Pemkab Malut dan Halbar Rebutan Aset Daerah

 


 

TERNATE –  Pemkab Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Barat tengah bersitegang soal aset daerah yang berada di Ternate. Namun, kemelut kedua daerah itu dianggap tidak produktif untuk rakyatnya. Anggota Komisi I DPRD Ternate, Mubin A Wahid mengatakan kedua pemda itu mestinya malu kepada rakyat, karena hanya sibuk bersengketa.

“Mestinya penyelesaian itu bukan sebagai pribadi, tapi harus berpikir secara jernih untuk kebutuhan masyarakat,” kata Mubin saat dimintai komentarnya, Selasa (4/1).

Dia mengatakan rintisan penyelesaian aset peninggalan Pemkab Malut/Pemkab Halbar di Ternate telah lama dilakukan. Namun hasilnya tidak pernah ada. “Harusnya kita malu pada rakyat, masalah pemerintahan saja tidak bisa diselesaikan. Bagaimana dalam menangani masalah masyarakat,”katanya.

Terkait pengalihan kepemilikan aset ke pihak ketiga yang telah dilakukan Pemkab Halbar, Mubin yang pernah membahas masalah aset hingga ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai langkah itu tidak tepat.

Harusnya, lanjut Mubin, Pemkab Halbar melakukan komunikasi dengan pemkot, karena sesuai undang-undang nomor 11 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Ternate, tepatnya pada pasal 14, menyebutkan penyerahan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Maluku Utara harus diserahkan ke Pemerintah Kota Ternate dalam limit waktu satu tahun. “Secara fisik dan UU sudah jelas, itu dikuasai Pemkot Ternate,” imbuhnya.(nty/gus/jpnn) 

 

Rabu, 05 Januari 2011

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2011/01/05/81121/Pemkab-Malut-dan-Halbar-Rebutan-Aset-Daerah-

 

 

20 Aset DKI di Jakbar Terancam Eksekusi

JAKARTA (Pos Kota) – Sedikitnya 20 aset Pemprov DKI Jakarta yang juga aset rakyat, terancam dieksekusi pihak lain.  Sebagian besar aset itu sudah bersertifikat, ancaman eksekusi ini dampak tereksekusinya Kantor Lama Walikota Jakarta Barat di Jl.S.Parman No 2 yang telah bersertifikat.

”Kami akan berupaya untuk mempertahankan aset yang terancam eksekusi ini,”kata Walikota  Jakarta Barat, H.Burhanuddin, ketika pertemuan akhir tahun Muspiko  dengan wartawan, di Ruang Pola Kantor Walikota Kembangan.

Data yang diperoleh dari Biro Hukum DKI Jakarta tentang daftar inventarisasi tanah-tanah sengketa aset Pemda di Jakarta Barat, sesuai surat Biro Hukum DKI Jkarta No 974/076.21 tgl. 16 Juni 2010 .  Dari 20 aset negara/daerah yang terancam eksekusi itu 7 di antaranya sekolah dasar negeri dan 1 SMP Negeri serta 2 puskesmas SDN  itu di antaranya di wilayah Kecamatan Kembangan dan sedang proses kasasi di Mahkamah Agung masing-masing 5 sekolah di Meruya Selatan, SDN 03/04 seluas 2.235M2 sertiifikat No 40 tgl. 20 Juli 1986,SDN 01/02 seluas 3.075M2 Sertifiakat No 39 tgl. 10 Juli 1986, SDN 04/05 seluas 5.303M sertifikat No 55 tgl.27 Pebruari 1987, SDN 06/07 seluas 4.645M2 sertifikat No 10 juli  1986 dan SDN  01/02 Kembangan Selatan seluas 1.500M2 girik C No 842, dan SMPN 206 seluas 3.044M2 sertifikat No 7 tgl.29 Juni  1983. Dan SDN Tegal Alur 10 Pagi/14 Petang.

Sedang Puskesmas, Puskesmas I Meruya Selatan seluas 2.009 sertifikat no 200 tgl. 19 desember 1996 dan Puskesmas Cengkareng  Barat II  terbagi dua sertifikat, Sertifiakt Hak Milik No 111 seluas 796 M2 dan Sertfikat Hak Milik (SHM)  No 112 seluas  1.363M2 Puskesmas Cengkareng Barat II telah dikeluarka penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dari data Biro HJukum DKI tentang asset yang terancam eksekusi itu sudah tidak lagi tercantum Kantor Lama Walikota Jakarta Barat di Jl.S.Parman No.2 yang sudah dieksekusi. Sehingga menunjukan Kantor Lama Walikota sudah hilang atau tidak ada niat  lagi Pemprov DKI Jakarta berupaya melakukan perlawanan secara pidana.

Padahal asset Pemprov DKI Jakarta yang memiliki sertifikat tanah itu sangat ironi jika sampai kalah. Karena sertifikat  sebagai bukti kepemilikan yang sah dan keabsahan yang paling tinggi dan kuat. Selain untuk menguji sertifikat yang  diterbitkan sangat mudah, praktis karena jelas prosesnya, bukti-buktinya lengkap dan didasari  Hukum Pertanahan Nasional  serta ribuan peraturan yang dibuat pemerintah. Satu-satunya dokumen yang diakui sebagai kepemilikan hak tanah adalah sertifikat .

Walikota H.Burhanuddin didampingi Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Yazid Fanani, Dandim 0503 Jakarta Barat , Let.kol. Inf.  Deidy Aprias Sahri, dan Seko H.Firdaus Mansur berjanji akan mempertahankan asset yang terancam eksekusi. Dan berupaya untuk  mengembalikan Kantor Lama Walikota yang sudah tereksekusi beralih ke pihak lain.

Untuk mengembalikan kantor Lama Walikota di Jl.S,Parman tidak hanya amanat dari para Walikota Jakarta Barat terdahulu tapi  juga dari sejumlah tokoh nasional.”Saat peresmian bus way koridor 8 Jumat pagi (31 Des 2010). Pak AM Fatwa (DPD RI),  Pak H.Harun Al Rasyid (DPR RI) dan Pak Cosmas Batubara meminta untuk mengupayakan kembali kantor lama walikota itu melalui  gugatan Pidana,” jelas Waikota.

(herman/sir)

Sumber : http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/01/02/20-aset-dki-di-jakbar-terancam-eksekusi

About beritaaset

Aset untuk semua

One response to “Pemkab Malut dan Halbar Rebutan Aset Daerah”

  1. Andi hermawan says :

    Mengenai aset pemda halbar, harusnya pemprov lbh bijak sana dan harus legowo krn aset halbar hrs dikembalikan kepangkuan halbar dan segera diselesaikan krn akan menjd bom waktu dan menmicu konflik dikemudian hari, dan ini satu lngkh positif untk pembelajaran demokrasi dan ketatanegaraan yang benar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: