penyertaan modal sedikit pun. Sepanjang menguntungkan, melalui BUMD hal semacam itu bisa dilakukan. ***

Acuviarta Kartabi, pengurus ISEI Bandung Koordinator Jabar dan dosen FE Unpas.

Sumber :  http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=118298

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: