Dewan Soroti Aset SKPD

 

Sekwan akan Dipanggil Pertama

SAMPANG – Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, seharusnya semua satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) menginventarisasi semua barang dan aset milik daerah. Namun, setelah pertemuan dengan induk pengelolaan aset di Sampang, dewan menemui banyak barang dan aset daerah yang belum terinventarisasi.

Kondisi tersebut cukup membuat dewan prihatin. Selain untuk mengetahui kekayaan barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah, inventarisasi akan menyelamatkan barang dan aset dari penyalahgunaan. Sebab, bukan tidak mungkin, karena tidak tercatat sebagai aset daerah, kekayaan daerah berpindah tangan pada pejabat atau pihak lain. Dewan menilai perlu ada pola terapan untuk memastikan kekayaan daerah tersebut.

Itu dilontarkan Rahmad Hidayat, anggota Komisi B DPRD Sampang setelah ada pertemuan dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Sampang. Menurut dia, dari hasil pertemuan tersebut terungkap hanya ada sebagian aset daerah yang tercatat. “Awal pekan kami koordinasi dengan dispendaloka. Hasilnya banyak aset yang tidak ada kodenya alias tidak diinventarisasi. Hanya ada sebagian yang ada kodenya,” ujarnya.

Dayat – sapaan Rahmad Hidayat – mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. “Lalu kalau ada mobil dinas berseliweran ke Surabaya hari Minggu dan Sabtu itu kan juga perlu dipertanyakan. Mungkin dianggapnya mobil pribadi sehingga bisa dipakai untuk kepentingan pribadi,” sesalnya. Menghindari masalah itu berlanjut pihaknya akan memanggil SKPD se Kabupaten Sampang untuk meminta penjelasan.

Menurut Dayat, hal tersebut merupakan masalah klasik yang belum ada tindakan tegas untuk menyelesaikannya. “Nah, kalau ada penghapusan, penjualan aset nanti tidak jelas uangnya masuk ke mana. Mestinya kan masuk kas daerah. Kalau tidak tercatat masuk kas siapa?” ujarnya. Meski ragu, dia optimistis SKPD memiliki daftar aset. Namun, sebagian besar belum melaporkannya ke dispendaloka. “Kami ingin mengevaluasinya,” tandasnya.

Evaluasi akan dilakukan mulai pekan depan dengan memanggil semua dinas, badan, dan instansi di lingkungan Pemkab Sampang. Tidak hanya aset dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), aset yang dananya dari APBD provinsi dan APBN juga akan dievaluasi.

“SKPD yang akan kami panggil pertama Sekwan (sekretaris dewan). Apa – apa kan harus dimulai dari sini dulu. Sekwan harus jadi contoh!” tegas Agus, anggota komisi B yang lain.

Ditegaskan pula, langkah yang dilakukan komisi B bukan untuk mencari kesalahan eksekutif. “Kami hanya ingin menyelesaikan masalah klasik yang nggak selesai – selesai ini. Lagi pula APBD – APBN itu kan uang rakyat, amanah bagi kami untuk menyelamatkannya,” tuturnya. (lah/rd)

Sumber : http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=146561

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: