Archive | Februari 2010

ASET DAERAH SUMBANG RP 1,3 M

Pengelolaan aset dan kekayaan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ternyata belum mampu memberikan konstribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terbukti selama 2009, pendapatan dari retribusi aset hanya Rp 1.341.882.500.

Gedung VIP di Bandara Sultan Hasanuddin misalnya, sebagai penyumbang terbesar diantara aset yang dikelola hanya berkontribusi Rp 75 juta. Penyewaan ruangan per sekali pakai hanya Rp 150 ribu. Pengelolaan Gedung Olahraga Sudiang yang megah hanya mampu menyumbangkan Rp 50 juta dalam setahun. Sepinya penyewa gedung dengan nilai sewa Rp 5 juta per hari membuat pemasukan ke kas daerah menjadi sangat minim.

Kantor Bank Sulsel yang juga dipersewakan hanya memberikan kontribusi Rp 6.300.000 selama setahun. Jumlah setoran itu masih kalah dibanding setoran gedung PKP Sudiang atau gedung LPTQ Talasalapang yang masing-masing Rp 16,5 juta dan Rp 16,3 juta.  Mes Pemda yang ada di Malino dan Gedung Kesenian Makassar bahkan tidak mencatatkan setoran sama sekali dalam setahun. Padahal kedua gedung tersebut ditargetkan masing-masing Rp 12 juta dan 35 juta.

Penyewaan aset yang bernilai cukup besar pada pemanfaatan gedung Celebes Convention Center yakni Rp 797,4 juta. Ballroom yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel juga menyumbang Rp 59,7 juta. Pendapatan Pemprov Sulsel yang terbilang besar hanya berasal dari penyertaan modal pada perusahaan daerah atau perusahaan swasta. Pemasukan yang berasal dari laba Bank Sulsel misalnya, sebesar Rp 58,9 milyar, PT. GMTD Rp 237 juta serta PT. Askrinda Rp 107 juta.

Kepala Seksi Evaluasi Dinas Pendapatan Sulsel, Harmin, Kamis 11 Februari 2010 mengatakan, Pemprov Sulsel sebenarnya masih memiliki sumber pendapatan dari Mes yang berada di Jakarta, Surabaya dan Denpasar.  Pengelolaan dan targetnya dilakukan sendiri oleh kantor Penghubung yang tahun ini menyumbang Rp 325,4 juta. Sedangkan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendapatan Sulsel, Andi Yani mengatakan sumber pendapatan terbesar masih dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Sumber : Harian Fajar ( Jumat, 12 Februari 2010) atau

http://www.sulsel.go.id/index.php/home-mainmenu-1/98-umum/1860-aset-daerah-sumbang-rp-13-m.htm 

 

Iklan

PNS Mengeluh Randis Ditahan

PAREPARE–Sejumlah PNS yang bekerja pada unit pelayanan mengharap Bagian Aset secepatnya mendistribusikan kendaraan roda dua yang sudah didata sebelumnya.
Pendistribusian kendaraan tersebut, kata salah seorang PNS yang tidak mau dimediakan demi kelancaran tugas pelayanan. “Daripada kendaraan dinas terus disimpan, akibatnya menghambat pelayanan,” ujar salah seorang PNS.

Anggota Komisi I DPRD Parepare Safri Tajuddin, S.Sos yang dihubungi terpisah mengatakan, pihak terkait perlu tegas dalam melakukan inventarisasi kendaraan dinas roda dua. “Jangan ada yang ditarik dan ada yang tidak ditarik, supaya tidak timbul preseden buruk,” beber politisi Golkar ini. Menurutnya, masih ada ratusan kendaraan dinas roda dua yang belum diserahkan kepada bidang aset untuk diverifikasi ulang.

Menurut dia, verifikasi kendaraan dinas, merupakan kebijakan positif dalam rangka inventarisasi aset daerah. Anggota dewan yang membidangi pemerintahan ini menambahkan jika kendaraan dinas roda dua semuanya telah diserahkan ke bidang aset.Selanjutnya, untuk pendistribusian kembali kepada pihak PNS, harus sesuai dengan peruntukan.”Jangan diberikan pihak PNS yang dinilai tidak berhak,” bebernya.

Sementara anggota Komisi III Fadli Agus Mante mengatakan, inventarisasi kendaraan dinas harus dilakukan dengan efektif dan efisien mungkin. Sebab jika pendataan aset dilaksanakan lamban, dampaknya bisa mempengaruhi terhalangnya pelayanan di semua unit kerja, sehingga roda pemerintahan dapat terganggu. Dia mengatakan, aset milik daerah selain barang bergerak seperti kendaraan, juga barang tidak bergerak seperti bangunan harus dirasionalisasi dan diverifikasi sesuai aturan yang berlaku.

Apalagi kata dia, ranperda barang milik daerah masih dalam pembahasan. Langkah tepat yang harus ditempuh bidang aset yaitu sejauh mana barang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Terkait pendistribusian kembali aset daerah untuk roda dua, diminta agar sesuai sasaran. Sebab ada dugaan sebelumnya kendaraan yang digunakan bukan pejabat bersangkutan. Sementara untuk aset yang tidak bergerak, harus dikembalikan kepada kebijakan walikota. (han/c)

JUMAT, 12 FEBRUARI 2010

Sumber :  http://www.parepos.co.id/read/28818/46/pns-mengeluh-randis-ditahan-

Dewan Minta Aset Daerah Didata

KUALATUNGKAL – Tidak jelasnya sistem pengelolaan aset daerah Tanjabbar mendapat sorot tajam dari DPRD setempat. Mengingat, aset daerah adalah kekayaan yang harus dijaga dan dirawat keberadaannya, karena pengadaanya menggunakan uang rakyat.

Anggota DPRD Tanjabbar, H Syaefuddin SE, kepada wartawan mengatakan seharusnya instansi terkait melakukan inventarisir sejak sekarang. Sebab, jika dihitung jumlah aset daerah ini sangat banyak dan besar nilainya.

“Soal aset daerah, sebenarnya sudah sejak dulu menjadi pembicaraan. Sebab, kalau dinilai, sangat banyak aset daerah kita. Jadi, kami sangat mengharapkan pihak berwenang segeralah melakukan inventarisasi, ” kata H Udin.

Politisi PBB ini membeberkan, dulu pernah dianggarkan untuk melakukan inventarisasi aset daerah, yakni melalui pihak ketiga. Harus ada pemisahan antara aset daerah yang masih layak dan juga tidak layak pakai, baik aset bergerak maupun tak bergerak. Apalagi, jumlahnya tidak sedikit dan tersebar di berbagai tempat, sehingga memerlukan penghitungan yang cukup matang dan cermat.

“Pastikan mana aset daerah kita, seperti tanah-tanah miik daerah. Juga aset bergerak. Ada aset yang sudah tak layak pakai. Ini juga harus jelas keberadaannya,” lanjutnya.

Aset berupa bangunan, seperti gedung agar dipisahkan. Begitu juga dengan aset tanah, kendaraan, mesin, dna lainnya. “Semuanya harus jelas keberadaan dan kondisinya,”tukasnya.

Sementara itu, tidak jelasnya keberadaan, jumlah, dan kondisi aset daerah Tanjabbar dikhawatirkan bisa merugikan daerah dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

(zir)

Jumat, 12 Februari 2010

Sumber : http://www.jambiekspres.co.id/index.php/radar-jambi/radar-timur/9977-dewan-minta-aset-daerah-didata.html

Pemkab Kesulitan Mendata Aset Daerah

TANJUNG REDEB. Pendataan aset milik daerah yang dilakukan Pemkab Berau bekerjasama dengan BPK belum sepenuhnya bisa berjalan dengan baik. Pasalnya, masih banyak aset daerah yang belum terdata, karena bukan perkara mudah. Ini karena ada item yang sukar dan perlu kerja sama dari beberapa pihak yang terkait, karena yang dilakukan adalah menaksir aset atau barang yang sudah ada sejak lama.

“Sampai sekarang memang belum optimal, tapi kerja sama dengan BPK yang dilakukan ini, kami yakin bisa berjalan dengan baik,” ungkap Bupati Berau Makmur pada media ini ditemui Jumat (12/2).

Inventarisir aset daerah menurut Makmur sangat penting, karena terkait perhitungan kekayaan daerah untuk memudahkan pengelolaannya kelak. Untuk perhitungan aset daerah yang masih baru tentu tidak akan kesulitan.

“Yang sulit adalah menaksir aset yang sudah lama, makanya kita bekerja sama dengan BPK, untuk kemudahan penyelesaian pekerjaan seperti ini. Juga agar lebih efektif, sebab mereka tentunya jauh lebih paham masalah seperti ini,” jelasnya lagi.

Makmur tetap komitmen untuk menyelesaikan pendataan aset daerah menjadi yang terangkum dalam daftar, selain itu mempersiapkan langkah efektif untuk pengelolaannya. Hal ini seperti pernah disampaikan anggota Komisi II DPRD Berau Anwar S Sos, percepatan inventarisir aset daerah sangat penting dilakukan, sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaannya.

“Kita harus bisa mengejar target, tidak saja cepat dalam inventarisir aset, tetapi pengelolaan aset daerah secara total untuk meningkatkan pendapatan. Ini harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah,” ungkap Anwar.

Sebab pemerintah daerah sudah masuk tahapan pengelolaan dan tidak lagi berbicara inventarisir, karena sudah melewati tahapan itu. Terhadap kesulitan yang dihadapi dalam inventarisir tersebut, Anwar juga mengakuinya. “Pasti ada jalan dan tentunya harapan bisa segera tercapai,” tandasnya.(sep)

 

Sabtu, 13 Februari 2010

Sumber:  http://www.sapos.co.id/berita/index.asp?IDKategori=287&id=4497