Archive | Mei 2011

DPRK Bireuen Usut Aset Daerah dan Proyek Pemicu Utang

DPRK Bireuen membentuk dua tim pansus yang akan bertugas mengusut keberadaan aset daerah serta kelompok yang akan menginvestigasi keberadaan proyek fisik yang menjadi pemicu timbulnya hutang pemerintah daerah setempat.

Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad SE didampingi Wakil Ketua Tgk Syafruddin dalam keterangan pers di ruang kerjanya Kamis (19/5) menyebutkan, pembentukan kedua tim pansus ini merupakan agenda terbesar dewan pasca pengesahan anggaran 2011.

“Dua persoalan besar yang paling menjadi beban adalah laporan keuangan pemerintah yang menimbulkan hutang Rp30 miliar terhadap proyek di luar APBK Bireuen tahun 2008 dan 2009 serta persoalan inventarisasi aset tidak bergerak yang sangat amburadul,” kata Ridwan Muhammad.

Kedua tim pansus akan bekerja selama kurun waktu 12 hari, mulai kemarin hingga akhir Mei 2011 mendatang. Begitu pun, jika dalam perjalanannya mengharuskan penambahan masa kerja, maka pimpinan dewan akan menambah jadwal tersebut.

Tim pansus yang akan meneliti persoalan keuangan dan realisasi fisik dari kegiatan penyebab hutang daerah diketuai Effendi, wakil ketua Ir Askari serta Azhari Ahmad selaku sekretaris yang dibantu sembilan anggota tim.

Sedangkan pansus investigasi aset daerah yang telah di-SK-kan oleh pimpinan dewan, diketuai Ir Saifuddin MH, wakil ketua Dahlan ZA serta Munazir Nurdin selaku sekretaris yang juga dibantu sembilan orang anggota tim.

Tiga Tokoh

Untuk mendukung investigasi kedua hal tersebut, ujar Ridwan Muhammad, pihaknya turut melibatkan tiga tokoh sebagai anggota tim dari luar lembaga dewan. Ketiganya dinilai memiliki reputasi, kredibilitas dan keahlian.

“Kami melibatkan Drs M Nur Ibrahim, mantan Kabag Keuangan Setdakab Bireuen untuk membantu tim pansus yang bertugas melakukan investigasi realisasi fisik proyek, H Yusri Abdullah mantan anggota DPRK Bireuen untuk membantu tim investigasi aset serta DR Amri dari Fakultas Ekonomi Unsyiah. Kami menilai, ketiga tokoh ini memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik,” jelasnya.

Referensi dari kerja tim pansus keuangan dan realisasi fisik mengacu kepada Daftar Isian Pengajuan Anggaran (DIPA) 2008 dan 2009. Sedangkan tim investigasi aset mengacu pada referensi lembaran dokumen aset hasil limpahan dari Pemkab Aceh Utara (kabupaten induk).

Kedua tim dari lembaga dewan ini ujarnya, untuk tahap awal akan bekerja secara otoritas ; artinya, semua tahapan investigasi tidak melibatkan lembaga audit keuangan dan tim penertiban aset Pemkab Bireuen. Begitu pun, jika dibutuhkan, dewan bisa saja memanggil perwakilan eksekutif.

Dalam keterangannya, Ridwan Muhammad mengharapkan, pers dan masyarakat hendaknya dapat memberikan kontribusi positip guna mendukung kinerja kedua tim pansus, terutama dalam hal investigasi aset, dimana tim juga berharap adanya petunjuk dari tokoh masyarakat.

“Kami banyak menerima laporan masyarakat tentang aset daerah kita yang masih simpang siur, terutama aset-aset yang tidak bergerak. Dengan adanya kejelasan aset, kita harapkan akan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ujar Ridwan. (hel)

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96085:dprk-bireuen-usut-aset-daerah-dan-proyek-pemicu-utang&catid=42:nad&Itemid=112

Iklan

Belum Teridentifikasi, 253.452 Aset Kabupaten Serang

SERANG (Pos Kota) – Kepala Bidang Aset Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang, Lukman Harun mengatakan bahwa sebanyak 253.452 aset Pemkab Serang belum teridentifikasi asal usulnya.

“Itu barangnya ada tapi belum diketahui belinya dari mana. Aset itu kan ada karena belanja modal atau hibah. Ada barang yang saat ini menjadi aset Pemkab Serang belum diketahui dibeli tahun berapa dan sumber keuangannya dari mana. Yang seperti itu kita berikan nilainya satu di laporan,” kata Lukman, kemarin.

Pihaknya, kata Lukman, terus melakukan perbaikan dan pembenahan aset untuk mendukung pencapaian penilaian wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Kekurangan penilaian BPK itu paling banyak berasal dari catatan aset yang kurang lengkap,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, saat ini tanah milik Pemkab Serang baru 10,22 persen yang jelas kepemilikan dan data administrasinya.

“Baru segitu yang jelas secara de jure. Sisanya belum ada. Bahaya kan kalau ada klaim-klaim dari masyarakat. Kita juga sedang benahi ini,” kata Lukman seraya mengatakan, ketidaklengkapan administrasi kepemilikan tanah kebanyakan berada di dinas pendidikan.

“Mungkin dulu itu pas banyak dibangun SD-SD inpres. Saat itu kan masyarakat ngasih aja tanahnya untuk pemerintah. Sekarang ahli warisnya yang banyak menggugat,” tuturnya.

Lukman juga mengungkapkan, pihaknya terus mengecek barang-barang inventaris di setiap SKPD. Ia memperkirakan, masih banyak kendaraan milik Pemkab Serang yang tidak tercatat di kartu inventaris barang (KIB).

“Yang ke Kota Serang, itu juga masih ada yang tercatat. Nanti harus ada surat keputusan penghapusannya. Atau malah sebaliknya ada di KIB tapi tidak ada barangnya. Nanti administrasinya, STNKnya diakurkan dengan catatan di bidang aset,” kata Lukman.

Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang daerah terbagi menjadi lima macam berdasarkan kartu inventaris barang (KIB).

“Kita memiliki 2.409 item gedung dan bangunan, 1.584 item jembatan dan irigasi, 5.759 aset lainnya meliputi buku kemudian barang-barang yang belum tercantum di ‘item-item’ sebelumnya,” kata Lukman. (haryono/dms)

Selasa, 17 Mei 2011

Sumber: http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/05/17/belum-teridentifikasi-253-452-aset-kabupaten-serang

Komisi A Dorong Pembentukan Buku Aset

 

Semarang, CyberNews. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki aset senilai tidak kurang dari Rp 13 triliun, namun karena peliknya persoalan aset belum semua tercatat dengan baik dan bahkan masih banyak yang belum bersertifikat.

Berdasarkan data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng, aset Pemprov tercatat sebanyak 10.897 bidang berupa tanah dan bangunan yang terkonversi dalam 6.321 bidang. Dari jumlah tersebut 5.316 bidang telah disertifikasi dan 839 sisanya masih dalam proses.

 Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat mengatakan, penanganan aset tidak hanya sekedar menyertifikatkan bidang tanah. Saat ini pihaknya tengah mengupayakan pemanfaatan aset yang ada agar memiliki manfaat dan mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Menilik pentingnya aset yang dimiliki, Fuad mengusulkan Pemprov Jateng segera membentuk buku aset. “Buku aset secara terpadu sangat penting dibuat agar pemprov dengan mudah mengetahui mana saja aset yang dimiliki. Dengan pembukuan secara sistematis, aset mana saja yang bisa dimanfaatkan pun kian mudah dipasarkan,” terang Fuad.

Dikatakan, setelah buku aset tersusun baik maka Pemprov Jateng bukan tidak mungkin bisa mengembangkan database tersebut untuk pembuatan data aset secara online. Ke depan, sistem data aset secara online sangat diperlukan guna optimalisasi tanah maupun bangunan milik pemprov.

Menurutnya, dengan sistem online itu, maka masyarakat luas yang berkeinginan bekerjasama dengan Pemprov Jateng dalam pemanfaatan aset bisa dengan mudah mengaksesnya.

18 Mei 2011

( Saptono Joko Sulistyo / CN32 / JBSM  )

Sumber : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/05/18/86005/Komisi-A-Dorong-Pembentukan-Buku-Aset

Banyak Pejabat Pemko, Termasuk DPRD Medan Tak Pulangkan Mobil Dinas

Medan, (Analisa). Kabag Perlengkapan dan Asset Setda Kota Medan Muhammad Husni mengatakan sebenarnya memulangkan atau mengembalikan kendaraan dinas ini harus dimulai dengan kesadaran diri sendiri tanpa harus dipaksa apalagi jika sampai penyitaan. Kesadaran diri untuk menyerahkan mobil dinas tersebut sebagai asset Pemko Medan sangat penting, apalagi yang menggunakan mantan pejabat.

“Ada mobil dinas mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Mustafa Sutan Nasution dan beberapa mantan Anggota DPRD Kota Medan belum juga dikembalikan ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Tidak hanya itu, mobil dinas yang termasuk asset Pemko Medan tersebut ditaksir senilai miliaran rupiah termasuk mantan pejabat eselon III yang saat ini non job (tanpa jabatan) belum juga dikembalikan ke Pemko,” kata Husni kepada wartawan di Balaikota Medan, Selasa (3/5).

Dia menegaskan, secara analogi dan logika saja kita berfikir, ketika habis masa tugas yakni pensiun atau pun nonjob berarti sama dengan dukungan fasilitas padanya kan juga diberhentikan. Kita harapkan mobil-mobil dinas itu dikembalikan secepatnya sebagai asset Pemko Medan.

Dari data Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Medan tercatat, mobil dinas yang digunakan Mustafa Sutan Nasution saat menjabat Dirut PD Pasar jenis Toyota Kijang Krista kapsul warna hijau belum dikembalikan. Selain itu, mantan Anggota DPRD Medan yakni Syahdan Syahputra, Zainuddin, Yunus Rasyid dan beberapa Anggota DPRD periode sebelumnya seperti Zulfan belum juga dikembalikan.

“Untuk mobil dinas yang masih dipakai Mustafa itu, sempat diajukannya untuk dilelang mengingat masa nilai ekonomis mobil tersebut selama lima tahun sudah habis. Tapi proses itu diajukannya saat masih menjabat Dirut PD Pasar, dan saat ini bersangkutan sudah tidak lagi menjabat Dirut PD Pasar. Seharusnya mobil itu harus sudah dikembalikan, masalah proses surat menyurat untuk dilakukan lelang pada mobil itu urusan belakangan karena itu asset Pemko,” ujarnya.

Proses pengajuan lelang atas mobil itu, lanjutnya, bisa saja tidak disetujui walau dinilai sudah melewati masa nilai ekonomis. Namun, itu tetap aset dan milik Pemko Medan dan harus dikembalikan.

Husni menjelaskan, mobil Kijang Krista tersebut sejak awal terdata sebagai asset di Badan Perparkiran yang saat itu dijabat bersangkutan sebagai Kepala Badan. Namun, Badan Perparkiran dilebur ke Dinas Perhubungan Kota Medan dan bersangkutan menjadi Dirut PD Pasar juga memakai mobil dinas yang sama.

“Yang jelas apapun ceritanya, itu tetap asset Pemko dan harus dipulangkan. Untuk mobil dinas mantan Anggota DPRD Medan, saat ini kita juga sedang melakukan inventarisir data dengan Sekretaris DPRD Medan siapa saja yang masih menggunakan mobil dinas milik Pemko. Karena untuk mobil dinas yang berada di jajaran SKPD, merupakan tanggungjawab SKPD bersangkutan. Termasuk satu mobil dinas lagi jenis Toyota Avanza yang sampai saat ini masih dipakai mantan Kabag Hukum Lutfi dan belum dipulangkan,” jelasnya.

Dia menegaskan pihaknya sudah mengajukan surat keputusan (SK) Walikota untuk membentuk Tim Penertiban Pemakaian Kendaraan Dinas Pemko Medan yang terdiri dari unsur Bagian Asset, Hukum, Umum Setda Kota Medan, Satpol PP dan Kepolisian. Tim ini akan segera terbentuk setelah ditandatangani oleh Walikota Medan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan.

Sumber : http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94419:banyak-pejabat-pemko-termasuk-dprd-medan-tak-pulangkan-mobil-dinas&catid=31:umum&Itemid=30

Walikota Jaksel Geram Melihat Kondisi Mobil Dinas Lurah

KEBAYORAN BARU (Pos Kota) – Walikota Jaksel berang dan geleng kepala melihat sejumlah mobil dinas atau operasional lurah dan camat yang kondisinya memprihatinkan khususnya mobil Lurah Karet Semanggi. Bahkan, ada kendaraan dinas sama sekali tak dirawat serta dibiarkan dan kotor.

“Bagiamana mau memberikan pelayanan yang baik ke warganya jika kendaraan dinas atau operasional milik pemerintah sama sekali tak dianggap kendaraan sendiri alias milik orang,” kata Walikota Jaksel Syahrul Effendi didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan Erpawandi, Jumat (29/4).

Menurut dia, jorok atau kotornya pemeliharaan kendaraan dinas tentunya bisa mencerminkan pribadi maupun orang yang mendapatkan kepercayaan memelihara mobil dinas pemerintah. Biaya pemeliharaan atau servis maupun bensin setiap triwulan diberikan.

“Bayangkan dari 65 unit mobil dinas kelurahan dan sepuluh unit mobil dinas kecamatan hanya mobil ini yang sangat parah,” imbuhnya sambil geleng kepala dan menunjukan mobil dinas bernomor Pol B 2874 PQ yang selama ini dipergunakan di Kel. Karet Semanggi, Setiabudi dan wajar lurah yang bersangkutan terkena mutasi.

Tak hanya masalah kerusakan dan kotornya mobil yang mendapatkan perhatian, Walikota Syharul Effendi tapi identitas maupun tulisan kendaraan dinas yang berada di kanan dan kiri pintu depan untuk kelurahan tersebut juga menjadi perhatinannya karena ada sekitar sepuluh unit mobil identitasnya masih ditutup lakban warna hitam bahkan ada yang dihapus sama sekali. (anton)

Sabtu, 30 April 2011 – 3:13 WIB

Sumber: http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/04/30/walikota-jaksel-geram-melihat-kondisi-mobil-dinas-lurah

Pembagian Jatah Mobil Dinas Riau Terkesan Ditutup-Tutupi

PEKANBARU–MICOM: Meski menuai kecaman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap membagikan jatah ratusan mobil dinas baru kepada pejabat daerah.

Sedari awal, pembagian mobil dinas itu terkesan ditutup-tutupi sejak mulai perencanaan di DPRD hingga akhirnya dibagikan secara sembunyi-sembunyi.

Ratusan mobil dinas berkapasitas 1.500 cc dan 2.000 cc merek Nissan X-trail dan grand livina diadakan dengan sistem sewa pakai per tahun dengan anggaran Rp30 miliar dari APBD Riau. Mobil dinas model terbaru berjumlah total sebanyak 215 mobil dibagikan ke ratusan pejabat esolan II dan III di lingkungan Pemprov Riau.

“Seharusnya dari sejak perencanaan, DPRD melarang pengadaan mobil dinas itu. Karena porsi dana APBD Riau sudah terlalu besar untuk memanjakan para aparatur pemerintah sedangkan untuk pembangunan masih sedikit,” kata Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) Andy Yusran kepada Media Indonesia di Pekanbaru, Kamis (28/4).

Namun Andy mendukung sistem sewa pakai yang dilaksanakan oleh Pemprov Riau dalam pengadaan mobil dinas bagi para pejabat pada tahun 2011 ini. Sebab, sebelum-sebelumnya pembelian mobil dinas baru kerap disalahgunakan oleh para pejabat. Bahkan tak sedikit dari para pejabat Riau yang sudah menerima fasilitas mewah itu enggan mengembalikan mobil dinas yang sudah diberikan dari uang rakyat tersebut.

“Dengan sistem sewa pakai kita harapkan jangan ada lagi para pejabat yang tak mau mengembalikan mobil setelah masa jabatan berakhir,” ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Andy, Pemprov Riau wajib memberikan transparansi kepada masyarakat terkait penggunaan mobil dinas. Mobil dinas harus digunakan sesuai fungsinya untuk menunjang kerja dan hanya digunakan pada masa kerja. (OL-12)

Penulis : Rudi Kurniawansyah

Kamis, 28 April 2011 19:20 WIB

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/04/221731/126/101/_Pembagian_Jatah_Mobil_Dinas_Riau_Terkesan_Ditutup-Tutupi

Anggota DPRD Riau Nilai Mobil Dinas Lama masih Bagus

PEKANBARU–MICOM: Anggota DPRD Riau Jefri Noer menyayangkan program pemberian mobil dinas baru bagi para pejabat di Riau. Pasalnya, mobil dinas yang lama masih terbilang baru dan masih banyak yang belum ditarik dari para pejabat lama.

“Sebaiknya pemerintah memanfaatkan kendaraan dinas yang ada. Bukan membeli atau menyewa mobil baru. Dana puluhan miliar rupiah dalam pengadaan mobil ini lebih baik dialihkan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial,” ungkap Jefri.

Ratusan mobil dinas berkapasitas 1.500 cc dan 2.000 cc merek Nissan X-trail dan grand livina diadakan dengan sistem sewa pakai per tahun dengan anggaran Rp30 miliar dari APBD Riau. Mobil dinas model terbaru berjumlah total sebanyak 215 mobil dibagikan ke ratusan pejabat esolan II dan III di lingkungan Pemprov Riau.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Riau Kasmianto mengatakan pejabat daerah membutuhkan kendaraan untuk aktivitas kerja.

“Pemerintah sebenarnya justru melakukan penghematan dengan sistem sewa pakai per tahun ini. Kita katakan tidak akan membeli mobil baru mulai tahun ini,” tegasnya.(OL-12)

Penulis : Rudi Kurniawansyah

Kamis, 28 April 2011 19:33 WIB

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/28/221734/126/101/Anggota-DPRD-Riau-Nilai-Mobil-Dinas-Lama-masih-Bagus