Tidak Ada Masalah Dalam Penyerahan Aset


SOREANG, (PR).-
Penyerahan aset-aset dari Kab. Bandung kepada Kab. Bandung Barat seharusnya tidak menjadi persoalan karena masing-masing satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) sudah menandatangani surat persetujuan penyerahan aset. Kelemahan bukti-bukti kepemilikan aset di Bandung Barat tidak boleh menjadi penghambat dalam penyerahan aset-aset tersebut.

“Pada saat pembahasan pansus penyerahan aset yang dibentuk DPRD Kab. Bandung pada Agustus lalu, semuanya sudah selesai. Masing-masing SKPD baik dari Pemkab Bandung maupun Pemkab Bandung Barat sudah menandatangani daftar aset-aset yang akan diserahterimakan,” kata Kabag Pengelolaan Aset Pemkab Bandung, Eman Rachim, di sela-sela sosialisasi Permendagri No. 17/2007 di Gedung Dewi Sartika, Soreang Senin (21/12).

Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Agus Yasmin mengatakan, penyerahan aset kepada Bandung Barat belum tuntas sehingga harus dilanjutkan oleh DPRD baru. DPRD tidak mau mengambil risiko karena aset- aset milik Pemkab Bandung di Bandung Barat tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan.

Lebih jauh Eman mengatakan, pansus yang dipimpin Muhammad Ihsan telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan hanya menyisakan masalah belum adanya surat persetujuan dari pimpinan DPRD. “Saya tidak bisa menyarankan agar DPRD tidak perlu membentuk pansus lagi, tetapi cukup dengan surat persetujuan pimpinan DPRD karena bukan ranah eksekutif. Silakan DPRD menentukan sikap terbaik karena penyerahan aset harus dilakukan Januari 2010 mendatang,” ucapnya.

Aset bermasalah

Mengenai lemahnya bukti-bukti kepemilikan aset, Eman mengakui hal itu karena memang baru sebagian kecil aset-aset yang sudah disertifikatkan. “Namun, kita beranjak dari bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah maupun bangunan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Bandung Barat. Masyarakat sudah tahu kalau tanah dan gedung yang dipakai untuk melayani masyarakat adalah milik pemerintah,” katanya.

Sementara itu, bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua, kata Eman, tersimpan dengan baik. “Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) tersimpan di Pemkab Bandung sehingga tidak ada yang namanya mobil bodong,” katanya.

Menurut Eman, aset-aset Pemkab Bandung yang berada di wilayah Kab. Bandung juga masih belum dilindungi dengan baik. “Terutama untuk aset-aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan, dan Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (Bapapsi). Sebagian besar sekolah masih memakai aturan Menteri Pendidikan, seharusnya memakai Permendagri No. 17/2007,” tuturnya. (A-71)***

Sumber : http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=117272

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: