Sewa lahan parkir Samsat tidak logis

 

GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng, menilai ada ketidaklogisan dari pendapatan sektor sewa lahan parkir, pada semua kantor Samsat di Jateng. Pasalnya, jumlah pendapatan yang disetorkan pada Dinas Pengelolaan dan pendapatan Aset Daerah (DPPAD), sangat kecil dan berbanding terbalik dengan potensi parkir yang cukup tinggi.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Khafidz Sirotudin mengatakan, pendapatan dari sewa lahan parkir di kantor Samsat yang disetorkan hanya sekitar Rp 280 juta per tahun. Padahal dari penelitian anggota dewan, setidaknya potensi pendapatan sewa lahan parkir itu bisa melebihi hingga 50 persen dari jumlah itu.

“Di Jateng ada 37 kantor Samsat, serta sembilan unit pembantu, dengan jumlah yang disetorkan hanya segitu itu, sangat kecil dan tidak logis,” kata Khafidz, kemarin. Dia mengatakan, jika dihitung dari pendapatan yang diperoleh dan jumlah kantor Samsat yang ada, diperkirakan setiap kantor Samsat hanya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 5,9 juta per tahun. Bahkan pada salah satu kantor Samsat, lahan parkir hanya disewakan dengan harga Rp 7 juta per tahun.

Padahal dari hasil perhitungan dengan potensi yang ada, lahan parkir Samsat bisa disewakan dengan harga dua hingga tiga kali lipat dari harga sewa saat ini. Dia menambahkan, target sewa lahan parkir Samsat yang ditetapkan pun terhitung kecil, yakni sebesar Rp 400 juta pada tahun ini. Padahal menurutnya, dengan tingginya potensi yang ada, target itu seharusnya bisa ditingkatkan, paling tidak mencapai Rp 600 juta.

Ditinjau ulang
Atas dasar itu, Khafid menilai, ada upaya mark down, untuk mengecilkan potensi yang ada, sehingga target yang ditetapkan Pemprov menjadi kecil. Akibatnya, walaupun dana yang didapatkan sebenarnya kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada, mereka akan dianggap berhasil, jika mendapatkan PAD sesuai target.

“Misalnya saja potensinya 100 tapi dicatat 80. Kalau dapat 81 saja, sudah dinilai berhasil. Padahal angka targetnya dikecilkan,” tegasnya. Menurut dia, dari keterangan yang diperoleh dari DPPAD, harga sewa lahan parkir yang ditetapkan kepada pihak ketiga, dihitung dari 30-40 persen potensi parkir.

Dengan pertimbangan, tak semua pemakai kendaraan mendatangi Samsat sendiri, dan parkir di tepat itu untuk mengurus surat kendaraan bermotor. Menurut dia, perhitungan ini pun harus ditinjau lagi.

Politisi PAN ini mencontohkan, dalam satu tahun masing-masing kantor Samsat itu didatangi sekitar 25 ribu kendaraan, untuk mengurus surat kendaraan bermotor mereka. Jika masing- masing kendaraan ditarik biaya parkir Rp 500, sudah mencapai Rp 12,5 juta. Padahal kata dia, selama ini yang terjadi, minimal setiap kendaraan ditarik Rp 1.000, sehingga pendapatan masih bisa berlipat lagi.

Sementara anggota Komisi C lainnya, Bambang Eko Purnomo, menganggap ada ketidakberesan dalam setoran dana sewa lahan parkir Samsat, yang dikelola DPPAD. Karena menurut dia, jika dikelola maksimal, dia memprediksi PAD yang dihasilkan dari sektor itu bisa mencapai Rp 1 miliar setiap tahunnya. mun-Am

Sumber : http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=39642&Itemid=32

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: