Archive | Juni 2010

40 Persen Aset Pasar Proyek Hilang Dicuri

BEKASI, (PRLM).- Sejumlah aset Pasar Proyek yang akan direvitalisasi di Jln. Ir. H. Juanda hilang dicuri dan dijarah orang tak bertanggung jawab. Diduga, maraknya aksi pencurian ini karena Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak juga lekas melakukan pelelangan pasar tersebut. Diperkirakan 40 persen asetnya telah hilang dicuri belakangan ini.

Komandan Regu Keamanan Pasar Proyek, Djayadisastra yang ditemui di lokasi, Selasa (22/6) membenarkan jika banyak aset pasar yang telah hilang dan rusak. Menurut dia, semakin lama Pemkot melakukan pelelangan dan memulai revitalisasi, akan semakin marak pencurian yang berakibat pada menurunnya harga jual aset Pemkot Bekasi itu. “Diduga maraknya aksi pencurian dan penjarahan karena Pemkot Bekasi terlalu lama memulai revitalisasi.

Pedagang disuruh cepat-cepat pindah, tapi bangunanannya ternyata tidak juga dilelang tetapi malah dibiarkan,” ungkapnya. Dikatakan Djaya, pencurian atau penjarahan marak saat pedagang beramai-ramai pindah ke tempat penampungan sementara yang berada di Jln. Mayor Oking, tepat di samping Pasar Proyek. Saat itu, sejumlah pemilik kios beramai-ramai mengambil rolling door milik mereka.

Namun, ternyata di antara mereka ada juga oknum atau pihak tidak bertanggung jawab yang berbaur dan mengambil aset yang tidak diambil oleh pemilik kios. “Saat itu, kan, kami tidak hafal siapa yang punya tokonya. Mereka ngaku suruhan yang punya toko, ternyata tidak,” lanjut Djaya.

Kejadian ini berlanjut belakangan ini. Sejumlah aset seperti kabel listrik, aluminium, batu, ubin, kaca, hingga kayu juga sering dicuri oleh orang tidak bertanggung jawab.

Akibatnya, kondisi kios tidak lagi seperti kios. Bahkan, sejumlah kios rusak berat akibat pencurian batu bata maupun kayu penyangga.

Pengejaran yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak membuahkan hasil karena kawanan pencuri lari melewati jalan belakang yang lansung ke sungai. Djaya juga mengeluhkan tidak adanya kompensasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap sejumlah petugas keamanan yang statusnya magang.

Dikatakan Djaya, seharusnya Pemkot Bekasi memberikan pengamanan tersendiri terhadap aset pasar sehingga harga lelangnya tidak jatuh. “Semakin lama dibiarkan, ya semakin turun juga harga jualnya karena semakin banyak yang rusak,” katanya menambahkan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi Edi Sukarna membantah adanya pencurian aset Pasar Proyek. “Keterlambatan lelang tidak akan berakibat fatal, seperti banyak kabar kalau aset tersebut ada yang hilang,” katanya.

Dia mengklaim hingga saat ini belum menemukan adanya asset yang hilang. Bahkan, menurut dia, kondisi bangunan masih utuh dan tidak ada yang tergeser. “Terlebih, berdasarkan dua hasil survei yakni dari Dinas P2B nilai aset Rp 1,5 miliar, sedang yang kedua dari tim independen yang hasil surveinya mencapai Rp 1,7 miliar,” katanya.

Sementara, kenyataan di lapangan, sejumlah bangunan telah rusak berat. Bahkan sejumlah kios di bagian belakang telah habis runtuh. Belum lagi kerusakan kios yang ada di dalam pasar. Hampir semua bangunan telah rusak, kecuali milik salah satu perusahaan yang berada di lantai dua. (A-155/das)***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/116436

Iklan

Tim Tindak Lanjut Selamatkan Rp 46 M

MAMUJU — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat apresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Tim tindak lanjut bergerak cepat menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh. D

ari temuan BPK senilai Rp 51 miliar lebih sejak 2005, 2006, dan 2007, tim tindak lanjut berhasil menyelamatkan Rp 46 miliar lebih. Atau menyisakan sebesar Rp5 miliar lagi. “Jumlah itu yang masih terus kita kejar,” ujar Sekretaris Tim Tindak Lanjut yang juga Kabiro Hukum Pemprov Sulbar, Dominggus S di ruang kerjanya, Selasa 22 Juni.

Tim yang diketuai Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, HM Amri Sanusi itui terus berupaya mampu penyelamatan aset daerah dimaksud. Mereka menemui oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang dianggap mempunyai masalah sesuai temuan BPK.

Problem utama yang dihadapi tim dalam proses pengembalian aset lanjutnya, oknum PNS bersangkutan sudah ada yang pensiun dan pindah tugas ke wilayah lain. “Namun bagaimanapun, kita sudah mendapat arahan agar prosesnya segera diselesaikan,” ungkapnya didampingi Kabiro Pemerintahan, Kaheruddin Anas. Dominggus menyebutkan gubernur sudah meminta proses penyelesaian temuan BPK tersaebut harus jelas.

Dalam artian oknum yang bersangkutan harus membuat pernyataan mau menyelesaikan masalahnya. “Selama ini kita masih ada kebijakan. Jika tidak nanti jaksa atau KPK yang mengambil tindakan,” ujarnya. (nur)

Sumber : http://lokalnews.fajar.co.id/read/96414/29/tim-tindak-lanjut-selamatkan-rp-46-m

Sewa lahan parkir Samsat tidak logis

 

GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng, menilai ada ketidaklogisan dari pendapatan sektor sewa lahan parkir, pada semua kantor Samsat di Jateng. Pasalnya, jumlah pendapatan yang disetorkan pada Dinas Pengelolaan dan pendapatan Aset Daerah (DPPAD), sangat kecil dan berbanding terbalik dengan potensi parkir yang cukup tinggi.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Khafidz Sirotudin mengatakan, pendapatan dari sewa lahan parkir di kantor Samsat yang disetorkan hanya sekitar Rp 280 juta per tahun. Padahal dari penelitian anggota dewan, setidaknya potensi pendapatan sewa lahan parkir itu bisa melebihi hingga 50 persen dari jumlah itu.

“Di Jateng ada 37 kantor Samsat, serta sembilan unit pembantu, dengan jumlah yang disetorkan hanya segitu itu, sangat kecil dan tidak logis,” kata Khafidz, kemarin. Dia mengatakan, jika dihitung dari pendapatan yang diperoleh dan jumlah kantor Samsat yang ada, diperkirakan setiap kantor Samsat hanya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 5,9 juta per tahun. Bahkan pada salah satu kantor Samsat, lahan parkir hanya disewakan dengan harga Rp 7 juta per tahun.

Padahal dari hasil perhitungan dengan potensi yang ada, lahan parkir Samsat bisa disewakan dengan harga dua hingga tiga kali lipat dari harga sewa saat ini. Dia menambahkan, target sewa lahan parkir Samsat yang ditetapkan pun terhitung kecil, yakni sebesar Rp 400 juta pada tahun ini. Padahal menurutnya, dengan tingginya potensi yang ada, target itu seharusnya bisa ditingkatkan, paling tidak mencapai Rp 600 juta.

Ditinjau ulang
Atas dasar itu, Khafid menilai, ada upaya mark down, untuk mengecilkan potensi yang ada, sehingga target yang ditetapkan Pemprov menjadi kecil. Akibatnya, walaupun dana yang didapatkan sebenarnya kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada, mereka akan dianggap berhasil, jika mendapatkan PAD sesuai target.

“Misalnya saja potensinya 100 tapi dicatat 80. Kalau dapat 81 saja, sudah dinilai berhasil. Padahal angka targetnya dikecilkan,” tegasnya. Menurut dia, dari keterangan yang diperoleh dari DPPAD, harga sewa lahan parkir yang ditetapkan kepada pihak ketiga, dihitung dari 30-40 persen potensi parkir.

Dengan pertimbangan, tak semua pemakai kendaraan mendatangi Samsat sendiri, dan parkir di tepat itu untuk mengurus surat kendaraan bermotor. Menurut dia, perhitungan ini pun harus ditinjau lagi.

Politisi PAN ini mencontohkan, dalam satu tahun masing-masing kantor Samsat itu didatangi sekitar 25 ribu kendaraan, untuk mengurus surat kendaraan bermotor mereka. Jika masing- masing kendaraan ditarik biaya parkir Rp 500, sudah mencapai Rp 12,5 juta. Padahal kata dia, selama ini yang terjadi, minimal setiap kendaraan ditarik Rp 1.000, sehingga pendapatan masih bisa berlipat lagi.

Sementara anggota Komisi C lainnya, Bambang Eko Purnomo, menganggap ada ketidakberesan dalam setoran dana sewa lahan parkir Samsat, yang dikelola DPPAD. Karena menurut dia, jika dikelola maksimal, dia memprediksi PAD yang dihasilkan dari sektor itu bisa mencapai Rp 1 miliar setiap tahunnya. mun-Am

Sumber : http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39642&Itemid=32

DPD Dukung Pengusutan Aset

 

MAMUJU — Anggota DPD RI asal Sulbar, Iskandar Muda Baharuddin Lopa menyatakan mendukung penuh upaya pemerintah provinsi (pemprov) dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pengembalian aset daerah. Ada beberapa pejabat dan mantan pejabat yang mendapat rekomendasi pengembalian aset dari tim pengendali dan tindaklanjut ganti rugi (TPTGR) Sulbar.

“Apalagi rekomendasi itu sudah melewati batas toleransi dua tahun,” ujar Iskandar yang kini melaksanakan reses di Mamuju, Seinin 21 Juni.

Laporan sebelumnya menyebutkan banyak temuan BPK yang ditangani TPTGR sudah melewati masa kedaluwarsa dua tahun. Aset daerah yang diperkarakan belum dikembalikan sepenuhnya ke kas daerah.

Untuk kasus semacam ini, dia menyatakan mendukung penuh segera diserahkan ke kejaksaan atau KPK guna diproses hukum. “Selama ini memang ada batas toleransi pengembalian aset. Pemerintah juga memberi kebijakan,” ujarnya.

Iskandar mengimbau oknum pejabat dan mantan pejabat dimaksud untuk segera melaksanakan rekomendasi BPK tersebut. Dia juga meminta penganggaran di kas daerah tidak secara otomatis
dipindahkan ke penganggaran lain tanpa ada persetujuan dewan.

Dia mencontoh kasus di Pemkab Mamuju yang menyebabkan kas daerah sampai minus. Putra almarhum Baharuddin Lopa itu menyatakan keheranan terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Mamuju tersebut. (nur)

Sumber :  http://lokalnews.fajar.co.id/read/96415/29/dpd-dukung-pengusutan-aset

Yogyakarta Dapat Penilaian Baik dari BPK

Yogyakarta (ANTARA News) – Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan penilaian baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal tata kelola keuangan, demikian laporan hasil pemeriksaan badan itu yang diserahkan kepada pemerintah setempat.

“Yogyakarta mendapatkan penilaian `wajar tanpa pengecualian`, yang artinya lebih baik dibanding tahun kemarin atau beberapa tahun sebelumnya. Hasil ini bisa dikatakan yang terbaik yang pernah dicapai pemerintah,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Selasa.

Pada 2008, LHP dari BPK memberikan penilaian “wajar dengan pengecualian” kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Menurut dia, pihaknya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan penggunaan keuangan pada tahun anggaran 2009 tersebut pada Senin (31/5).

Selain diterimakan kepada pihak eksekutif, LHP BPK tersebut juga diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta selaku lembaga legislatif.

“Kami merasa sangat bangga dengan penialain itu, dan penilaian ini menjadi tantangan bagi kami untuk bisa mempertahankannya pada tahun depan, atau meningkatkannya lebih baik lagi,” kata Haryadi.

Ia menyatakan, hasil penilaian BPK tersebut juga merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak termasuk masyarakat dan legislatif yang terus memberikan saran kepada pemerintah tentang tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Meski mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian, lanjut Haryadi, namun masih ada sejumlah cacatan yang harus diperbaiki dalam 60 hari kedepan, seperti penyusutan aset daerah.

“Aset daerah memang masih masuk dalam catatan BPK dan harus diperbaiki. Tetapi, kondisi tersebut disebabkan, karena penyusutan aset tersebut belum memilki aturan. Undang-Undangnya belum ada,” katanya.

Namun demikian, ia menegaskan, persoalan aset tersebut akan dapat diatasi dengan baik karena kepemilikan aset Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sangat jelas. “Tidak ada barang yang tidak jelas milik siapa,” lanjutnya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/1275382257/yogyakarta-dapat-penilaian-baik-dari-bpk

PPJ Sumbang 13 Persen ke PAD

PAJAK penerangan jalan (PPJ) menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Tulungagung terbesar. Dari total PAD 2009 Rp 82 miliar, PPJ menyetor Rp 11,2 miliar atau 13 persen.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tulungagung Hendry Setiawan kemarin. “Target awal PPJ Rp 10,1 miliar. Syukur malah tercapai Rp 11,2 miliar,” kata Hendry ditemui di ruangannya kemarin.

Pria berkaca mata itu merinci setoran PAD lainnya. Seperti dari sektor perhotelan dan reklame masing-masing 0,6 persen.

Hendry Setiawan melanjutkan, tahun ini PPJ ditarget Rp 11,5 miliar. “Peningkatan sumber PPJ nantinya berasal dari industri sekitar 10 persen, hotel sebesar 5 persen, rumah tangga sebesar 8 persen dan sosial sebesar 6 persen,” terang Hendry Setiawan.

Menurut Hendry Setiawan, persentasi pajak yang dikenakan itu mengacu UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi. “Seharusnya, untuk rumah tangga maksimal 10 persen, namun kami masih menggunakan toleransi dengan mengacu pada Perda nomor 52 tahun 2001 yang diubah menjadi Perda nomor 07 tahun 2003,” ungkapnya.

Dalam Perda nomor 07 tahun 2003 diterangkan, PPJ bidang industri yang semula hanya 4 persen menjadi 10 persen. Intinya, sektor PPJ mampu memberikan peranan cukup besar dalam memenuhi target PAD Tulungagung.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Tulungagung Agung Darmanto menuding PAD dari sektor PPJ ditengarai masih rendah. Menurut dia, PPJ hanya berkutat dikisaran Rp 3 miliar. Padahal, pemerintah menargetkan Rp 10 miliar. Atau kurang Rp 7 miliar.

Agus Darmanto ketika dikonfirmasi terpisah mengatakan, pernyataan yang disampaikannya bersifat motivasi. Tujuannya, agar PAD Tulungagung meningkat.

“Setahu saya, dalam LKPJ tahun 2009 yang disampaikan di rapat paripurna itu berjumlah dikisaran Rp 3 miliar. Jika benar, kami ikut prihatin,” ucapnya. (tri/her

Sumber : http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=showpage&rkat=15

Diduga Gelapkan Aset Daerah, HP Kaisiepo Jadi Tersangka

JUBI — Diduga menggelapkan aset daerah tanpa mengantongi surat resmi dari Pemerintah Kabupaten Nabire, mantan Penjabat Bupati Nabire, Hendrik Pagayak Kaisiepo ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini dikemukakan Kapolres Nabire, AKBP Bambang Sutoyo kepada JUBI di ruang kerjanya, Senin (31/5) pagi. “Ada laporan yang masuk ke kami dan kasus ini sudah kami selidiki. Jadi, mantan Penjabat Bupati Nabire ditetapkan sebagai tersangka terkait penggelapan aset daerah,” tandasnya.

Untuk penyidikan lebih lanjut, Satreskrim Polres Nabire telah melayangkan surat pemanggilan terhadap tersangka. “Kasus ini masuk tahap penyidikan, dan kami sudah panggil tersangka. Tapi sampai sekarang belum memenuhi panggilan kami,” ujar Kapolres. “Kalau sampai dua kali panggilan belum mau datang, kita akan jemput paksa tersangka.”

Sebelumnya, sejumlah saksi telah dimintai keterangan terkait dengan penyalahgunaan aset daerah tersebut.

Mantan Penjabat Bupati Nabire sempat berjanji, jika sudah dilaksanakan pelantikan Bupati Definitif, sejumlah aset daerah yang digunakan seperti mobil dinas plat merah DS 1 KA dan barang lain akan dikembalikan ke Pemkab Nabire. Tapi janji itu tidak ditepati.

Menurut Bambang, sejumlah aset milik Pemkab Nabire diduga dibawa tersangka keluar Nabire. “Ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga kita tetap proses,” sebut Kapolres.

Selain mobil DS 1 KA, barang bukti lain yang telah diamankan Polres Nabire adalah 3 unit Sepeda Motor jenis Kawasaki dan mobil DS 555 K. (Markus You)

Sumber : http://tabloidjubi.com/index.php/index-berita/42-seputar-tanah-papua/7280-diduga-gelapkan-aset-daerah-hp-kaisiepo-jadi-tersangka-