DPRD Desak Pemprov Pertahankan Aset DKI

 

 

JAKARTA–MICOM: DPRD DKI mendesak eksekutif agar mempertahankan setiap jengkal aset daerah yang terancam hilang akibat sederetan perkara di pengadilan yang umumnya mengalahkan Pemprov DKI sekaligus memenangkan lawan pihak swasta.

Karena itulah, Dewan meminta Gubernur dan jajarannya untuk membuat langkah serius mempertahankan aset daerah. Kalau mendesak, lakukan evaluasi dan penelitian terhadap aset daerah yang mengalami ketidakjelasan status secara administrasi menurut kriteria akuntabilitas pemerintah. Setelah menemukan akar permasalahan, pemprov segera melakukan langkah hukum untuk mengklaim aset milik daerah itu.

Anggota Komisi A DPRD DKI membidangi hukum dan pemerintahan William Yani menyatakan hal itu di Jakarta, Selasa (4/1), menanggapi ancaman dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan mengeksekusi tujuh sekolah SD Negeri, satu SMP Negeri, dan dua Puskesmas merupakan aset daerah DKI Jakarta di Jakarta Barat terancam hilang akibat praktik mafia tanah.

“Ternyata ke-10 bangunan itu merupakan bagian dari 20 bangunan lain aset DKI terancam sengketa dan kami khawatirkan raib, mengingat pengadilan selalu berpihak kepada swasta selaku penggugat,” ungkap William.

Sesuai catatan Media Indonesia pada 2010, kasus sengketa tanah/gedung Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jl S Parman No 2, Jakarta Barat, cukup ramai.

Sengketa tanah bekas lahan Kantor Wali Kota Jakarta Barat itu sudah berlangsung sejak 2006 putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) memenangkan Yayasan Sawerigading, pemegang kekuatan hanya surat garap, dan mengalahkan Pemprov DKI, pemegang sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Menyusul pada Mei 2007 sengketa Pemprov DKI dengan PT Portanigra memperebutkan lahan permukiman warga Meruya Selatan termasuk perumahan karyawan Pemprov DKI dan sebuah Puskesmas sebagai aset daerah sudah punya sertifikat.

Karena itu, hingga kini mereka tidak akan berhenti untuk mempertahankan haknya atas ancaman eksekusi lahan seluas 78 hektare itu.

Namun akhirnya, Pemprov DKI kalah di pengadilan dan harus merelakan aset itu hilang.

Kehilangan aset daerah tampaknya akan terus berlanjut sampai 2011, meski status sebagian besar aset daerah sudah sertifikat. Karena itulah, ujar William, Dewan meminta Gubernur harus melakukan langkah serius dan upaya keras untuk mempertahankan aset daerah.

Pemprov DKI harus ekstra hati-hati saat membeli tanah agar tidak terperangkap praktik mafia mengakibatkan tanah jadi hilang, karena tidak lengkap administrasi,” kata William.

Dengan kehati-hatian dan keseriusan langkah yang dilakukan Pemprov DKI, William mengharapkan kehilangan aset daerah, khususnya tanah atau gedung, tidak bertambah banyak jumlahnya di tahun ini.

Seharusnya, masalah kehilangan gedung Wali Kota Jakarta Barat menjadi pembelajaran bagi pemprov agar tidak terperosok pada masalah yang sama untuk kesekian kalinya.

Sedangkan, untuk tanah dan gedung yang saat ini sedang sengketa, William mendesak Pemprov DKI melalui Biro Hukum dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI menyiapkan pengacara yang berpengalaman di bidangnya.

Bahkan, kalau bisa, menyewa pengacara papan atas di Jakarta untuk bisa memenangkan sengketa dan mencegah kehilangan aset daerah.

“Tidak apa-apa bayar mahal untuk menyewa pengacara papan atas, daripada kehilangan puluhan aset daerah yang harganya jauh lebih mahal lagi. Juga untuk menjaga citra Pemprov DKI sendiri,” sarannya.

Tidak hanya itu, lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan, fraksinya juga meminta pemprov melakukan pengecekan dengan teliti kenapa saat ini aset tersebut jadi bermasalah. Kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi terhadap kasusnya untuk menemukan solusi yang terbaik.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD DKI bidang Pembangunan Boy Bernardi Ali Sadikin menegaskan pihaknya siap membantu penyelesaian masalah tersebut. Pasalnya, ke-10 bangunan itu merupakan bangunan publik yang digunakan untuk kemaslahatan orang banyak.

“Serahkan saja bukti sertifikat atau foto kopi sertifikatnya. Kalau ada bukti-bukti, nanti saya bawa ke anggota Dewan di Komisi E. Ini harus ditindaklanjuti dengan segera. Jangan sampai kita mengalami kehilangan aset lagi,” ujar Boy.

Anggota Komisi E DPRD DKI bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat Ditian Corisa menerangkan, sesuai pengamatannya, ke-10 aset tersebut merupakan kasus yang muncul sejak 2003.

Saat ini, kasus 10 aset itu sedang berproses di tingkat MA, karena pada tingkatan pengadilan dibawahnya pihak Pemprov DKI tidak dapat memenangkan kasus tersebut.

“Harapan saya, Biro Hukum DKI sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk bisa memenangi kasus tersebut. Termasuk untuk merekrut pengacara profesional yang berkualitas,” kata Ditian.

Terkait praktik mafia tanah, dia meminta agar jajaran Pemprov DKI mampu memberantas kejahatan itu bersama kepolisian dan harus berhati-hati jangan sampai terjebak dalam praktik tersebut.

Karena itu, BPKD DKI harus dan wajib menelusuri kepemilikan semua aset agar jangan sampai terjadi pada fasilitas lain. Terancam banyaknya aset daerah di Jakarta Barat yang akan hilang, Wali Kota Jakarta Barat Burhanuddin menegaskan pihaknya akan sekuat tenaga untuk mempertahankan puluhan aset daerah itu.

“Kami akan berupaya keras mempertahankan aset yang terancam dieksekusi ini. Kami mengharapkan aset itu tidak akan hilang,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Fauzi Bowo pernah mengatakan banyaknya aset daerah hilang disebabkan ketidakjelasan status. Aset yang dimiliki pemprov banyak statusnya tidak jelas secara administrasi. (*/OL-10)

 

Selasa, 04 Januari 2011

 

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/04/192899/37/5/DPRD-Desak-Pemprov-Pertahankan-Aset-DKI

About beritaaset

Aset untuk semua

2 responses to “DPRD Desak Pemprov Pertahankan Aset DKI”

  1. BAIM says :

    Makanya pak ……… bukti kepemilikan itu disimpan yang baik, tapi jangan salahkan pegawai pengelola aset. kalau mau salahkan yang membuat aturan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset caba cermati adakah dokumen yang diatur dalam kebijakan tersebut yang dapat menghubungkan kedua jenis pengelolaan kekayaan daerah tersebut?

  2. att says :

    memang ketentuan yang mengatur ttg aset daerah masih ada beberapa celah, sehingga dapat dimanfaatkan unsur kepentingan yang berakibat merugikan pemkab/kot yang notebene merupakan aset rakyat juga. disisi lain yang sangat kurang adalah ketegasan pimpinan kepala daerah untuk mempertahankan aset daerah. dan bahkan tidak sedikit memanafaatkan celah tadi untuk kepentingan sesaat bagi diri sendiri. mereka lebih mengutamakan kapitalisme dari pada mempertahankan aset untuk daerahnya…. ampuuun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: