Archive | Januari 2011

Aset Pemkot Salatiga Belum Bersertifikat

 

 

Salatiga, CyberNews. Kurang lebih separo dari seluruh aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga yang berada di luar daerah belum bersertifikat. Tercatat, ada sekitar 10 hektare lebih dari total aset tanah 21,8 hektare di Kabupaten Semarang yang kini kepengurusan sertifikatnya belum diselesaikan.

 

Oleh sebab itu, Pemkot Salatiga secara bertahap akan menyelesaikan kepengurusan sertifikat tanah yang berada di 51 lokasi di Kabupaten Semarang itu. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Salatiga Drs Fakruroji mengatakan, setiap tahun institusinya mengalokasikan dana untuk mengurus sertifikat aset tanah di Kabupaten Semarang.

 

Tahun 2011 ini, menurut dia, alokasi dana untuk membiayai sertifikat tanah tersebut mencapai sekitar Rp 35 juta. Aset tanah seluas puluhan hektare di Kabupaten Semarang ini tersebar di lima kecamatan, yakni Ambarawa, Pabelan, Bringin, Tuntang dan Tengaran.

 

Dia menjelaskan, aset tanah ini juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Karena itu, setiap tahun secara bertahap DPPKAD selalu menguruskan sertifikat aset tanah tersebut. “Sejauh ini, ada separo dari seluruh aset tanah di Kabupaten Semarang yang belum bersertifikat. Sedikit demi sedikit, kami akan menyelesaikan kepengurusan sertifikat ini,” katanya, Jumat (21/1).

 

21 Januari 2011

 

Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/01/21/76030/Banyak-Aset-Pemkot-Salatiga-Belum-Bersertifikat

Iklan

Pemprov Jabar Kini Memiliki Databese Aset

 

 

BANDUNG, (PRLM).-Pemprov Jabar sudah memiliki database aset/barang daerah berbasis web. Namun, untuk saat ini database itu baru bisa diakses oleh publik secara terbatas.

 

Database aset daerah itu diramu dalam sebuah program bernama Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (Atisisbada), dan sudah berisi beragam informasi aset daerah, serta bisa dikaitkan dengan aplikasi google map.

 

Dengan demikian, lokasi detil aset daerah itu bisa langsung ditampilkan di layar komputer. Saat ekspos Atisisbada di ruang Asisten Administrasi Pemprov Jabar, Jumat (21/1), ditunjukan bagaimana berbagai aset daerah, baik tanah, bangunan, dan benda bergerak, sudah masuk di database itu bersama detilnya. Namun, sampai saat ini proses input data aset dari buku inventaris ke dalam database masih belum selesai.

 

“Harap maklum saja, aset dan barang milik daerah yang kita miliki jumlahnya ribuan. Total harga perolehannya pun mencapai Rp 12,4 triliun. Kalau dinilai dengan harga yang berlaku sekarang mungkin mencapai ratusan triliun,” kata Asisten Administrasi, Iwa Karniwa.

 

Iwa mengatakan, pengembangan database digital berbasis web itu sebagai jawaban atas tantangan kemajuan jaman. Dengan menggunakan teknologi informasi, maka pemantauan siklus aset daerah bisa dilakukan lebih teliti. Database itu pun bisa diakses langsung oleh setiap SKPD Pemprov Jabar, sebagai pihak yang memanfaatkan aset-aset daerah itu.

 

Juga dijelaskannya, pengambangan database aset daerah digital, merupakan jawaban atas opini BPK RI mengenai aset daerah. Pada 2008, BPK RI masih memberi opini wajar dengan pengecualian atas pengelolaan aset daerah Pemprov Jabar.

 

Sejak saat itu, Biro Aset dan Pengelolaan Barang Daerah mulai mengembangkan database yang lebih valid. “Tahun 2010 juga masih WDP. Kita harapkan dengan mulai berfungsinya aplikasi ini, kita bisa mendapat WTP pada 2011,” kata Iwa.

 

Menurut Kabiro Aset dan Pengelolaan Barang Daerah, Sucipto, awalnya database digital yang dimiliki oleh Pemprov Jabar hanya berbasis LAN, dan bernama Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Logistik (Atisislog). Kemudian, karena kebutuhan yang meningkat, aplikasi itu dibuah menjadi berbasis web.

 

“Tadinya kita rencananya pada Desember 2010, semua data aset daerah sudah selesai dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Tetapi ternyata tidak berhasil. Kita meminta waktu lagi, mengingat data aset yang kita miliki sangat banyak. Mudah-mudahan pada semester pertama tahun 2011 input data sudah selesai,” kata Sucipto.

 

Dijelaskannya, walau input data digital belum selesai, tapi input data secara manual sudah lengkap dan tercatat di buku inventaris. Data-data di buku inventaris itu pun beberapa masih harus dicek ulang, agar data yang ditampilkan di format digital sudah benar-benar valid.

 

Berdasarkan hasil audit 2009 (hasil audit 2010 masih belum selesai), aset Pemprov Jabar bernilai Rp 12,4 triliun. Aset itu terdiri dari tanah senilai Rp 5,6 triliun, peralatan dan mesin senilai Rp 903 milyar, gedung dan bangunan senilai Rp 923 milyar, jalan dan irigasi senilai Rp 4,96 triliun, aset tetap senilai Rp 17,3 milyar, dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp 22,1 milyar.

 

“Dalam waktu dekat Atisisbada ini akan kita ekspos di Komisi A DPRD Jabar,” kata Iwa Karniwa. (A-132/kur)***

 

Jumat, 21/01/2011

 

Sumber :  http://www.pikiran-rakyat.com/node/132928

Pemkot Bakal Dililit Utang

 

 

PARE-PARE, UPEKS—Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare 2011, diprediksi bakal mengalami defisit cukup besar yang berdampak merugikan masyarakat.

Akibatnya, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam menutup defisit tersebut nantinya. Semua itu hanya dapat diatasi dengan melakukan pinjaman dan menjual sejumlah aset daerah.

Tak tanggung-tanggung, defisit bisa menembus angka Rp90 miliar padahal tahun sebelumnya hanya sekitar Rp33 miliar. Hal itu terungkap dalam rapat komisi II di gedung DPRD, Selasa lalu.

Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Parepare, untuk tahun anggaran 2010 lalu hanya mencapai Rp20 miliar saja, dan pada tahun anggaran 2009-2010 estimasi defisit Parepare mencapai Rp80 milliar.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya sekitar Rp60 miliar lebih dengan Silpa sekitar Rp23 miliar. Dalam APBD Perubahan 2010 lalu, defisit kembali membengkak. Celakanya, pada dokumen RAPBD 2011 masih terdapat utang pemkot kepada pihak ketiga dengan nilai Rp33 miliar.

“Jika hitungan-hitungan meleset, paling tidak jauh dari nilai Rp90 miliar. Tapi yang pasti dan jadi persoalan, bagaimana cara pemkot menutupi defisit sebesar itu. Bila akan dipaksakan, kemungkinan besar pemkot harus menjual aset atau meminjam ke pihak ketiga,” papar anggota Banggar DPRD Parepare, kepada Upeks, HA Abd Rahman Saleh di DPRD, kemarin.

Pemkot Parepare harus menutup jumlah defisit dikurangi Silpa sehingga defisit sekitar Rp70 miliar. “Ini dikarenakan banyaknya usulan SKPD yang tidak melalui Banggar dan seperti siluman. Itu nanti diketahui saat SKPD yang merasa dirugikan curhat ke komisi,” bebernya.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Parepare, Yodi Haya MM, dalam rapat gabungan komisi meminta kepada seluruh pihak utamanya dewan untuk lebih selektif mencermati setiap usulan SKPD.

 

Kamis, 13-01-2011

 

Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=59445

Tahap Awal Lingkungan Sekda : 2011 Target Penertiban Aset Daerah


 

Sintang. Banyak aset daerah yang tidak tertib, mengharuskan Pemkab Sintang mulai melakukan penertiban. PLh Sekda Sintang Drs H Zulkifli HA menegaskan, 2011 ini Pemkab Sintang akan melakukan penertiban aset daerah. Penertiban dimulai dari lingkungan sekretariat daerah kemudian ke tiap SKPD.

“Untuk 2011 ini kita akan mulai melakukan pendataan dan penertiban aset daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak,” ungkap Zulkifli, pada Equator kemarin.

Menurutnya, penertiban aset daerah dimulai dengan melakukan inventarisir sejumlah aset yang ada baik yang bergerak maupun tidak. Dikatakannya, setelah dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan penertiban. “Penertiban ini, kita mulai dari sekretariat daerah, pada 11 bagian yang dibawahi sekretariat daera,” tegasnya.

Menurut Zulkifli, bendaharawan barang di setiap bidang bakal diminta untuk segera melakukan inventarisir aset yang ada. Mulai dari kendaraan roda empat roda dua, hingga pada aset tidak bergerak yang dibeli dengan uang daerah, seperti komputer, laptop, printer lemari bahkan hingga dispenser dan gelas sekalipun. “Pokoknya semua barang yang dibeli dengan dana daerah mesti di inventarisir, dispenser dan gelas sekalipun mesti didata,” tegas.

Pria yang menjabat sebagai asisten I Sekda Sintang ini menambahkan hasil pendataan dan penertiban itu tentunya akan diketahui, seberapa besar aset dan kekayaan daerah. “Karena itu pendataan dan penertiban aset ini mulai kita lakukan. Untuk tahap awal kita lakukan di sekretariat daerah,” ujarnya.

Diakuinya, selama ini inventarisir dan pendataan sejumlah aset daerah lemah. Terutama pendataan aset yang tergarap seperti kendaraan roda dua dan empat. Pergantian dan pergeseran pejabat daerah biasanya diikuti dengan pergeseran dan perpindahan aset daerah seperti motor dan mobil.

“Kadang-kadang ada pejabat kita yang pindah tugas lalu kendaraan dinasnya juga ikut pindah. Inilah yang sulit kita lacak dan terkadang hilang jejak,” tambahnya.

Ditegaskannya, pendataan tidak hanya dilakukan bagi barang atau aset yang masih bisa digunakan. Aset yang rusak, juga tetapi didata dan ditertibkan. “Yang rusak juga kita data dan akan kita simpan di satu tempat. Nanti, juga akan kita buat berita acaranya,” ucap Zulkifli.

Lebih lajut Zulkifli menegaskan setelah penertiban di sekretariat daerah dilakukan, kemudian target berikutnya di setiap SKPD. Sayang, pria berkulit putih ini, tidak bisa memastikan kapan pastinya giliran SKPD.

“SKPD juga akan kita tertibkan. Kita berharap melalui pendataan dan penertiban ini, bisa diketahui seberapa besar aset yang dimiliki daerah. Karena, aset yang ada, akan kita masukkan dalam neraca kekayaan daerah,” ujarnya.

Terakhir, Zulkifli mengimbau, bagi para pegawai yang menggunakan fasilitas daerah baik bergerak maupun tidak, diharapkan dapat menjaga dan memeliharanya. “Karena yang kita gunakan hanya sebatas pinjaman,” ingatnya. (dri)

Jum’at, 14 Januari 2011

 

Sumber : http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=84571

Ketua Komisi III Tolak Mobil Dinas

 

 

CIAMIS,TRIBUN – Jajaran pimpinan DPRD Ciamis, ternyata tak semuanya berminat memanfaatkan mobil dinas baru yang diberikan kepada mereka menjelang pergantian tahun lalu.

 Namun, dari 16 mobil Toyota Rush yang menjadi jatah pimpinan alat kelengkapan dewan tersebut, hanya satu yang tidak diambil, yakni jatah Ketua Komisi III (Bidang Pembangunan) DPRD Ciamis, M Taufik Martin SIp. Sampai Rabu (12/1), mobil itu masih terparkir di kantor Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (DKPAD) Ciamis.

 Taufik mengaku, ia tak mengambilnya bukan karena menolak kebijakan dewan.

“Saya tak mengambilnya karena merasa bahwa mobil dinas saya yang lama masih sangat layak untuk saya pergunakan,” ujarnya di gedung DPRD Ciamis, kemarin.

Mobil dinas Taufik yang lama adalah Toyota Kijang LSX warna biru, Z 187 T.

“Mobil Toyota Rush yang baru, lebih baik diberikan kepada SKPD yang membutuhkan,” katanya.

 Aktivis Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Manajemen Pemerintahan Daerah (PK2PMPD) Ciamis, Dani Kurniawan, mengatakan, mengambil atau tidak mengambil, bukan sebuah masalah. Bupati Ciamis, H Engkon Komara saja, meski sudah dua periode menjadi Bupati Ciamis, mobil dinasnya masih mobil dinas yang lama, dan itu tidak pernah menjadi masalah,” ujar Dani, kemarin. (*)

 

Rabu, 12 Januari 2011

Sumber : http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/38798/ketua-komisi-iii-tolak-mobil-dinas

 

Pemprov Jateng Siapkan Rp12 Miliar untuk Sewa Mobil Dinas

 

 

 

SEMARANG–MICOM: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jawa Tengah menyiapkan dana Rp12 miliar untuk menyewa kendaraan dinas di lingkungan pemerintah dan DPRD provinsi itu.

 

“Mobil dinas sewa ternyata lebih efesien dari pada harus beli baru. Selain itu tidak harus menanggung biaya perawatan rutin, sehinga sangat menghemat anggaran,” kata Kepala DPPAD Jawa Tengah (Jateng) Herry Supangkat di Semarang, Rabu (12/1).

 

Menurutnya, mobil dinas yang akan disewa antara lain jenis Toyota Alphard dan berbagai jenis Toyota Kijang. “Khusus untuk jenis Alphard di samping untuk tamu-tamu dewan, juga akan digunakan khusus untuk operasional tamu negara yang berkunjung ke Jawa Tengah,” katanya.

 

Herry mengatakan, selama ini pelayanan operasional tamu negara masih menggunakan mobil sedan. “Nanti mobil (sewaan) itu akan dikelola oleh Biro Umum,” imbuhnya.

 

Ia menyebutkan, tahun ini Pemerintah Provinsi (Pempov) Jateng memebutuhkan sekitar 350 mobil dinas. Jumlah itu, diperuntukkan bagi 26 satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemprov Jateng. “Terutama untuk pejabat eselon III yang memang mobilitasnya harus tinggi. Namun dengan anggaran yang ada,kemungkinan baru bisa menyewa 100 unit mobil,” terangnya. (HT/OL-01)

 

Rabu, 12 Januari 2011

Penulis : Haryanto

 

Sumber :  http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/12/195089/124/101/Pemprov-Jateng-Siapkan-Rp12-Miliar-untuk-Sewa-Mobil-Dinas

Ditolak, Mobil Tamu VIP DPRD DKI Seharga Rp 2,5 Miliar

 

 

JAKARTA (Pos Kota) – Penolakan terhadap pengadaan satu unit mobil tamu VIP khusus dewan seharga Rp2,5 miliar mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPRD DKI.

 

Setelah Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Golkar, kini giliran Fraksi Demokrat dan Fraksi Hanura Damai Sejahtera yang menolak. Ketua Fraksi Demokrat, Aliman Aat mengungkapkan perlu adanya peninjauan ulang terhadap anggaran Rp 2,5 miliar tersebut. “Dewan harus peka terhadap kondisi warga Jakarta, toh kalau pun nantinnya mobil itu lebih mewah dari menteri. Tentu akan menjadi kecemburuan pula,” ujar Aliman Aat yang juga pernah menjadi Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI, Jumat (7/1).

 

Kendati begitu, Aliman yang saat ini menjadi anggota Komisi B ini mendukung penuh adanya perlakukan istimewa terhadap tamu dewan. Namun, lanjut dia hal itu harus pula dilakukan penyesuaian.“Kalau tamu dari negara sahabat, itu kan harus diperlakukan berbeda,” katanya.

 

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi Hanura Damai Sejahtera, Fahmi Zulfikar. Menurut anggota Komisi E ini sebagai wakil rakyat diperlu mengedepankan hati nurani dalam penempatan tiap keputusan.”Tamu harus diperjelas dong, tidak harus dengan yang berlebihan,” katanya.

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar), S. Andyka mengatakan badan urusan rumah tangga (BURT) sudah tidak setuju dengan pengadaan tersebut. “BURT sudah mencoret, tapi kok nongol lagi? Ini tidak wajar, ini tidak relevan,” katanya. Seharusnya pimpinan dewan bisa lebih bijak. Apalagi, setelah rapat banggar, finalisasi untuk hal tersebut berada di tangan pimpinan.

 

Ia menilai, dana Rp2,5 miliar itu bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Kalaupun harus dibelikan mobil, angka tersebut masih dinilai terlalu besar. Terlebih lagi, mobil tamu VIP yang akan dibeli bermerk Lexus yang kisaran harganya Rp2,7 miliar. “Untuk mobil alpard saja hanya seharga Rp1 miliar, kenapa harus sampai dianggarkan Rp2,5 miliar, itu patut dipertanyakan,” ujar anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.

 

Seperti diberitakan Pos Kota sebelumnya, DPRD DKI anggarkan pengadaan satu unit mobil tamu VIP khusus dewan seharga Rp2,5 miliar dalam APBD DKI 2011. Alokasi anggaran tersebut terungkap dari beberapa anggota dewan yang mengaku sebelumnya menolak dengan adanya pengadaan mobil yang informasinya bermerk Lexus.(guruh/B)

 

Jumat, 7 Januari 2011

Sumber : http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/01/07/ditolak-mobil-tamu-vip-dprd-dki-seharga-rp-25-miliar