Archive | Oktober 2010

Tuntaskan Aset Daerah

WAKIL Ketua DPRD Ketapang Jamhuri Amir, meminta pemkab Ketapang untuk segera menghimpun atau inventarisir asset-aset daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Selain untuk mengetahui jumlah, manfaatnya.

Inventrisasi ini berguna untuk kajian efisiesnsi penggunaan anggaran dan mengantisipasi konflik yang terjadi dikarenakan keberadaan aset itu sendiri. “Kita mintakan pemkab segera menuntaskan soal aset daerah, agar kedepannya tidak terjadi persoalan dikemudian hari sehingga mengakibatkan konflik,” ungkapnya kepada Pontianak Post diruang kerjanya, Senin (19/10) kemarin.

Salah satu contoh aset bergerak adalah kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat. Banyak aset jenis ini yang perlu dikaji ulang keberadaannya, seperti kendaraan yang sudah memiliki mesin tua. Karena semakin tua mesin kendaraan maka berdampak pembengkakan biaya pemeliharaan. “lebih baik kendaraan sudah tua itu didum saja sebagaimana aturan yang ada dari pada dibiarkan dengan biaya pemiliharaan yang tinggi,” jelasnya.

Jamhuri sendiri tak mengetahu persis jumlah kendaraan dinas yang ada termasuk alokasi dana untuk pemeliharaan kendaraan, bensin serta tetek bengek lainya. “Yang saya ketahui untuk satu unit roda empat kendaraan dinas alokasi pemeliharaan, BBM, bisa mencapai belasan juta rupiah,” terangnya. Ia mengatakan DPRD Ketapang bisa saja meminta data inventarisasi aset tersebut sebagai bahan untuk fungsi pengawasan dewan.

“Tapi untuk meminta inventarisasi aset melalui komisi terkait,” katanya. Selain aset bergerak adapula aset yang tak bergerak seperti bangunan dan tanah. “Kita mintakan tanah yang belum jelas statusnya diperjelas melalui sertifikat, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” pintanya.

Baru-baru ini ada pengaduan masuk ke DPRD Ketapang mengenai masalah aset tanah. Dimana masyarakat menuntut pemkab membereskan gantirugi soal tanah. Padahal tanah tersebut sudah dirikan bangunan sekolah yang dibangun pemerintah. “Masyarakat mengklaim itu tanah mereka, sementara pemkab melakukan hal yang sama. Makanya permasalahan ini harus diselesaikan,” tandasnya. (har) 

Selasa, 19 Oktober 2010

Sumber : http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=41195

Iklan

LAPORAN KEUANGAN DAERAH 2010 ; Pemprov Targetkan Wajar Tanpa Pengecualian

 
 
YOGYA (KR) – Gubernur DIY Sri Sultan HB X menargetkan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemprov DIY tahun anggaran 2010 bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Setelah dilakukan pencermatan bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada 2009 lalu DIY belum bisa mencapai WTP karena terkendala masalah pengelolaan aset daerah. “Untuk anggaran 2010 harapan kami pertanggungjawabannya sudah WTP.

Saya juga sudah dialog dengan pejabat eselon I-IV yang bertugas mengurusi aset. Tinggal satu aset saja untuk menuju WTP,” kata Sultan pada sertijab Kepala Perwakilan BPKP DIY dari pejabat lama Suwartomo kepada pejabat baru Bambang Setiawan serta penandatanganan MoU antara BPKP pusat dengan Pemprov DIY dan antara perwakilan BPKP DIY dengan pemerintah kabupaten/kota tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di Bangsal Kepatihan, Jumat (22/10).

Kepala BPKP Pusat Mardiasmo mengemukakan, salah satu penyebab DIY belum mencapai WTP adalah masalah pengelolaan aset daerah.

Karena itu BPKP bersama dengan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu dan perbendaharaan akan membantu masalah tersebut. “Mereka akan membantu. Aset langsung dinilai dan diverifikasi kemudian datanya dimasukkan dalam data base sistem informasi manajemen daerah (simda) barang milik daerah. Dan ini langsung kita entry,” jelasnya. (Ast)-f

23/10/2010

Sumber :  http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=227500&actmenu=36

Aset Daerah Simpang Siur

 

 

Muarojambi – Data aset daerah Muarojambi, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dilaporkan tim inventarisir aset, belum ada kejelasan alias masih simpang siur. Hal ini dikatakan Kepala Inspektorat Kabupaten Muarojambi A Latif.

Pengakuan Abdul Latif, secara tertulis pihak inspektorat belum menerima laporan dari hasil pendataan aset daerah Muarojambi. “Kita belum tahu jumlah dan keberadaan aset Muarojambi. Soalnya, laporannya belum kita terima,” katanya.

Inspektorat yang berfungsi sebagai pengawasan interen pemerintah, jauh sebelumnya sudah mengingatkan setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar benar-benar memelihara serta melengkapi semua dokumen aset. Kalau hal ini dilakukan, Latif yakin data aset Muarojambi akan baik-baik saja. “Nyatanya tidak demikian, pimpinan SKPD banyak yang tidak teliti sehingga pendataan aset sangat sulit,” terangnya.

Terkait dengan persoalan ini, Kabag Perlengkapan Setda Kabupaten Muarojambi Bachyuni Deliansyah, mengatakan, kini aset daerah sedang diinventarisir oleh tim bentukannya. “Kami sedang melakukan pendataan, tim yang saya bentuk masih bekerja,” katanya.

Sementara itu, hasil kroscek yang dilakukan tim diperkirakan telah mencapai 50 persen. Seluruh perkantoran di Muarojambi rata-rata dikroscek. “Ada tiga dinas lagi yang belum terdata salah satunya Dinas Pertanian,” sebutnya.

Proses pendataan aset daerah Muarojambi, akan terus dilakukan bagian perlengkapan. Proses inventarisir harus lebih teliti, serta tidak bisa asal-asalan. “Kalau asal-asalan bahaya nanti. Bisa jadi temuan BPK,” tandasnya.(fes)

 

Rabu, 20 Oktober 2010

Sumber : http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=10821:aset-daerah-simpang-siur&catid=3:jambitimur&Itemid=5