Reformasi Birokrasi untuk Wujudkan Otonomi Daerah

Langsa, (Analisa)
Reformasi birokrasi pada pemerintah pusat maupun daerah merupakan kebutuhan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pada tingkat pemerintahan daerah, reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan.
Demikian diutarakan Wakil Bupati Aceh Timur, Nasruddin Abubakar SPdI dalam Rapat Paripurna I DPRK Aceh Timur dalam rangka penyampaian sepuluh rancangan qanun (Raqan) daerah ini, di ruang sidang DPRK setempat, Senin (24/5).
Menurut Wabup, untuk mendukung itu, serta mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan perangkat hukum yang konstitusional sehingga setiap tindakan aparatur pemerintah dipayungi dan senantiasa berada dalam koridor peraturan yang berlaku.
Dijelaskan, di dalam Undang-Undang (UU) No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) antara lain disebutkan, qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota.
Qanun mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
Karena itu, sangat disadari pentingnya suatu qanun Aceh Timur, sehingga mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan pada koridor peraturan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya berpedoman pada azas-azas umum penyelenggaraan negara.
Menurut Nasruddin Abubakar, Pemkab Aceh Timur harus bekerja sama dengan DPRK dalam melahirkan qanun di daerah ini sebagai sebuah produk hukum yang memenuhi azas-azas pembentukan qanun yang baik
Ini juga sesuai tuntutan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No 12/2008, yang menyatakan, DPRD juga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki fungsi legislasi.
Sepuluh Raqan yang diajukan eksekutif kepada legislatif tersebut adalah merupakan raqan prioritas.
Rincian rancangan yang diajukan adalah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT); Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Berikutnya, raqan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten; Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan; Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi; dan Retribusi Izin dan Rekomendasi Sarana Kesehatan.
Menurut Wabup Aceh Timur, raqan ini bertujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapat izin.
Selama ini, pembentukannya hanya berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) No 67/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor (KPPT).
“Karena itu, dirasakan perlu untuk mengaturnya secara khusus ke dalam suatu qanun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2007 tenag Organiasi Perangkat Daerah,” kata Nasruddin.
Di samping itu, rancangan ini juga bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Aceh Timur memiliki aset kekayaan daerah cukup banyak. Aset-aset ini memiliki nilai ekonomis. Karena itu, perlu ditata agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat. (ed)

Sumber : http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55993:reformasi-birokrasi-untuk-wujudkan-otonomi-daerah&catid=42:nad&Itemid=112

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: