Archive | Juli 2010

Baru 30% Aset yang Teridentifikasi

DIPONEGORO,(GM)- Kendati sudah tercatat 100%, namun aset milik Pemprov Jabar yang teridentifikasi fakta dan lahannya serta yang sudah bersertifikat, tidak lebih 30% dari jumlah total aset Jabar 4.000 lahan.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Perlengkapan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Setda Jabar, Sutjipto kepada “GM”, Kamis (22/7). Menurutnya, aset yang tercatat memang sudah semuanya, tapi yang teridentifikasi baru sedikit, tidak lebih dari 30%. “Masih ada aset yang diokupasi oleh masyaraka, ada juga aset yang belum lengkap surat-menyuratnya, dll.

Tapi saat ini kita tengah berupaya melakukan pendataan dan penataan serta memproses sertifikat aset,” ujar Sutjipto. Ia mengatakan, sertifikasi aset itu sangat tidak mudah karena kelengkapan surat-suratnya kadang sulit dilacak.

Hal ini membutuhkan waktu lama, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak akan gegabah mengeluarkan sertifikat sebelum surat-suratnya lengkap. “Oleh karena itu, tim penataan aset saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk melengkapi data pendukung,” katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf. Menurutnya, perlu waktu cukup lama untuk melakukan identifikasi aset. Apalagi jika aset tersebut akan disertifikatkan.

Terkadang dalam menginventarisasi aset, pemerintah cukup kesulitan untuk mencari data-data pelengkap yang memperkuat bahwa aset itu milik pemprov. “Masalah penataan aset ini memang menjadi catatan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada laporan APBD tahun 2008.

Oleh sebab itu, kami terus melakukan upaya untuk menata dan mendata dengan baik. Namun persoalan ini tidak mudah dilakukan.

Masih banyak kendala di lapangan. Mudah-mduahan dengan adanya tim penataan aset yang saat ini tengah bekerja, semuanya bisa diselesaikan dengan baik,” ungkap Dede.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya sudah melakukan penataan terhadap aset milik pemprov yang selama ini terbengkalai dan tidak tercatat dalam dokumen pengelolaan aset daerah.

Kendati demikian, masih ada aset yang belum tercatat dalam dokumen, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Aset yang tercatat sudah hampir selesai, hanya beberapa yang belum tercatat.

Jumlahnya mungkin bisa dihitung dengan jari, tidak banyak ‘kan?” katanya. Menurutnya, penataan aset tersebut dilakukan untuk memperbaiki citra laporan APBD Jabar.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD Jabar tahun 2008, APBD Pemprov Jabar mendapatkan nilai wajar dengan pengecualian (WDP).

Penilaian BPK tersebut disebabkan masih banyak aset yang belum tertata dengan baik. Namun pernyataan Gubernur tersebut tidak membuat yakin DPRD Jabar.

Anggota Komisi A DPRD Jabar, Nawafie Saleh mengatakan, pihaknya belum yakin aset milik pemprov sudah tercatat dan dikelola dengan baik. Sebab hingga saat ini pemprov belum menyerahkan laporannya ke DPRD. “Kalau memang sudah terkelola dan tercatat dengan baik ya syukur alhamdulillah, tapi saya belum yakin,” ujarnya, belum lama ini. (B.96)**

Jumat, 23 Juli 2010

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20100723093129&idkolom=tatarbandung

Iklan

Pengelolaan Aset di Banten Carut Marut

 

TEMPO Interaktif, Serang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menilai sistem pengelolaan aset di Banten carut marut, di antaranya soal sertifikasi ratusan situ yang berada di Banten.

Tidak hanya itu, berdasarkan data dari Komisi III DPRD Provinsi Banten, situ yang merupakan limpahan dari Provinsi Jawa Barat tersebut kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak terurus.

Semua situ yang ada mengalami penyusutan, pendagkalan, bahkan ada situ di Kota Tangerang, yaitu Situ Kambing di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, kini menjadi lahan komersial warga setempat.

Ketua Komisi III DPRD Banten FL Trisatya Santosa, menyatakan sejak diserahterimakan aset tak bergerak dari Pemprov Jabar ke Banten seperti situ yang sebagian besar keberadaannya di wilayah kabupaten/kota Tangerang dan Tangerang Selatan sampai saat ini tidak terurus.

“Salah satu penyebab laporan keuangan Provinsi Banten mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah karena persoalan pengelolaan aset yang masih belum terurus dengan baik seperti situ, yang masih carut marut,” kata Trisatya kepada Tempo.

Trisatya meminta kepada Pemprov Banten untuk segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi situ dengan melakukan inventarisir dan memiliki bukti kuat seperti sertifikat. “Masa sudah bertahun-tahun sejak Provinsi Banten ini berdiri ngurus sertifikat untuk situ saja tidak beres-beres,” tegas Trisatya .

Dia optimistis tahun 2011 Banten mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK apabila persoalan aset dapat diperbaiki. “Saya yakin bila aset sudah diperbaiki dengan baik Banten 2011 akan memperoleh WTP dari BPK,” katanya

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten, Engkos Kosasih Samanhudi, hingga kini tidak bisa dimintai keterangan terkait carut marutnya penanganan ratusan situ di Banten. Tempo sudah mencoba beberapa kali menghubungi via telepon dan pesan pendek namun tak juga ada jawaban.

Sebelumnya, berdasarkan data dari Biro Perlengkapan Pemprov Banten tahun 2009, di Banten terdapat 120 situ yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, namun sebagian besar sudah tinggal nama, di antaranya situ yang berada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Seperti Situ Plawad yang bertempat di Plawad Jati Uwung tercatat luas semula 6,5 hektare. Namun lokasinya belum ditemukan. Ada juga Situ Kompeni di Rawa Bakor Kecamatan Benda seluas 70 hektare saat ini sudah menjadi fly over jalan tol bandara dan dimiliki masyarakat.

WASI’UL ULUM

Minggu, 04 Juli 2010

Sumber :  http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_lainnya/2010/07/04/brk,20100704-260835,id.html

Tertib Administrasi Aset Daerah

NEGARA dikabarkan menyita aset dan duit Rp 1,2 triliun di tangan manajemen PT Timor Putra Nasional. Proses penyitaan yang dilaksanakan Kejaksaan Agung itu disebut-sebut merupakan langkah hukum negara untuk menyelamatkan hak milik rakyat yang dikuasai manajemen milik Tommy Suharto tersebut.

Langkah hukum itu penting ditempuh Kejaksaan Agung. Tetapi, untuk mengurus proses pengalihan aset dan duit bernilai triliunan rupiah semacam itu dilukiskan kerap memerlukan biaya tinggi dan waktu lama. Padahal, upaya hukum tersebut belum tentu membuahkan hasil sesuai harapan. Selain ongkos yang keluar tidak murah, nilai nominalnya pun kerap tidak lagi sebesar kalkulasi semula akibat penyusutan nilai aset tadi.

Hak rakyat yang selama ini dikelola negara bukan hanya berupa aset dan uang yang dikantongi PT Timor Putra Nasional. Aset rakyat tersebar di berbagai lokasi. Namun, peta lokasi, termasuk gambaran nyata status, kondisi, dan jumlah aset negara tersebut kerap tidak memenuhi syarat tertib administrasi.

Akibatnya, terbuka kemungkinan aset negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Contoh, rumah dinas biasanya diperuntukkan kalangan pejabat aktif. Tetapi, praktiknya, ada rumah dinas yang tetap ditempati oknum pejabat yang telah pensiun. Bahkan ada pula pejabat negara aktif yang berupaya mengalihkan status rumah dinas menjadi hak milik perorangan.

Ada trik yang dipakai untuk menyiasati alih hak kepemilikan tersebut. Status rumah dinas dibelokkan dari golongan II menjadi golongan III. Jika rumah dinas berstatus golongan III otomatis oknum pejabat ini boleh mengalihkannya menjadi hak milik pribadi. Praktik semacam ini disinyalir pernah berlangsung di Jakarta. Seorang oknum pejabat negara sempat berupaya keras mengubah status rumah jabatannya menjadi kediaman pribadi.

Upaya penertiban administrasi dan pengelolaan aset negara bukan masalah sepele. Jika administrasi aset negara tertib otomatis nilainya dapat dikelola secara produktif menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak. Ini diperoleh melalui hasil renegosiasi kerja sama pengelolaan aset negara dengan pihak lain. Negara berhasil memperoleh pendapatan minimal Rp 250 miliar awal tahun 2010 dari upaya penertiban administrasi pengelolaan asetnya.

Proteksi hukum memang penting untuk melindungi tertib administrasi kepemilikan aset negara. Upaya kongkret sudah dilakukan pemerintah melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2007. Keppres ini menjadi dasar lahirnya Tim Penertiban Barang Milik Negara. Tim yang dipimpin Menteri Keuangan ini beranggotakan tujuh pimpinan kementerian/lembaga yang bertugas melaksanakan upaya penertiban aset negara secara administratif, yuridis, maupun mengambil langkah hukum.

Namun, keberadaan tim ini tampaknya belum terbukti dapat mewujudkan hasil memuaskan dalam upaya penertiban aset negara yang belum jelas juntrungannya. Kalangan DPR akhirnya mengembuskan perlunya proteksi hukum lebih tinggi dalam bentuk perundangan-undangan. Kabarnya RUU Pengelolaan Aset Negara akan segera diajukan untuk makin memperkuat Keppres Nomor 17 Tahun 2007.

Urusan tertib administrasi aset rakyat yang seharusnya dikelola pemerintah daerah pun perlu memperoleh perhatian serius. Wujud aset tersebut bermacam-macam, bukan hanya berupa rumah dinas, gedung perkantoran pemerintah yang mangkrak, juga lahan tidur. Rumah dinas di sejumlah tempat di Kota Denpasar, misalnya, perlu dipertegas lokasi, status, kondisi, jumlahnya. Juga, gedung perkantoran maupun lahan lahan tidur milik pemerintah.

Pemerintah Provinsi Bali belum lama ini sudah melakukan penertiban aset lahan miliknya yang selama ini terbengkalai. Ini terutama tampak di sejumlah titik di wilayah Kota Denpasar. Setelah aset ini ditertibkan dipasang papan bertuliskan ‘Hak Milik Pemprov. Bali’. Pemerintah jangan hanya berhenti di situ. Langkah itu seharusnya segera ditindaklanjuti program pemberdayaan lahan tidur tersebut menjadi aset produktif. Ini berguna untuk menambah pundi pendapatan daerah dari sektor bukan pajak.

Sumber : http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=3&id=4034

Eks anggota DPRD masih bawa motor dinas

GROBOGAN – Hingga saat ini masih ada beberapa kendaraan dinas milik Pemkab Grobogan yang berada di tangan orang luar pemda. Kondisi ini jika tidak segera diatasi dikhawatirkan banyak aset pemkab yang akan hilang.

Beberapa mantan anggota dewan Grobogan periode 2004-2009 dilaporkan masih ada yang membawa motor dinas. Sementara mobil dan kendaraan yang dipakai eks anggota Panwas Pemilu Legislatif 2009 hingga kini juga belum dikembalikan. Diduga kendaraan ini masih dipakai oleh pihak yang dulu menjabat anggota panwas.

Bahkan dikabarkan, ada sebuah motor yang dipinjamkan seseorang (bukan PNS) yang kebetulan pengendaranya mengalami kecelakaan lalu lintas. ”Jadi hingga kini posisi kendaraannya jadi barang bukti di Polantas Polres Grobogan.

Namun belum ada yang mengurusinya,” beber seorang mantan PNS di panwas yang enggan disebutkan namanya kepada Wawasan, Rabu kemarin (21/7). Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Aset Daerah di Dinas Pendapatan, Keuangan, dan Pengelolaan Aset Daerah (DPKAD), Drs Jasman membenarkan, sejauh ini masih ada beberapa kendaraan dinas yang belum dikembalikan.

Pihaknya mengaku sebagai pembantu pengelola aset daerah, sedangkan tanggung jawab pengelolaannya langsung di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Dikembalikan Untuk kendaraan dinas mantan DPRD, sudah diserahkan kepada pihak Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mencarinya sampai kembali.

Demikian untuk kendaraan dinas yang dibawa mantan eks anggota panwas sudah meminta untuk dikembalikan. ”Kami sudah surati mantan anggota panwas dua kali, tapi hingga sekarang ternyata belum dikembalikan. Kami terus berupaya,” tambah Djasman.

Menurutnya, sebagai SKPD baru di bawah DPPKAD, pihaknya mempunyai tanggung jawab menginventarisasi dan menyelamatkan seluruh aset pemkab. Baik itu yang berupa kendaraan dinas, tanah, dan aset-aset lain.

”Ketentuannya kami mengacu Permendagri 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah. Setiap aset harus digunakan sesuai peruntukkannya, dan setiap SKPD memiliki tanggung jawab pengelolaan yang baik,” imbuhnya. Nto-bg

Thursday, 22 July 2010

Sumber : http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40312&Itemid=35

Pejabat Cemburu Mobdin Tak Merata

 SUMEDANG,(GM)- Distribusi mobil dinas (mobdin) yang tersebar di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Sumedang, tidak merata. Bahkan ditengarai ada beberapa pejabat yang memegang lebih dari satu mobdin, meski dalam operasionalnya dititipkan kepada orang lain. Ironisnya, di lain sisi masih banyak pejabat, terutama eselon III, yang tidak memperoleh mobdin.

Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sumedang, Drs. H. Usep H.W., M.Si. ketika dikonfirmasi “GM”, Senin (26/7) di ruang kerjanya, tidak menampik masalah tidak meratanya pendistribusian mobdin, yang tersebar di sejumlah SKPD.

Kondisi itu telah memicu kecemburuan antarpejabat, yang tidak mendapat kendaraan operasional. Bahkan tidak dimungkiri, dampak dari persoalan itu telah menyebabkan hubungan kurang harmonis di antara mereka. “Tentunya, jika masalah ini (hubungan kurang harmonis antarpejabat, red) tetap dibiarkan, dikhawatirkan bisa menurunkan semangat kerja, terutama mereka yang belum mendapat mobdin,” katanya.

Karena itu, kini pihaknya tengah menginventarisasi sejumlah kendaraan operasional, baik sepeda motor maupun mobil. Kegiatan yang dilakukannya itu sebagai upaya penertiban administrasi, sekaligus untuk mengetahui siap-siapa saja yang memegang kendaraan tersebut, serta berada di SKPD mana. “Lebih dari itu, kami juga ingin melacak keberadaan sejumlah mobdin, yang belakangan tidak diketahui keberadaannya.

Nah, kegiatan yang kami lakukan ini, nantinya dapat mengungkap keberadaan aset pemda yang hilang,” tandasnya. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan penataan dan pengelolaan kendaraan operasional, pihaknya berencana menarik seluruh kendaraan yang ada.

Selanjutnya setelah database yang dimiliki dicocokkan dengan data inventarisasi barang di masing-masing SKPD, bisa diketahui lembaga mana yang berhak atas penggunaannya. “Dengan begitu, tidak akan lagi terjadi rebutan kendaraan operasional, mengingat alokasinya sudah jelas, disesuaikan dengan daftar inventarisasi barang di masing-masing SKPD,” tandasnya.

Disebutkan, ketika DPPKAD masih berstatus sebagai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), lembaga ini diketahui banyak memiliki mobdin. Di antaranya diperoleh dari reward pencapaian target pajak bumi dan bangunan. Sayangnya saat terjadi mutasi, sejumlah mobil tersebut dibawa pejabat yang memegangnya ke SKPD lain. (B.108)**

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20100727052143&idkolom=nasionaldaerah