Pemkot Kesulitan Inventarisir Lahan


BALIKPAPAN   –   Pemkot Balikpapan mengaku kesulitan untuk menginventarisir lahan milik negara mapun lahan yang sudah menjadi aset daerah. Pasalnya, masih banyak warga yang menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi, baik itu sebagai tempat tinggal, tempat usaha dan bangunan lainnya.
“Kebanyakan memang yang paling sering itu dijadikan tempat tinggal. Jadi kita juga sulit menginventarisir apalagi memanfaatkan lahan negara yang sudah lebih dulu dikuasai masyarakat,” ujar Plt Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Pemkot Balikpapan, H Arsyad.
Lanjutnya lagi, pihaknya tidak mempunyai cukup kemampuan untuk menjaga dan mengelola lahan negara maupun aset daerah. Untuk itu, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terdapat pembagian tugas. Diantaranya penambahakan tugas pada kecamatan dan kelurahan untuk turut serta mengawasai lahan tersebut. Tujuanya menghindari dan meminimalisir pencaplokan lahan.
“Kalau kita semua yang mengurus sangat berat. Pihak kecamatan dan kelurahan harusnya tahu mana saja lahan negara dan aset negara di wilayahnya masing-masing. Mestinya mereka juga ikut mengawasi,” kata Arsyad.
Apabila dalam perjalanannya ada permasalahan, dimana ditemukan lahan negara atau aset daerah yang dikuasai warga, maka, sudah menjadi kewajiban kecamatan dan kelurahan untuk mengingatkan. Selebihnya, jita tetap tidak diindahkan sudah menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan penertiban.
“Perannya sudah jelas. Kalau ada bangunan liar di lahan yang dimaksud maka tidak boleh dibiarkan, harus segera ditertibkan. Jangan sampai terlalu lama, sehingga membentuk pemukiman seperti di lokasi kebarakan Klandasan yang lalu,” terangnya.
Lanjut ia, ada pembedaan antara lahan negara maupun lahan yang menjadi aset daerah. Lahan negara, jelas Arsyad, adalah lahan yang dimiliki negara dan tidak bisa digani rugi dalam bentuk apapun. Sementara, lahan yang menjadi aset daerah adalah lahan negara yang awalnya dimiliki masyarakat umum, kemudian belakangan dibebaskan.
“Intinya aset daerah pun itu lahan negara, karena sudah dibebaskan. Kalau ada warga yang membangun tanpa ada izin, sudah dipastikan liar dan harus dibongkar,” tandas Arsyad. (die)

Sabtu, 18 September 2010 ,

Sumber : http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=42647

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: