Archive | Mei 2010

Ratusan Papan Reklame di Jakarta Ilegal

VIVAnews – Sebanyak 240 papan reklame yang tersebar di tempat-tempat strategis Ibukota Jakarta dinyatakan ilegal. Sebab, izin pemasangan reklame itu sudah habis masa berlakunya.

“Kami akan menertibkan mereka kalau tidak segera melaksanakan kewajiban perpanjangan izin. Itu bisa diproses secara pidana,” kata Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Bakti Irawan, di Jakarta.

Papan reklame ilegal, antara lain, berada di sekitar jembatan penyeberangan Jalan MH Thamrin, di salah satu titik di Jalan HR Rasuna Said, di Jalan Kendal, di Jalan Latuharhari, dan sekitar Jalan Letjen Suprapto.

Mengenai berapa kerugian pemerintah akibat adanya reklame ilegal, Bakti mengatakan, “Saya tidak tahu persis jumlah kerugian akibat masih adanya reklame ilegal itu. Sebab, ada bidang lain yang mengurusi.”

Bakti menambahkan sebenarnya untuk mengawasi pemasangan reklame sudah ada tim khusus sejak 2009.
Tim ini merupakan gabungan dari Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Tata Ruang, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B), dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. (umi)
Sumber : http://metro.vivanews.com/news/read/153547-240_papan_reklame_di_jakarta_ilegal

Iklan

Aset 15 SKPD Tidak Jelas

MAJENE,UPEKS-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Selasa (25/5) kemarin menggelar pertemuan secara terbuka bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Majene.

Mereka meminta keterangan terkait penanganan aset daerah yang ada di sejumlah SKPD. Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa 15 aset SKPD hingga saat ini belum jelas.
Sebanyak 15 SKPD menjadi mitra Komisi I DPRD Majene diundang antara lain inspektorat daerah, BKDD, rumah sakit umum, Dinas Perumahan Pemukiman, Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian Perkebunan, Dinas Sosial Trans, Badan Kesbang Pol dan Linmas, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan Perikanan, Satpol PP, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh, Dinas Pengelolaan Keuangan, Badan Ketahanan Pangan, Badan PMD dan KB.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD, Drs Darmansyah serta seluruh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Majene. Dikatakannya, rapat tersebut digelar melibatkan sejumlah SKPD terkait keberadaan aset daerah di masing-masing SKPD yang bersangkutan.
Katanya, Komisi I DPRD dalam pertemuan menyampaiakan kepada kepala SKPD yang diundang segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Komisi I.
“Pertemuan ini merupakan rapat yang kesekian kalinya antara Komisi I dengan sejumlah SKPD selaku mitra. Pertemuan ini membahas beberapa agenda diantaranya masalah kendaraan dinas, tenaga sukarela utamanya terkait permasalahan tanah yang menjadi aset daerah sejauh ini. Saya pertanyakan apakah seluruhnya sudah memiliki sertifikat,” kata Darmansyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Ir Fadlii Rasyid mengatakan, aset yang dimiliki Dinas Kelautan diantaranya tanah yang berlokasi di Lingkungan Camba statusnya masih dikuasai Pemprov Sulbar. Padahal, tanah itu menjadi milik Pemkab Majene. (ali)

Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=47871

Reformasi Birokrasi untuk Wujudkan Otonomi Daerah

Langsa, (Analisa)
Reformasi birokrasi pada pemerintah pusat maupun daerah merupakan kebutuhan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pada tingkat pemerintahan daerah, reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan.
Demikian diutarakan Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin Abubakar SPdI dalam Rapat Paripurna I DPRK Aceh Timur dalam rangka penyampaian sepuluh rancangan qanun (Raqan) daerah ini, di ruang sidang DPRK setempat, Senin (24/5).
Menurut Wabup, untuk mendukung itu, serta mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan perangkat hukum yang konstitusional sehingga setiap tindakan aparatur pemerintah dipayungi dan senantiasa berada dalam koridor peraturan yang berlaku.
Dijelaskan, di dalam Undang-Undang (UU) No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) antara lain disebutkan, qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota.
Qanun mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
Karena itu, sangat disadari pentingnya suatu qanun Aceh Timur, sehingga mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan pada koridor peraturan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya berpedoman pada azas-azas umum penyelenggaraan negara.
Menurut Nasruddin Abubakar, Pemkab Aceh Timur harus bekerja sama dengan DPRK dalam melahirkan qanun di daerah ini sebagai sebuah produk hukum yang memenuhi azas-azas pembentukan qanun yang baik
Ini juga sesuai tuntutan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No 12/2008, yang menyatakan, DPRD juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki fungsi legislasi.
Sepuluh Raqan yang diajukan eksekutif kepada legislatif tersebut adalah merupakan raqan prioritas.
Rincian rancangan yang diajukan adalah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT); Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Berikutnya, raqan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten; Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan; Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan Retribusi Izin dan Rekomendasi Sarana Kesehatan.
Menurut Wabup Aceh Timur, raqan ini bertujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapat izin.
Selama ini, pembentukannya hanya berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) No 67/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor (KPPT).
“Karena itu, dirasakan perlu untuk mengaturnya secara khusus ke dalam suatu qanun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2007 tenag Organiasi Perangkat Daerah,” kata Nasruddin.
Di samping itu, rancangan ini juga bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Aceh Timur memiliki aset kekayaan daerah cukup banyak. Aset-aset ini memiliki nilai ekonomis. Karena itu, perlu ditata agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat. (ed)

Sumber : http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55993:reformasi-birokrasi-untuk-wujudkan-otonomi-daerah&catid=42:nad&Itemid=112