Pemda Kabupaten Marangin Studi Banding di Kota Tangerang

Untuk kesekian kalinya keberhasilan Pemerintah (Pemkot) Kota Tangerang  memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dalam laporan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2007, memotivasi pemerintah daerah lain di tanah air untuk melakukan studi banding. Kali ini giliran Pemerintah Kabupaten Maringin Provinsi Jambi yang datang ke kota ini untuk mengetahui kiat-kiat Pemkot Tangerang sehingga mampu meraih opini tertinggi dari BPK tersebut.

Ketua panitia khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Maringin, Zakaria Saleh secara lugas dia menyatakan bahwa keberhasilan meraih opini WTP itulah yang mendorong pihaknya untuk menimba ilmu seputar pengelolaan keuangan ke kota seribu industri ini. “Kami ini ingin tahu pengelolaan asset daerah di Pemkot Tangerang, karena ini merupakan salah satu aspek yang dinilai pada pengelolaan keuangan sebuah daerah sehingga bisa memperoleh predikat WTP. Jadi kedatangan kami ke sini bukan suatu kebetulan, karena Kota Tangerang layak kami jadikan percontohan,” ucap anggota Fraksi PDIP itu, saat diterima Asisten Administrasi Umum (Asda III) H Undang Herman Maksudi di ruang Akhlakul Karimah gedung Pusat Pemerintahan, Kamis (30/4).

Zakaria Saleh yang juga ketua rombongan, mengatakan, untuk memperoleh predikat WTP pasti bukanlah pekerjaan mudah. Buktinya, pada 2007 tersebut hanya empat pemerintah daerah di Indonesia yang mampu meraih opini tertinggi tersebut. Yakni; Pemkot Surabaya, Pemkot Pontianak, Pemkot Sambas dan Pemkot Tangerang.

Secara lugas Saleh mengungkapkan, di Kabupaten Maringin hingga saat ini pengelolaan asset-aset daerahnya relatif belum terdata secara baik. “Masih banyak yang belum tercatat dengan rapi. Selain itu, kami juga belum memiliki payung hukumnya. Jadi kalau di Kota Tangerang sudah ada (dasar hukum pengelolaan asset daerah) tolong bagi ilmunya kepada kami,” pintanya.

Dalam forum dialog, Wakil Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Maringin, Muhtar, juga mengakui bahwa Pemkot Tangerang relatif lebih maju dalam hal pengelolaan aset daerah. Salah satu bukti, menurutnya, yakni dengan telah terbentuknya Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) atau sebelumnya dikenal dengan Badan Kekayaan dan Keuangan Daerah (BKKD). Termasuk telah diterbitkannya Perda Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Secara kasat mata, pengelolaan asset daerah di sini lebih baik dibandingkan di daerah kami.”

Sementara, Asda III H Undang Herman Maksudi dalam sambutannya saat menerima kunjungan kerja Pansus II DPRD Kabupaten Marangin tersebut, menyatakan bahwa upaya memperoleh opini WTP membutuhkan kerja keras dan harus direncanakan sejak beberapa tahun sebelumnya. Salah satunya pencatatan asset-aset daerah, yang meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak. Pencatatan asset tersebut memang membutuhkan anggaran dan waktu yang relatif lama, terlebih hingga saat ini di Kota Tangerang masih banyak terdapat asset daerah yang merupakan milik Pemkab Tangerangg. “Jadi harus ada target dari bapak-bapak dan ibu-ibu kapan kira-kira ingin meraih predikat WTP. Harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat.”

Kamis, 30 April 2009

Sumber : http://tangerangkota.go.id/index.php/eann/index/images/im_header.swf?tab=berita&tab2=14&hal=9

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: