Archive | Maret 2010

Ramai-ramai Lelang Randis

 

MAKASSAR — Pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel yang menguasai kendaraan dinas (randis) beramai-ramai mengajukan permohonan lelang. Namun, dari sekitar 600 randis yang diminta untuk didum, hanya 209 yang disetujui.

Kabag Penatausahaan Penggunaan Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Biro Pengelolaan Aset Daerah, Hasidar, mengatakan, pertimbangan penghapusan aset telah disetujui. Randis yang akan dilelang terdiri dari 84 mobil dan 125 motor.

Randis yang akan dilelang merupakan kendaraan yang digunakan oleh pejabat eselon tiga di berbagai satuan kerja perangkat daerah. “Pemakainya yang mengusulkan permintaan agar kendaraannya dilelang,” kata Hasidar, Jumat, 12 Maret.

Pemenang lelang randis yang telah dihapus dari inventarisasi aset pemprov biasanya pejabat yang menggunakan randis tersebut. Apalagi pelelangan bukan melalui badan lelang negara, tetapi di lingkungan Pemprov Sulsel sendiri secara terbatas.

Menurut Hasidar, pemenang lelang memang melihat pemegang randis sebelumnya. Namun, panitia lelang juga akan menetapkan pemenangnya berdasarkan nilai penawaran yang diajukan.
Karena lelang terbatas, maka tidak semua masyarakat bisa mengikuti lelang randis. Peserta lelang dibatasi hanya pegawai negeri sipil yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun dan belum pernah mengikuti dum.

Randis yang akan dilelang berumur di atas 10 tahun. Rencananya, pelelangan dibuka akhir Maret mendatang setelah tahapan verifikasi dan taksasi harga. “Sekarang masih dilakukan penilaian fisik oleh Dinas Perhubungan Sulsel,” katanya.

Beberapa randis milik pemprov yang akan dilelang berasal dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Sosial dan Perlindungan Masyarakat, Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (rif)

SABTU, 13 MARET 2010

Sumber : http://metronews.fajar.co.id/read/85389/61/ramairamai-lelang-randis

Iklan

Aset Daerah Boleh Disewa

Benda milik daerah juga bisa dinikmati rakyat. Selain itu bisa menambah pemasukan bagi daerah dengan disewakan, ungkap Kabag Humas Jaibadi Senap SSos didampingi Kasubag Publikasi Hermawansyah SSos I.
Dikatakannya, Pemkab Kaur memiliki banyak fasilitas gedung dan aula. Siapa saja berhak menggunakan selain kepentingan pemerintah.

Asalkan kegiatan tersebut tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu aktivitas pemerintah yang lain. Prosedur yang harus dilalui, peminjam mengajukan permohonan penggunaan aset daerah ke sekretariat daerah. Minimal seminggu sebelum melangsungkan acara. Pihak sekretariat akan mencocokan jadwal, agar tak terjadi tabrakan acara, terangnya.

Selanjutnya, penjagaanya menjadi tanggung jawab bersama. Fasilitas daerah juga milik masyarakat, sehingga masayarakat juga bisa menikamati dan berguna bagi masyarakat sekitar terutama di Kabupaten Kaur, jelasnya. (823)

Sumber : http://www.bengkuluekspress.com/ver3/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=21&artid=17199

Senin, 08 Maret 2010

BPK, “PERIKSA ASET DAERAH !”

Bandung, (PR).-
Kepala Perwakilan BPK RI di Provinsi Jawa Barat Gunawan Sidauruk, mengingatkan pemerintah daerah untuk memeriksa aset daerah masing-masing. Jika ada aset yang hilang, hal itu akan dianggap merugikan negara.

Gunawan mengatakan hal itu, seusai menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Muhammad Amari, di Kantor Perwakilan BPK RI Kota Bandung, Rabu (13/5). Dalam pertemuan dengan Kejati Jabar, BPK RI menegaskan siap untuk membantu menghitung kerugian negara dan menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus yang merugikan negara.

Gunawan menjelaskan, persoalan-persoalan yang menyangkut kerugian negara biasa terjadi di pemerintah daerah sangat banyak. Persoalan itu bervariasi mulai dari penyalahgunaan bantuan sosial, sampai dengan hilangnya aset negara, karena berpindah tangan ke pihak lain.

“Penyelamatan aset negara itu, menjadi salah satu fokus perhatian kami. Sebab, mungkin saja terjadi pemerintah daerah lalai dalam mengawasi aset mereka dan tiba-tiba saja aset itu beralih kepemilikan tanpa mereka sadari,” kata Gunawan.

Jika aset negara itu sampai hilang, katanya, maka para pejabat yang berwenang untuk menjaganya dan itu harus dimintai pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, dia meminta setiap pemerintah daerah di Jawa Barat, untuk mendata dan mengawasi aset-aset negara.

Periksa bansos

Selain masalah aset, Perwakilan BPK RI di Jawa Barat juga tetap memeriksa bantuan sosial, yang diberikan oleh setiap pemerintah daerah. Menurut Gunawan, bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD itu, biasanya disalurkan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan pejabat atau anggota DPRD di daerah bersangkutan. Salah satu contoh dugaan penyelewengan dana bantuan sosial, yang saat ini ditangani polisi adalah penyelewengan di Kab. Bandung.

Menurut Gunawan, setiap pemerintah daerah memiliki celah yang sama, untuk melakukan penyelewengan itu. Bahkan, Perwakilan BPK RI sudah banyak menghimpun laporan tentang dugaan penyelewengan bantuan sosial di Kota Bandung.

“Saya juga heran, laporan tentang Kota Bandung tidak juga masuk. Saya sudah berkali-kali katakan kepada staf saya, yang membidangi Kota Bandung. Saya juga beberapa kali mengganti orang-orang yang mengaudit keuangan Kota Bandung, tetapi sampai saat ini belum juga ada laporannya,” kata Gunawan. (A-132)***

Sumber: Harian Pikiran Rakyat, Jum’at 15 Mei 2009

Aset Daerah Belum Dinilai


SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas belum melakukan penilaian terhadap aset yang dimilikinya. Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Bagian Perlengkapan Sambas Syafrudin kemarin di ruang kerjanya untuk menilai aset pemerintah daerah harus bekerja sama dengan tim independen.

“ Adapun yang bisa menilai aset daerah yakni tim apresial. Tim ini mempunyai sertifikasi sehingga nilai kekayaaan pemerintah daerah dapat diketahui berapa jumlahnya,” katanya. Ia menyebutkan sebagai contoh luasan tanah yang dimiliki Pemkab Sambas mencapai 6,14 juta meter persegi.

Dikatakannya, belanja ini mulai tahun 2001-2009 dengan total pembiayaan sebesar Rp15,01 miliar. “Aset yang dibeli ini tidak diketahui nilainya karena belum dinilai. Kami di bagian perlengkapan hanya menghimpun seluruh laporan aset yang disampaikan seluruh SKPD,” ungkap Syafrudin.

Kamis, 25 Maret 2010 , 08:02:00

Sumber : http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=31918

Tanah Senilai Rp 2,25 Triliun, Aset Pemprov Rp 12 Triliun, Sebelumnya Rp 5 Triliun

 

SAMARINDA – Harta bergerak maupun tidak bergerak milik Pemprov Kaltim ternyata mencapai Rp 12,1 triliun. Sebelumnya Biro Perlengkapan Setprov Kaltim memprediksi nilai aset mencapai Rp 11 triliun (Kaltim Post edisi 22 Maret 2010). Jumlah ini, akumulasi dari enam kategori kekayaan. Yakni, tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan.

Ada juga jalan irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, serta aset tetap lainnya. Hal ini diungkapkan Sekretaris Provinsi (Setprov) Kaltim Irianto Lambrie Selasa (23/3) kemarin. “Aset ini kan bersifat dinamis. Selalu bergerak. Itu baru angka sementara. Nantinya bisa bertambah kalau ada pengadaan baru. Bisa juga berkurang karena barangnya dilelang,” kata Irianto.

Seperti diketahui sejak 2009 lalu, Biro Perlengkapan Setprov mendata menginventarisasi dan mengidentifikasi aset pemprov, dan baru Maret ini tuntas. Dia menjelaskan, dari data itu, aset yang paling tinggi nilainya adalah pada kelompok jalan, irigasi, dan jaringan. Untuk item ini, nominalnya hingga Rp 4,5 triliun. Lalu tanah Rp 2,25 triliun, serta peralatan dan mesin Rp 1,064 triliun (lihat boks).

Sedangkan dari kategori tersebut, item yang paling banyak adalah peralatan dan mesin yang berjumlah 10 item. Di antaranya, alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat laboratoriun, alat pertanian, dan alat persenjataan/keamanan. Tahun ini, kata dia, terjadi peningkatan nilai aset yang dimiliki jika dibanding tahun lalu. Tahun sebelumnya nilai aset masih berada pada kisaran Rp 5 triliun.

Kenaikan signifikan ini, terangnya, karena dulu masih banyak aset yang belum diidentifikasi dan diverifikasi. Misalnya, seperti tanah di satu daerah yang lokasinya sudah diketahui tapi surat-suratnya belum lengkap. Begitu juga dengan bangunan yang dulunya dimanfaatkan oleh instansi lain.

Selain itu, pihaknya tahun ini juga mengandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tergabung dalam tim kecil untuk langsung melakukan inventarisasi ke lapangan. “Lagi pula usia Pemprov ini kan sudah tua. Tak mudah menelusuri aset-aset kita yang ada itu,” terangnya. Aset-aset Pemprov ini, sambung dia, tersebar di 14 kota/kabupaten.

Juga ada yang di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi. Jika ditinjau berdasarkan lokasi, aset-aset tersebut lebih banyak berada di Samarinda. Ini karena pusat pemerintahan ada di Kota Tepian. Otomatis kantor dan bangunan milik pemerintah berlokasi di kota ini. Sedangkan untuk jalan, yang nilainya paling tinggi tentunya banyak di kota-kota besar.

Karena memang jalan-jalan yang kualitasnya bagus hanya ada di perkotaan. Irianto menambahkan, untuk pendataan aset pada 2010, angka finalnya baru akan dikeluarkan pada akhir tahun. Ini sebagai bahan evaluasi dan pemantauan tahunan. Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pernah mengatakan, pendataan aset tidaklah mudah.

Karena, semua aset yang dimiliki tersebar di semua kota/kabupaten di provinsi ini. Menurutnya saat itu, kelemahan pendataan aset ini terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. Harusnya, kata dia, soal pendataan sudah dilakukan sejak lama. Dan ketika menjadi Gubernur, dia pun menerima kondisi aset daerah yang tak terdata dengan baik. “Ini pekerjaan berat sekali. Tapi tetap harus kerja terus kan,” katanya, kala itu.(far/kpnn)

Rabu, 24 Maret 2010 , 09:02:00

 

Sumber : http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=33039

Mobil Dinas Inventarisasi Aset Daerah

 

 SUNGAILIAT, BANGKAPOS– Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka menyambut baik terhadap pemeriksaan cek fisik kendaraan dinas yang dilakukan pengecekan oleh BPK.

Menurut Sekda Tarmizi mengemukakan bahwa pemeriksaan mobil dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna mobil dinas sebagai aset negara yang dibeli dari uang rakyat dan untuk inventarisasi aset daerah.

“Apa yang kita sampaikan kepada BPK harus sesuai kondisi di lapangan. Ini hal yang positif. Kita sudah memberi surat, menyampaikan informasi bahwa akan ada pemeriksaan mobil dinas berarti semua jadwal yang ada sudah disesuaikan. Pemeriksaan ini sampai selesai, semuanya dicek,” kata Tarmizi.

Setelah mobil dinas masing-masing SKPD dicek, maka mobil dinas yang belum diperiksa, pengguna mobil dinas diharus menghadirkan mobil tersebut untuk diperiksa petugas BPK. “Dalam kondisi apapun harus hadir selama dia belum dilelang,” tegas Tarmizi.

Bahkan ia mengaku sempat terkejut mengetahui jumlah mobil dinas Pemkab Bangka sebanyak 130 unit. “Wah saya juga kaget jumlahnya tadi, kaya juga Pemkab Bangka ini. Banyak rupanya mobil dinasnya,”Ujarnya.(chy)

Sumber : http://beta.bangkapos.com/detail.php?section=1&category=14&subcat=4&id=16473

Sejumlah aset Pemkab tak berfungsi

 BIREUEN – Sejumlah bangunan aset Pemerintah Kabupaten Bireuen tak berfungsi. Padahal, jika bangunan itu difungsikan akan dapat mendatangkan pendapatan untuk daerah.

Bangunan itu diantaranya, pasar gewan di Gandapura, pasar grosir di Kota Juang, industri keramik di Juli, pabrik susu kedelai di Peudada, dan jembatan rangka baja di Kutablang. Bupati Bireuen, Nurdin Abdul Rahman, mengakui beberapa bangunan masih telantar sejak dirinya menjadi bupati, seperti industri keramik, pasar Hewan, serta jembatan rangka baja.

“Pasar Hewan Gandapura belum difungsikan karena tidak ada air, namun dalam tahun ini kita sudah mengupayakan untuk membangun sarana air dan musalla dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Sehingga ke depan pasar hewan kebanggaan masyarakat Bireuen itu dapat dimanfaatkan dengan harapan dapat menambah pendapatan rakyat dan daerah,” harapnya, sore ini.

Terkait industri keramik di Juli, katanya, lokasi bangunan sudah tidak layak lagi karena berada dalam kawasan permukiman penduduk dan dekat dengan meunasah. Karena itu pabrik keramik itu belum dapat dimanfaatkan. Selain itu, mesin keramiknya sudah jarang digunakan. Sementara pabrik susu kedelai di Peudada, hingga kini diakui Bupati juga belum dapat difungsikan.

Pasalnya, mesin yang ada saat ini adalah mesin semiotomatis, sedangkan yang diusulkan sebelumnya adalah mesin otomatis, sehingga pabrik susu tersebut juga belum bisa digerakkan. Padahal dengan pabrik itu dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan daerah.

Sedangkan jembatan rangka baja di kawasan Mon Keulayu Kutablang, menurut Nurdin, sebelum dirinya menjadi bupati, jembatan tersebut sudah ada dan bermasalah, sehingga kini belum bisa dilanjutkan pembangunannya.

“Namun, kita telah mengusulkan kembali melalui dana Otsus 2010 untuk dilanjutkan pembangunannya,” katanya. Sedangkan pasar grosir yang belum berfungsi secara sempurna itu akan disewa oleh koperasi industri garment yang dibina Muslim Aid dan ASD.

“Kita berharap kedepan, semua aset pemerintah itu akan dapat difungsikan demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat serta untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bireuen.

Dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk kelancaran perekonomian masyarakat,” harapnya.

Editor: SATRIADI TANJUNG

Sumber : http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=95319:sejumlah-aset-pemkab-tak-berfungsi&catid=13:aceh&Itemid=26

Monday, 08 March 2010