Baru 30% Aset yang Teridentifikasi

DIPONEGORO,(GM)- Kendati sudah tercatat 100%, namun aset milik Pemprov Jabar yang teridentifikasi fakta dan lahannya serta yang sudah bersertifikat, tidak lebih 30% dari jumlah total aset Jabar 4.000 lahan.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Perlengkapan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Setda Jabar, Sutjipto kepada “GM”, Kamis (22/7). Menurutnya, aset yang tercatat memang sudah semuanya, tapi yang teridentifikasi baru sedikit, tidak lebih dari 30%. “Masih ada aset yang diokupasi oleh masyaraka, ada juga aset yang belum lengkap surat-menyuratnya, dll.

Tapi saat ini kita tengah berupaya melakukan pendataan dan penataan serta memproses sertifikat aset,” ujar Sutjipto. Ia mengatakan, sertifikasi aset itu sangat tidak mudah karena kelengkapan surat-suratnya kadang sulit dilacak.

Hal ini membutuhkan waktu lama, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak akan gegabah mengeluarkan sertifikat sebelum surat-suratnya lengkap. “Oleh karena itu, tim penataan aset saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk melengkapi data pendukung,” katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf. Menurutnya, perlu waktu cukup lama untuk melakukan identifikasi aset. Apalagi jika aset tersebut akan disertifikatkan.

Terkadang dalam menginventarisasi aset, pemerintah cukup kesulitan untuk mencari data-data pelengkap yang memperkuat bahwa aset itu milik pemprov. “Masalah penataan aset ini memang menjadi catatan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada laporan APBD tahun 2008.

Oleh sebab itu, kami terus melakukan upaya untuk menata dan mendata dengan baik. Namun persoalan ini tidak mudah dilakukan.

Masih banyak kendala di lapangan. Mudah-mduahan dengan adanya tim penataan aset yang saat ini tengah bekerja, semuanya bisa diselesaikan dengan baik,” ungkap Dede.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya sudah melakukan penataan terhadap aset milik pemprov yang selama ini terbengkalai dan tidak tercatat dalam dokumen pengelolaan aset daerah.

Kendati demikian, masih ada aset yang belum tercatat dalam dokumen, tapi jumlahnya relatif sedikit. “Aset yang tercatat sudah hampir selesai, hanya beberapa yang belum tercatat.

Jumlahnya mungkin bisa dihitung dengan jari, tidak banyak ‘kan?” katanya. Menurutnya, penataan aset tersebut dilakukan untuk memperbaiki citra laporan APBD Jabar.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD Jabar tahun 2008, APBD Pemprov Jabar mendapatkan nilai wajar dengan pengecualian (WDP).

Penilaian BPK tersebut disebabkan masih banyak aset yang belum tertata dengan baik. Namun pernyataan Gubernur tersebut tidak membuat yakin DPRD Jabar.

Anggota Komisi A DPRD Jabar, Nawafie Saleh mengatakan, pihaknya belum yakin aset milik pemprov sudah tercatat dan dikelola dengan baik. Sebab hingga saat ini pemprov belum menyerahkan laporannya ke DPRD. “Kalau memang sudah terkelola dan tercatat dengan baik ya syukur alhamdulillah, tapi saya belum yakin,” ujarnya, belum lama ini. (B.96)**

Jumat, 23 Juli 2010

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20100723093129&idkolom=tatarbandung

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: