Archive | September 2010

Pemkot Kesulitan Inventarisir Lahan


BALIKPAPAN   –   Pemkot Balikpapan mengaku kesulitan untuk menginventarisir lahan milik negara mapun lahan yang sudah menjadi aset daerah. Pasalnya, masih banyak warga yang menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi, baik itu sebagai tempat tinggal, tempat usaha dan bangunan lainnya.
“Kebanyakan memang yang paling sering itu dijadikan tempat tinggal. Jadi kita juga sulit menginventarisir apalagi memanfaatkan lahan negara yang sudah lebih dulu dikuasai masyarakat,” ujar Plt Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Pemkot Balikpapan, H Arsyad.
Lanjutnya lagi, pihaknya tidak mempunyai cukup kemampuan untuk menjaga dan mengelola lahan negara maupun aset daerah. Untuk itu, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terdapat pembagian tugas. Diantaranya penambahakan tugas pada kecamatan dan kelurahan untuk turut serta mengawasai lahan tersebut. Tujuanya menghindari dan meminimalisir pencaplokan lahan.
“Kalau kita semua yang mengurus sangat berat. Pihak kecamatan dan kelurahan harusnya tahu mana saja lahan negara dan aset negara di wilayahnya masing-masing. Mestinya mereka juga ikut mengawasi,” kata Arsyad.
Apabila dalam perjalanannya ada permasalahan, dimana ditemukan lahan negara atau aset daerah yang dikuasai warga, maka, sudah menjadi kewajiban kecamatan dan kelurahan untuk mengingatkan. Selebihnya, jita tetap tidak diindahkan sudah menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan penertiban.
“Perannya sudah jelas. Kalau ada bangunan liar di lahan yang dimaksud maka tidak boleh dibiarkan, harus segera ditertibkan. Jangan sampai terlalu lama, sehingga membentuk pemukiman seperti di lokasi kebarakan Klandasan yang lalu,” terangnya.
Lanjut ia, ada pembedaan antara lahan negara maupun lahan yang menjadi aset daerah. Lahan negara, jelas Arsyad, adalah lahan yang dimiliki negara dan tidak bisa digani rugi dalam bentuk apapun. Sementara, lahan yang menjadi aset daerah adalah lahan negara yang awalnya dimiliki masyarakat umum, kemudian belakangan dibebaskan.
“Intinya aset daerah pun itu lahan negara, karena sudah dibebaskan. Kalau ada warga yang membangun tanpa ada izin, sudah dipastikan liar dan harus dibongkar,” tandas Arsyad. (die)

Sabtu, 18 September 2010 ,

Sumber : http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=42647

Iklan

Optimalisasi Pemanfaatan, Sekda Hitung Aset Pemkab Siak

Keberadaan aset Pemkab Siak belum seluruhnya terdata dengan tertib. Dalam rangka optimalisasi fungsi, dilakukan hitung ulang seluruh aset.

Riauterkini-SIAK- Dalam rangka pengelolaan milik daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak, Kamis (2/9/10) Gelar Rapat Koordinasi awal pekerjaan inventaris dan penilian aset daerah Kabupaten Siak Tahun anggaran 2010. Acara tersebut langsung dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Siak Adli Malik di salah satu hotel di Siak Sri Indrapura.

Rapat dilaksanakan untuk mendapatkan output adanya ketepatan jumlah dan nilai barang milik daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan penyusunan inventaris pemerintah. Selain itu untuk mengetahui jumlah asset daerah tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa kendala yang nantinya akan ditemukan seperti tidak dikembalikanya brang milik daerah tersebut oleh Pegawai negeri Sipil (PNS) yang sudah tidak menjabat atau dipensiunkan dan mutasi.

Selain itu para anggota DPRD Siak yang telah mengakhiri masa jabatan, barang rusak berat atau hilang, dan adanya barang milik kecamatan dan desa untuk dapat di rekap dan kemudian dilaporkan ke pada dinas terkait untuk kemudian di hibahkan. Mengingat barang-barang tersebut merupakan milik daerah.Untuk itu Sekda mengharapkan agar inventarisasi ini dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat inventaris ini merupakan pondasi utama untuk kemajuan daerah kedepannya.

“Saya berharap dengan dibukanya rapat koordinasi ini kedepannya dalam mengetahui jumlah asset daerah dapat berjalan dengan lancar, selain itu kepada pihak PNS yang sudah pensiuan, atau tidak menjabat lagi yang belum mengembalikan asset pemerintah diharapkan segera mengembalikannya,” terang Adli Malik.***(vila)

Kamis, 2 September 2010

Sumber : http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=31552

DPPKAD Diminta Segera Panggil PT Puncak

SUNGAILIAT, BANGKA POS — Sekda Bangka Tarmizi H Saat meminta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) diminta segera memanggil PT Puncak Jaya Lestari karena selama ini belum ada laporan baik mengenai kontribusi maupun perjanjian perusahaan tersebut dengan pihak ketiga sebagai penyewa ruko. Padahal dalam perjanjian dengan Pemkab Bangka, PT Puncak harus melaporkan secara berkala mengenai laporan tersebut.

“Sampai hari ini saya belum melihat bukti yang disampaikan itu seharusnya disampaikan ke pemerintah daerah karena perjanjiannya antara pemerintah daerah dengan PT Puncak. Tidak ada laporan sampai ke kita, seharusnya ada laporan berkala. Jadi saya sudah menyampaikan kepada DPPKAD untuk panggil PT Puncak itu apakah sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini, apakah ada penyimpangan, kemudian apakah hak pemerintah sudah dilaksanakan, pajak sudah dibayar, parkir sudah dibayar atau belum. Itu kepala DPPKAD merekalah yang memanggilnya. Nanti laporkan ke saya dan saya sampaikan kepada bupati,” tegas Tarmizi saat konfrensi pers dengan wartawan, Rabu (22/9) di ruang kerjanya.

Menurutnya kerjasama antara Pemkab Bangka dengan PT Puncak Jaya Lestari untuk BOT lahan milik Pemkab Bangka seluas 5.467,48 meter persegi dengan waktu perjanjiannya mulai berlaku mulai dari tanggal 1 Januari 2003 sampai 31 Desember 2033 selama 30 tahun.

“Ada beberapa jangka waktu, waktu pembangunan terhitung mulai 1 Juni 2002 sampai 31 Desember 2002 dibangun dan dari tahun 2003 sampai 2033 dia mengelola itu. Setelah selesai pengelolaan nanti 2033 wajib menyerahkan ke Pemkab Bangka dalam berita acara,” jelas Tarmizi. (chy)

Sumber : http://www.bangkapos.com/2010/09/22/dppkad-diminta-segera-panggil-pt-puncak/

Mobil Dinas Bupati Brebes Dijual Rp 26 Juta (Tanpa Persetujuan DPRD)

 

Brebes, CyberNews. Mobil dinas Bupati Brebes jenis Mitsubishi Pajero dijual seharga Rp 26.273.700. Harga jual itu jauh di bawah pasaran mobil bekas jenis tersebut yang berkisar Rp 200 juta.

Informasi yang dihimpun Suara Merdeka CyberNews menyebutkan, kendaraan dinas itu dibeli Bupati Indra Kusuma pada Mei lalu melalui proses penghapusan barang aset daerah. Namun, proses penghapusannya diduga tanpa melalui persetujuan DPRD. Padahal sesuai kententuan, DPRD harus dilibatkan dalam penghapusan karena menyangkut barang aset daerah.

Infomasi lain menyebutkan, kendaraan yang dibeli Pemkab Brebes tahun 2000 sekitar Rp 700 juta itu, kini sudah pindah tangan ke pihak ketiga. Mobdin dijual kembali pada pihak tiga senilai Rp 150 juta.

Kabag Umum Setda Pemkab Brebes, Sinar Pribadi Utami saat dikonfirmasi membenarkan, mobil dinas itu sudah dihapuskan dan dibeli Bupati Indra Kusuma S.Sos senilai Rp 26.273.700. “Mobil itu sudah didum (dihapuskan-red), tetapi saya tidak tahu menahu prosesnya, karena saya saat itu belum menjabat Kabag Umum,” tandasnya.

Dia menjelaskan, dokumen proses penghapusan ada semuanya dan sesuai ketentuan. Berdasarkan dokumen itu, diketahui ada usulan penghapusan kendaraan dari Bupati Indra Kusuma yang diajukan Januari dan direalisasikan pada Mei lalu.

Pemkab juga sudah membentuk tim panitia penghapusan diketuai Asisten III Sekda yang saat itu dijabat Daryono. Selain itu, surat keputusan penghapusan dari bupati juga ada. “Kalau masalah persetujuan DPRD saya kurang tahu. Tapi, dari berkas yang ada prosesnya sudah sesuai aturan. Mobil Pajero dihargai Rp 26.273.700 karena kondisinya hanya 39 persen,” terang dia.

Wakil Ketua DPRD Brebes H Asmawi Isa mengatakan, jika memang kendaraan itu dihapuskan, mestinya proses penghapusan harus melalui persetujuan DPRD. Namun, hingga kini DPRD belum pernah menerima usulan penghapusan kendaraan dinas yang merupakan aset daerah. “Sepanjang saya menjadi anggota DPRD belum pernah menerima usulan penghapusan kendaraan itu,” katanya.

Anggota DPRD Brebes, Abdulah Syafaat menambahkan, selain melalui persetujuan DPRD, proses penghapusan juga harus ditetapkan dalam peraturan daerah (perda). Akan tetapi, hingga kini DPRD belum pernah menetapkan perda tersebut. “Dulu memang ada usulan raperda penghapusan aset daerah, tetapi di

23 September 2010

Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/09/23/65874/Mobil-Dinas-Bupati-Brebes-Dijual-Rp-26-Juta

Bupati Minta Setda Rohul Fokus Data Aset

Bupati Rohul Achmad memimpin apel pertama pasca Lebaran. Intruksi khusus kepada Setdakab diberikan untuk fokus melakukan pendataan dan pengelolaan aset Pemkab.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Bupati intruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Rokan Hulu (Rohul), untuk selamatkan aset daerah, karena belum ada laporan data valid aset ke pihaknya sampai sekarang.

“Sekda agar fokus terhadap aset, khususnya aset milik Pemkab Rohul di masing-masing Satuan Kerja (Satker). Apalagi laporan akhir sudah dekat, nantinya jangan menjadi beban orang lain,” tegas Bupati Rohul, Drs H Achmad M.Si, dalam arahannya pada apel pagi gabungan di halaman kantor bupati, Selasa (14/9/10).

Katanya, semua aset harus di data selengkapnya. Nantinya, tidak ada kesalahan laporan. Dia juga menghimbau, agar jangan menunggu untuk mendata aset-aset tersebut. Termasuk pengeluaran uang di seluruh Satker, harus dicatat se detail mungkin. “Prioritaskan aset dari APBD Rohul, selanjutnya Aset dari APBD Provinsi dan aset dari APBN,” katanya.

Pengadaan kendaraan juga menjadi perhatian bupati.menurutnya itu merupakan tugas bersama, sehingga dilakukan secepat mungkin. “Hasil laporan sudah ada pada saya, namun saya ingin data validnya secepatnya,” harapnya.

Menutup arahannya, bupati menghimbau kepada seluruh pegawai Satker agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan menutup apel pagi tadi, seluruh pegawai bersalam-salaman, sebagai tanda maaf di hari fitri.***(zal)

Selasa, 14 September 2010 14:47

Sumber : http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=31648

Keluarga Mantan Pejabat Kuasai Aset Pemkab

 

PANGKAJENE — Pemerintah Kabupaten Pangkep segera menginventarisasi aset. Pasalnya, sejumlah aset diduga dikuasai oleh keluarga mantan pejabat.

Kepala Bidang Aset Daerah BKDD Pangkep, Iskandar Alwi, mengakui adanya rencana inventarisasi aset dalam waktu dekat. “Saya telah bertemu bupati dan membicarakan rencana tersebut. Dan beliau sudah memberikan dukungan,” ungkap dia.

Menurut Alwi, inventarisasi aset telah diatur dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara serta diperkuat Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengalihan Barang Daerah. Pencatatan aset serta penilaian dilakukan sekali dalam lima tahun.

Harus diakui kini memang ada beberapa keluarga mantan pejabat yang masih menempati sejumlah rumah dinas yang seharusnya bukan haknya lagi. Selain itu persoalan aset daerah selalu menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan tersebut diantaranya menyangkut nilai aset, serta tidak jelas pengelolaannya.

Berdasarkan data BKDD, kendaraan dinas yang dimiliki pemkab sebanyak 159 unit roda empat. Rumah milik pemerintah ada 45 unit. Dua aset ini memang yang paling rawan dikuasai oleh oknum-oknum tertentu.
BPK sudah berkali-kali memperingatkan pemerintah agar menarik kembali aset pemerintah yang dikuasai oleh sejumlah oknum, terutama kendaraan dan rumah.

Menurut informasi, sekurangnya sembilan unit rumah milik pemkan dikuasai oleh yang tidak berhak. Selain rumah dan randis, pemerintah juga sering menghadapi persoalan pemilikan lahan sekolah. Dalam tahun ini, sudah dua lahan sekolah dasar di Kecamatan Labbakkang yang dikuasai oleh warga yang mengklaim sebagai ahli waris lahan tersebut. (aha)

SENIN, 13 SEPTEMBER 2010

Sumber : http://lokalnews.fajar.co.id/read/104506/98/keluarga-mantan-pejabat-dikuasai-aset-pemkab

DPRD Surabaya Protes Pembongkaran Siola

 Surabaya- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memprotes pembongkaran gedung Siola karena dinilai masuk dalam kategori cagar budaya tipe A.

Anggota Komisi A Bidang Hukum DPRD Surabaya, Erick Reginal Tahalel, Minggu, mengatakan, proses pembongkaran disinyalir tidak sesuai prosedur karena membongkar gedung bagian dalam khususnya lantai dua.

“Persoalan muncul karena investor melakukan pembongaran lantai dua yang merupakan bangunan asli yang harus dilindungi sebagai aset cagar budaya,” katanya.

Menurut dia, jika ada perubahan terhadap gedung Siola lantai dua, maka pihak yang melakukan pembongkaran bisa dijerat dengan kasus pidana. Adapun untuk lantai empat, ujar Erick, pihaknya tidak mempersoalkan, karena bangunan lantai empat merupakan bentuk struktur tambahan.

Artinya, bangunan tersebut tidak asli dari bangunan zaman dulu. “Kalau lantai empat tak masalah. Itu bangunan tambahan,” ujarnya.

Disinggung upaya untuk mengembalikan jumlah lantai menjadi tiga lantai, Erick menegaskan, proses pengembalian patut didukung.

Namun, semua harus dilakukan penelitian, apa yang dibongkar bangunan lama atau tambahan. Sebab, apapun alasannya bangunan yang masuk cagar budaya tidak boleh dibongkar. “Saya melihat kan ada upaya mengelabuhi aturan,” kata kader Golkar ini.

Hal sama juga diungkapkan anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy. Ia mengatakan pembongkaran yang dilakukan tidak bisa dibenarkan.

Jika ternyata dalam pembongkaran investor telah mendapat izin, maka pihak yang mengeluarkan izin harus di persoalkan. Pasalnya, cagar budaya di Siola masuk kategori tipe A.

“Saya baru telpon pejabat Pemkot, cagar budaya di Siola masuk tipe A. Itu tidak bisa dibongkar seenaknya,” kata dia. Simon menegaskan, pihaknya akan segera berkoordinasi untuk memanggil Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemkot Surabaya yang terkait dengan persoalan itu.

Bahkan tim cagar budaya juga akan di panggil untuk menjelaskan persoalan ini.ant

Editor : Satwiko Rumekso Minggu, 12 September 2010

SUMBER : HTTP://WWW.SURYA.CO.ID/2010/09/12/DPRD-SURABAYA-PROTES-PEMBONGKARAN-SIOLA.HTML