Archive | Agustus 2010

Rencana Pembelian Dua Fortuner : Bupati Menolak, Ketua DPRD Jalan Terus

 
 
Bangli (Bali Post) –
Bupati Bangli, Made Gianyar, bersikukuh menolak pengadaan kendaraan dinas Toyota Fortuner, dengan alasan situasi ekonomi. Sementara, pengadaan kendaraan yang sama untuk Ketua DPRD Bangli jalan terus.

Hal itu disampaikan anggota Pansus Aset daerah I Wayan Sudiartana alias Betet, Senin (30/8) kemarin. Menurutnya, proses penghapusan aset daerah berupa kendaraan lapangan bupati jenis Turbo oleh pejabat lama telah sesuai pedoman teknis pengelolaan aset daerah dan barang melalui Kepmendagri No. 17 tahun 2007.

Dalam aturan itu disebutkan penjualan barang dinas dan rumah golongan III. Bupati atau kepala daerah yang telah memiliki masa pengabdian lima tahun atau lebih, namun belum pernah membeli aset daerah, berhak membeli kendaraan dinas yang telah berusia 10 tahun lebih. Nilai pembelian mengacu Kepmendagri itu adalah 20 persen dari nilai barang. Jadi, jika dibeli dengan harga Rp 68 juta adalah wajar.

Menyangkut mengapa yang dibeli justru kendaraan lebih muda, bukannya Toyota Crown produksi 1994? Baginya, kedua kendaraan sudah sama-sama tua. Pejabat atau kepala daerah hanya boleh membeli satu. Kebetulan proses pengadaan kendaraan dinas tahun ini juga hanya satu unit untuk Bupati. Untuk itulah, proses pembelian kendaraan sudah sesuai aturan.

Sedangkan proses pengadaan kendaraan baru telah ada penetapan pemenang tender. Jika diubah atau melakukan addendum masih memungkinkan namun dengan syarat nilainya tidak lebih 15 persen dari nilai kontrak. Jika melebihi bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Jika Bupati menolak pengadaan Fortuner dan meminta Kijang Innova, baginya wajar saja. Untuk kendaraan dinas Ketua DPRD Bangli akan tetap mengacu nilai kontrak berupa Fortuner. Selain pertimbangan hukum, kelayakan kondisi wilayah Bangli didominasi bukit. ”Jangan sampai sekarang menolak di kemudian hari justru mubazir dan minta lagi. Apalagi wilayah Bangli banyak curam dan berbukit, bukan wilayah datar seperti Kota Denpasar. ”Terima saja apa adanya. Jangan sampai sekarang menolak di kemudian hari justru mengeluh. Masih banyak medan di Bangli jalan tanah yang berlubang-lubang. Jika menggunakan Innova pasti akan sangat terbatas,” ujarnya. (kmb17)

 

31 Agustus 2010 | BP

 

Sumber : http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=2&id=41151

Iklan

Aset Pemko amburadul

BANDA ACEH – Pengelola aset milik pemerintah kota (Pemko) Banda Aceh terlihat masih amburadul. Seperti halnya permasalahan aset tanah, hampir setiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sehingga status aset itu tidak jelas. Padahal biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah selalu dianggarkan dalam APBK. Untuk itu didesak walikota Banda Aceh menuntaskan kasus tersebut. Jika hal ini dibiarkan, maka komitmen walikota patut dipertanyakan.

“Sejak tahun 2007 telah berulangkali diminta walikota menuntaskan pengurusan sertifikat tanah yang telah dibebaskan sejak 2005. Hingga Agustus 2010, masih terdapat 62.907 meter persegi tanah yang belum bersertifikat,” ujar  anggota komisi A DPRK Banda Aceh, Surya Mutiara, sore ini.

Dikatan, penyebab berlarut-larutnya proses penerbitan sertifikat tanah, karena tidak diketahui letak dan ukurnya. Di samping itu, peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara serta Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis, disebutkan tanah milik pemerintah daerah harus disertifikatkan.

Bahkan juga terdapat perbedaan data yang signifikan antara yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan Bagian tata pemerintahan (Tapem) sebagai pelaksana teknis untuk pembebasan tanah. Begitu juga dengan data yang ada pada kantor BPN kota Banda Aceh.

Dijelaskan, data versi dari tata pemerintahanbagian Tapem yang diserahkan kepada dewan, yakni tanah Pemko yang belum bersertifikat seluas 183.185 meter persegi. Sedangkan yang sudah bersertifikat 432.857 meter persegi, termasuk tanah yang dibebaskan untuk keperluan drainase dan jalan.

Sementara data dari DPKAD menunjukkan baru seluas 331.896 M2 tanah yang sudah bersertifikat. “Artinya, saat ini masih ada kesimpangsiuran data terhadap aset tanah Pemko. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan hilangnya aset tersebut,” tandasnya.

Editor: SASTROY BANGUN

Wednesday, 25 August 2010 16:09   

 

Sumber :  http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=138862:aset-pemko-amburadul&catid=13:aceh&Itemid=26

Kendaraan Dinas Boleh Digunakan untuk Mudik

SOREANG, (PRLM).- Pemerintah Kab. Bandung memperbolehkan jika ada kendaraan dinas yang digunakan untuk mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1431 H.

Sekretaris Daerah Kab. Bandung Sofyan Nataprawira didampingi oleh Kabag Aset Pemkab Bandung Marlan, ketika ditemui di Masjid Al Fathu, Kec. Sorang, Jumat (27/8) siang mengatakan, kendaraan yang tidak boleh digunakan untuk mudik Lebaran adalah kendaraan operasional.

“Berdasarkan PP no 6/2006 tentang pengelolaan barang milik daerah/negara, tidak disebutkan bahwa kendaraan dinas tidak boleh digunakan, yang tidak boleh adalah kendaraan operasional, karena pengertiannya berbeda satu sama lain,” katanya.

Kendaraan operasional, lanjut dia, digunakan bagi operasional masing-masing SKPD untuk kepentingan dinas. Sedangkan kendaraan dinas diberikan kepada pejabat pemerintah, selama memegang jabatan tersebut.

“Mobil dinas diperbolehkan untuk digunakan mudik, karena memang sudah disepakati dari awal kalau ada kerusakan apapun menjadi tanggung

Jumat, 27/08/2010 – 15:13

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/120901