‘Menjewer’ Bendahara Nakal di Aceh

‘MEMANG aneh apa yang terjadi saat ini di Aceh, khususnya mengenai pembayaran pajak. Betapa tidak, masyarakat selalu diseru membayar pajak melalui sejumlah baliho dan media lainnya dengan jargon “Bayarlah pajak, orang bijak taat pajak”.

Pada umumnya masyarakat telah menyadari hal itu. Namun, ternyata justru pejabat yang menunggak pajak. Pajak yang telah dipungut, tak seluruhnya disetor ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) Aceh.

Muncul pertanyaan, jika demikian ke mana uang pajak itu mengalir? Inilah yang sedang diusut oleh Kanwil DJP Aceh. Jika di pusat ada aliran dana Century, di Aceh kasus ini menyebabkan ada aliran dana pajak. Kasus ini erat kaitannya dengan kinerja sejumlah bendaharawan di Aceh, baik di Kabupaten/kota maupun di provinsi yang diduga menggelapkan uang pajak.

Kasus yang sedang hangat dibicarakan terjadi di Kabupaten Bireuen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya tunggakan pajak oleh Bendaharawan Bireuen sebesar Rp 15,8 miliar pada tahun 2007 dan 2008. Pajak yang dibayar oleh masyarakat, para pegawai seperti guru, termasuk kontraktor maupun yang lainnya ternyata tak pernah disetor ke DJP Aceh.

Padahal, berdasarkan regulasinya, bendahara selaku penanggung jawab harus menyetor pajak selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya. Namun, apa yang terjadi, Bendahara Kabupaten Bireuen tak menyetor pajak pada tahun 2007 dan 2008.

Bahkan konon pajak tak pernah disetor sejak tahun 2001. Jadi, jika dirunut, nilai tunggakan pajak sejak tahun 2001 hingga 2009, jumlahnya sukup besar. Ternyata kasus ini tak hanya terjadi di Bireuen, banyak bendahara di Aceh yang melakukan hal serupa.

Kakanwil DJP Aceh, Drs Muhammad Haniv Ak MST, saat ditanyai Kontras Selasa (16/2) mengatakan, tindakan sejumlah bendaharawan di Aceh tak dapat lagi ditolelir, untuk itu mereka akan “dijewer” dan ditindak tegas untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.

“Kasus yang terjadi di Bireuen adalah cermin kinerja para bendaharawan di Aceh. Kita berharap para pemimpin di provinsi maupun di kabupaten/kota untuk memberhentikan para bendaharawan yang menyeleweng, agar proses pemeriksaannya lebih mudah.

Ke depan, Kadis Pengelola Keuangan atau Kadispenda selaku pengawas dan yang memilih bendaharawan juga harus lebih ketat mengawasi,” katanya. Dikatakan, sebagaimana yang terjadi di Bireuen, baru dua tahun saja tunggakan yang diaudit, jumlahnya lumayan besar, apalagi jika diaudit secara keseluruhan. Banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini.

Pemkab Bireuen sebenarnya telah melunasi pajak di tahun 2008 sebesar Rp 2,5 miliar, namun uangnya diambil dari pajak tahun 2009. Situasi ini memunculkan sejumlah kejangalan yang harus dipertanyakan kepada bendaharawan selaku penanggung jawab keuangan. Saat ini pihak Kanwil DJP sedang mengusutnya dan menginventarisir sejumlah aset bendaharawan terkait untuk disita asetnya nanti.

Terkait hal ini, DPRK Bireuen juga telah membentuk Pansus Angket untuk menelusuri aliran dana pajak tersebut. Menurut Muhammad Haniv, modus kasus ini sangat unik. Bendaharawan Kabupaten Bireuen tidak menyetor pajak ke rekening DJP.

Berdasarkan regulasinya, setelah pajak dipungut, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 5-10 persen atau Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2,5 persen, uang potongan pajak disimpan dalam rekening bank atas nama bendaharawan. Hasil pajak tersebut seharusnya disetor ke rekening DJP paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Namun hal ini tidak dilakukan. Diduga uang itu disimpan ke rekening lain.

Di sisi lain, bendaharawan juga terindikasi tak pernah menyerahkan bukti penyetoran pajak kepada sejumlah pihak yang telah dipungut PPH dan atau PPN. Dikatakan, jika bendaharawan telah menyetor, Kanwil DJP akan segera mengetahuinya dalam laporan keuangan online yang ada di laman Kanwil DJP Aceh. Dengan demikian seharusnya para bendaharawan lebih aktif menyetor pajak.

“Sebenarnya tunggakan ini telah terjadi sejak tahun 2001 atau sejak bendahara Bireuen saat ini menjabat Bendahara di sana. Namun baru kali ini terungkap, karena saya juga baru menjabat selama delapan bulan. Kasus ini akan kita usut, kita tak main-main. Saya berharap para pimimpin di Aceh mendukung saya,” kata Muhammad Haniv. Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 (i) tahun 2009, barang siapa yang tidak menyetor pajak yang telah dipungut, akan dikenakan pidana minimal enam bulan penjara, paling lama enam tahun plus denda paling sedikit dua kali atau paling banyak empat kali jumlah pajak yang tidak disetor.

Muhammad Haniv mengaku, pihaknya tak butuh waktu lama untuk segera mengamankan yang bersangkutan. Di samping pihak kepolisian dapat memeriksanya, Kanwil DJP juga dapat langsung “menjewer” yang bersangkutan. “Kita punya hak meng-gijzeling (paksa badan) bendaharawan.

Jadi, kita dapat langsung bertindak dan dibantu sejumlah aparat kepolisan jika dibutuhkan. Setelah itu kasus ini akan kita limpahkan ke polisi,” katanya. Butuh dukungan masyarakat Dikatakan, Kanwil DJP telah punya sejumlah saksi yakni para penyetor pajak, antara lain, para kontraktor dan para guru yang sebelumnya telah menyetor PPH dan atau PPN.

“Sejumlah kontraktor siap menjadi saksi bahwa mereka tidak pernah diberikan resi tanda penyetoran pajak oleh bendaharawan. Ini juga telah menyalahi aturan,” katanya. Pada tahap awal Kanwil DJP akan menginventarisir aset yang dimiliki oleh bendaharawan untuk selanjutnya disita.

Untuk itu Muhammad Haniv berharap adanya dukungan berupa informasi dari masyarakat tentang lokasi atau apa saja yang menjadi aset yang bersangkutan. Dikhawatirkan, aset tersebut disembunyikan ketika kasus ini mencuat. “Kita akan mengamankan bendaharawan dalam waktu dekat, termasuk sejumlah bendaharawan lainnya di Aceh yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Ke depan kita berharap pemilihan bendaharawan harus lebih selektif sehingga kasus serupa tak terjadi,” katanya. (gun)

— Sumber : http://www.serambinews.com/news/view/24871/menjewer-bendahara-nakal-di-aceh

Tabloid KONTRAS Nomor : 529 | Tahun XI 18 – 24 Februari 2010 23 Februari 2010, 16:02

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: