PENDIDIKAN : Pemerintah Selamatkan 76 Kampus Milik Pemda

 

 

 

 

JAKARTA (Suara Karya): Upaya penyelamatan status 76 perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah (pemda) akhirnya ditempuh lewat surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Penandatangan SKB tiga menteri itu disaksikan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, di Jakarta, Kamis (23/12).

 

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menjelaskan, sejak digugurkannya Undang-Undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu, membuat tidak ada lagi dasar hukum bagi 76 sekolah pendidikan tinggi milik pemda tersebut. Terlebih izin operasional pendidikan tenaga kesehatan itu berasal dari Kementerian Kesehatan.

 

“Digugurkannya UU BHP beberapa waktu lalu membuat lembaga pendidikan tinggi kesehatan milik pemda ini tidak mempunyai dasar hukumnya, sehingga harus ditutup. Padahal, lembaga pendidikan ini sudah berkembang dengan baik. Untuk itu, dibuat terobosan dengan membuat dasar hukum agar puluhan sekolah pendidikan tinggi itu bisa diselamatkan dan tidak ditutup,” ucap Endang,

 

Selain itu, lanjut Menkes, penandatanganan SKB tiga menteri juga dilakukan untuk membuat sebuah kebijakan strategis bagi kesinambungan pendidikan tinggi kesehatan yang sudah berjalan selama ini.

 

“SKB ini mengatur dasar hukum, standar kurikulum dan sebagainya. Semua itu sudah diselesaikan,” ujarnya.

 

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh menambahkan, tidak berlakunya UU BHP membuat sekolah tinggi bidang kesehatan milik Pemda, harus diselenggarakan oleh Kemendiknas. “Untuk pengelolaan sekolah tinggi kewenangannya berada di Kemendiknas,” katanya.

 

Karena itu, lanjut Nuh, melalui penandatanganan SKB tiga menteri, maka pemilik aset dan gaji pegawai tetap menjadi wewenang Pemda. Sementara kewenangan penyelenggaraan pendidikan termasuk memberikan perizinan, pendampingan dan pembinaan menjadi kewenangan Kemendiknas.

 

Agung Laksono menegaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota menetapkan bahwa pemberian dan pencabutan izin pendirian serta pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan Kemendiknas.

 

“Diperlukan terobosan guna menjamin kesinambungan pendidikan tinggi kesehatan di daerah yang secara de facto sudah berjalan. Dan harus tetap menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memberikan pelayanan wajib dan mendasar kepada masyarakat,” kata Agung menandaskan. (Singgih BS/Tri Wahyuni)

 

Jumat, 24 Desember 2010

 

 

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=269031

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: