Aset Terdata Separuhnya

Padahal BPK Memperkirakan Hanya Perlu Waktu Empat Bulan
BANDUNG, (PR).-
Dari 11.000 aset Pemkot Bandung yang disewakan, baru separuhnya yang telah terdata. Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 1 Februari 2010, memperkirakan inventarisasi aset bisa diselesaikan dalam empat bulan.
“Baru sekitar 5.000-6.000 aset yang datanya sudah diserahkan pada kami. Berupa tanah dan bangunan. Ada di antaranya yang masa sewanya sudah kedaluwarsa,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu ditemui di Gedung DPRD, Senin (31/5).
Data tersebut baru yang terkait dengan aset yang disewakan, belum termasuk data aset j$ang.£udab. bersertifikat. Namun, aset yang sudah terdata itu ada yang belum jelas statusnya, apakah sertifikatnya. Padahal BPK tidak minta penyelesaian kasus aset, hanya pendataan saja. Saran BPK, di setiap SKPD sebaiknya ada bagian khusus yang mencatat aset yang masuk dan keluar,”katanya.
Haru mengatakan, BPK sebenarnya sudah memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh Pemkot Bandung untuk membereskan persoalan asetnya. Dengan petunjuk itu, harusnya Pemkot Bandung lebih mudah engurusi asetnya. “Makanya dengan mudah BPK bisa bilang, tiga atau empat bulan sudah selesai,” ujar Haru.
Jika soal aset ini tidak kunjung diselesaikan, menurut Haru, Pemkot Bandung akan semakin banyak kehilangan asetnya karena pada banyak persoalan sengketa lahan Pemkot Bandung akan kalah akibat bukti yang lemah.
Kedua, banyaknya aset Pemkot yang tidak bertuan menyebabkan aset milik pemerintah ini tidak bisa memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Pada akhirnya aset-aset milik Pemkot tidak bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk ke-pentingan masyarakat.
“Harapannya sewaktu dibentuk Dinas Keuangan dan Pengelola Aset Daerah (DKPAD) pemerintah akan lebih serius mengurusi soal aset ini,” ujarnya. Setelah aset terkumpul, selanjutnya pemerintah masih harus meninjau kembali nilai sewa aset milik Pemkot Bandung ini. Banyak aset yang disewakan dengan harga yang sangat rendah. Sehingga persewaan aset kepada masyarakat tidak berkontribusi besar terhadap PAD Kota Bandung.
Sewa aset Data yang pernah disampaikan DPRD Kota Bandung, sementara ini kontribusi sewa aset tidak bergerak milik Pemkot Bandung hanya menghasilkan pendapatan Rp 8,5 miliar per tahun. Padahal, potensi pendapatan bisa mencapai Rp 170 miliar. Aset bergerak berupa tanah dan bangunan milik Pemkot Bandung mencapai 1.174 hektare, bahkan 172 hektare di antaranya disewakan kepada masyarakat untuk dikomersialkan ataupun untuk kebutuhan perumahan.
Nilai keseluruhan aset mencapai Rp 17 triliun. Jika satu persen saja yang bisa diman-faatkan dengan optimal, setidaknya Pemkot Bandung bisa mengantongi Rp 170 miliar per tahun. “Pendapatan rendah itu karena yang dilihat NJOP (nilai jual objek pajak). Padahal bisa saja penilaian (apraisal) atas objek itu lebih tinggi. Kalau di kita, masih menggunakan rumus NJOP ditambah apraisal dibagi dua.
Kalau di Surabaya sudah lebih canggih, kalau apraisalnya lebih tinggi yang dipakai apraisalnya bukan NJOP lagi. Mereka melihat mana yang lebih menguntungkan sehingga lebih optimal. Seharusnya Kota Bandung bisa lebih canggih,” katanya.
Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengatakan, belum mengetahui kendala yang dihadapi DKPAD sehingga pendataan aset ini memerlukan waktu yang lama.
“Kami baru bisa memanggil DKPAD besok (hari ini-red.),” ujarnya menjelaskan. (A-i7o)
sumber : http://bataviase.co.id/node/232995

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: