Pejabat Cemburu Mobdin Tak Merata

 SUMEDANG,(GM)- Distribusi mobil dinas (mobdin) yang tersebar di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Sumedang, tidak merata. Bahkan ditengarai ada beberapa pejabat yang memegang lebih dari satu mobdin, meski dalam operasionalnya dititipkan kepada orang lain. Ironisnya, di lain sisi masih banyak pejabat, terutama eselon III, yang tidak memperoleh mobdin.

Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sumedang, Drs. H. Usep H.W., M.Si. ketika dikonfirmasi “GM”, Senin (26/7) di ruang kerjanya, tidak menampik masalah tidak meratanya pendistribusian mobdin, yang tersebar di sejumlah SKPD.

Kondisi itu telah memicu kecemburuan antarpejabat, yang tidak mendapat kendaraan operasional. Bahkan tidak dimungkiri, dampak dari persoalan itu telah menyebabkan hubungan kurang harmonis di antara mereka. “Tentunya, jika masalah ini (hubungan kurang harmonis antarpejabat, red) tetap dibiarkan, dikhawatirkan bisa menurunkan semangat kerja, terutama mereka yang belum mendapat mobdin,” katanya.

Karena itu, kini pihaknya tengah menginventarisasi sejumlah kendaraan operasional, baik sepeda motor maupun mobil. Kegiatan yang dilakukannya itu sebagai upaya penertiban administrasi, sekaligus untuk mengetahui siap-siapa saja yang memegang kendaraan tersebut, serta berada di SKPD mana. “Lebih dari itu, kami juga ingin melacak keberadaan sejumlah mobdin, yang belakangan tidak diketahui keberadaannya.

Nah, kegiatan yang kami lakukan ini, nantinya dapat mengungkap keberadaan aset pemda yang hilang,” tandasnya. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan penataan dan pengelolaan kendaraan operasional, pihaknya berencana menarik seluruh kendaraan yang ada.

Selanjutnya setelah database yang dimiliki dicocokkan dengan data inventarisasi barang di masing-masing SKPD, bisa diketahui lembaga mana yang berhak atas penggunaannya. “Dengan begitu, tidak akan lagi terjadi rebutan kendaraan operasional, mengingat alokasinya sudah jelas, disesuaikan dengan daftar inventarisasi barang di masing-masing SKPD,” tandasnya.

Disebutkan, ketika DPPKAD masih berstatus sebagai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), lembaga ini diketahui banyak memiliki mobdin. Di antaranya diperoleh dari reward pencapaian target pajak bumi dan bangunan. Sayangnya saat terjadi mutasi, sejumlah mobil tersebut dibawa pejabat yang memegangnya ke SKPD lain. (B.108)**

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20100727052143&idkolom=nasionaldaerah

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: