Yang Biru Dari Kota Tangerang

 Masih banyak lembaga pemerintah yang mendapat rapor merah dalam hal laporan keuangan. Namun, laporan keuangan Pemkot Tangerang justru berhasil memperoleh rapor biru dari BPK. Apa rahasianya? Anwar Nasution tampak bergegas memasuki Ruang Nusantara II di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Hari itu, (Selasa, 15 September 2009), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeang dijadwalkan akan menyerahkan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksa Semester (IHPS) I Tahun 2009 kepada DPR RI.

Objek peneriksaan BPK RI pada semester I-2009 ini ada sejumlah 491 entitas, terdiri dari 382 objek pemeriksaan keuangan dengan cakupan pemeriksaaan meliputi neraca dengan rincian asset senilai Rp. 2.400 triliun, kewajiban senilai Rp. 1.700 triliun, serta ekuitas senilai Rp. 761 triliun.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengatakan kerugian negara yang dipantau selama semester I-2009 mencapai rp. 6,5 triliun. “Kerugian Negara yang dipantau pada semester I-2009 senilai 4,5 triliun, US$ 46,9 juta, dan sejumlah valuta asing lainnya dengan tingkat penyelesaian hampir 40% senilai Rp. 1,14 triliun dan US$40,7 juta,” ujar anwar dalam sambutannya.

Selain itu, lanjut dia, sampai dengan semester I-2009, BPK telah menyampaikan 223 kasus berindikasi pidana senilai Rp. 30,5 triliun dan US$ 470 juta kepada pihak berwenang. Dari 223 kasus yang dilimpahkan kepada penegak hokum tersebut, yaitu Komisi pemberantasan korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan, sebanyak 132 kasus telah masuk dalam proses peradilan.

“Untuk tahap penyelidikan 20 kasus, penyelidikan 15 kasus, penuntutan 8 kasus, putusan 37 kasus, yang dihentikan 10 kasus, dan dilimpahkan kepada kejaksaan tiunggi atau KPK sebanyak 42 kasus.” Katanya. Selama semester I-2009, BPK menemukan berbagai kelemahan dalam system pengendalian internal. BPK menemukan 8.200 satuan kerja belum membukukan hasil revaluasi asset senilai Rp. 77 triliun.

Selain itu, terdapat aset tetap pada kementerian/lembaga senilai hampir rp. 16 triliun yang belum bias dijelaskan keberadaannya oleh satuan kerja terkait. Untuk aset yang belum diinventarisasi dan dinilai kembali, diantaranya aset eks kontrak kerja sama minyak dan gas bumi (KKKS) senilai Rp. 303 triliun, aset PT. PPA senilai Rp. 5 triliun, dan aset Tim Koordinasi Departemen Keuangan (aset pemerintah eks BPPN) senilai Rp. 7 triliun.

Selain indikasi kebocoran, BPK juga menemukan terjadinya kelebihan pembayaran oleh lembaga atau departemen. Pada Sembilan satuan kerja eselon I di lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), ditemukan kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai hampir Rp. 3 miliar.

“Atas hasil temuan tersebut, pihak Depdagri telah menyetorkan uang ke kas Negara senilai Rp. 1,3 miliar pada 29 Mei 2009,” kata Anwar. Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran atas belanja barang/jasa konsultan senilai rp. 1,5 miliar. Atas temuan tersebut, Depdagri menyetor uang ke kas Negara sebesar Rp. 246 juta pada Mei 2009.

LKKP Masih Merah Sementara itu, untuk kelima kalinya secara berturut-turut, BPK tidak memberikan opini alias disclaimer atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). BPK menilai, terus memburuknya opini BPK atas LKPP menggambarkan kalau perbaikan system keuanagna Negara belum terjadi secara menyeluruh pada semua departemen atau lembaga Negara.

“Salah satu penyebabnya adalah karena belum adanya kesungguhan dan upaya yang mendasar, petunjuk, maupun program terpadu dari pemerintah, “terang Anwar. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memperkirakan opini atas LKPP 2008 akan disclaimer.

“Faktor lain yang membuat disclaimer adalah dari penggunaan standar akuntansi. Kira seharusnya sudah pakai actual, sekarang masih cash budgeting. Jadi, kalau saya melihat, walaupun¸ title disclaimer muncul, tetapi perbaikan masih sangat banyak.

Kita mestinya melihat kesitu,” ujarnya, 29 Mei lalu. Hal yang sama juga dialami oleh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang dinilai tidak mengalami perkembangan yang berarti. Menurut data BPK, pada 2004 ada 21 LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangakan pada 2005 sebanyak 3 LKPD, pada 2007 ada 4 LKPD, dan pada 2008 meningkat sedikit menjadi 8 LKPD.

 “Bagi pemerintah daerah, mereka harus segera bertindak melakukan perbaiakan agar laporan keuangan yang mereka buat bias mendapatkan WTP. Untuk mendapatkan penilaian ini, diperlukan action plan yanh konkret,” kata Anwar. Kendala Kurangnya SDM Menurut Anwar, utnuk mencapai laporan keuangan bagus, yang harus diperbaiki adalah system kelembagaan di daerah maupun di pemerintah pusat, “Selama ini, yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia (SDM) berupa akuntan. Kekuasaan di daerah supaya jelas.

SDM yang dibutuhkan tidak terlalu susah sebenarnya, cukup D3 akuntansi. Hal itu menandakan kurangnya kemampuan yang dimiliki daerah, termasuk kurangnya SDM, dalam membuat LKPD.” Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah , Agung Pambudhi mengakui memang tidak ada perubahan yang berarti dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Ada kinerja yang menurun dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti adanya sekitar Rp. 40 triliun dana yang tidak terserap oleh daerah, padahal angka ini angka yang cukup besar. Adanya kekurangan mutu SDM dalam mengelola keuangan, baik dalam perencanaan, penggunaan, maupun pelaporannya, yang menyebabkan opini BPK menjadi buruk.

Padahal, hal ini sudah sering diingatkan oleh banyak pihak,” ujarnya. Namun, menurut Anwar, hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh hubungan antara DPRD dan dengan pemerintah daerah. Lelaki yang akan mengakhiri masa jabatannya itu memandang perlu percepatan perbaikan sistem keuangandaerah untuk menuju opini WTP.

Perbaikan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Adapun perbaikan tersebut, meliputi 6 (enam) bidang yang mengarah pada sistem perbaikan pembukuan, sistem aplikasi teknologi computer, inventarisasi aset dan utang, jadwal waktu penyusunan keuangan dan pemeriksaan, serta pertanggung jawaban anggaran quality assurance atas LKPD.

Oleh pengawas intern, serta perbaikan sumber daya manusia. Butuh Keseriusan Semua Pihak Untuk mengubah kualitas dari laporan keuangan khususnya di pemerintahan daerah, menurut Agung, membutuhkan komitmen dari semua pihak yakni dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan DPRD.

“Selama ini pemerintah sudah memberikan berbagai peleatihan teknis, baik untuk level atasan maupun untuk bawahan. Namun sayangnya, banyak kasus pegawai yang telah mengikuti pelatihan malah dipindah ke unit lainnya. Tentu saja daerah tersebut tidak akan mengalami perubahan Karena pegawai yang dilatih tidak bisa menerapkan hasil pelatihannya secara maksimal.

Namun, pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Keuangan, seharusnya memiliki data perubahan kualitas dari tiap daerah sehingga bisa memberikan punishment,” urai Agung. Sementara itu, Anwar menilai butuh kerja sama antara DPRD dan Pemda. “Tangerang dapat sukses dalam menyusun LKPD karena Pemda dan DPRD bias bekerja sama denga baik. Kalau terus cekcok, APBD tidak pernah bisa di selesaikan.

” Ujarnya. Kota Tangerang sudah 3 (tiga) kali berturut-turut mendapat predikat daerah dengan keuangan terbaik se-Banten. Dan, selama 2 (dua) tahun mendapat predikat WPT/BPK. Arief R. Wismansyah mengungkapkan, “Oleh karena ini adalah pertanggung jawab kami ke masyarakat, maka sekecil apaupun harus dianggarkan. Kami membuat langkah sosialaisasi kepada seluruh aparat Pemkot, dari level tertinggi samapi lever terendah.

Bahkan Kami member dana insentif, untuk RT/RW, misalnya untuk dana stimulant Posyandu, sering kali mereka Kami bantu untuk membuat laporan keuanggannya. Jadi, dana yang Kami gulirkan ke masyarakat harus tercapai demi kepentingan mereka.” Jelas Wakil Walikota yang tergolong muda ini.

IRWANSYAH Redaksi (redaksi@wartaekonomi.com) Tulisan ini bersumber dari majalah Warta Ekonomi No 20 TahunXXI Halaman 76 Judul asli tulisan ini adalah “Yang Biru dari Kota Tanggerang.”

Sumber : http://vulcan2.sip.co.id/wecoid/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4258:yang-biru-dari-kota-tangerang-&catid=53:aumum

Ditulis oleh Redaksi-1 Minggu, 28 Februari 2010 12:00

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: