Archive | Januari 2012

Penataan Aset Masih Lemah : Jadi Titik Lemah Penilaian Pansus LHP-BPK

 

SAMARINDA. Sejumlah aset-aset daerah milik Pemkot Samarinda belum dikelola dan ditata secara maksimal. Hal ini setidaknya tergambar dari hasil penelusuran panitia khusus (pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK) DPRD Kota Samarinda.

Dari beberapa rekomendasi yang dikeluarkan pansus tersebut, penataan aset salah satu yang paling sorotan. Hal inilah yang menjadi indikator status pelaporan Pemkot Samarinda selalu disclaimer di mata BPK RI.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Syamsuddin Tang mengakui jika sistem inventarisir aset milik Pemkot Samarinda masih semrawut.

“Penataan dan pengelolaan aset salah satu yang paling kita soroti. Kita melihat penataan aset belum maksimal. Hal ini tentu saja akan berpotensi menbuat kerugian bagi daerah,” terang polisi asal PPP tersebut.

Sekadar diketahui, selain menyoroti soal aset,

substansi paling pokok yang dibahas dan dipertanyakan oleh pansus berdasarkan rekomendasi BPK terdapat 4 item. Yakni pelaporan hutang yang belum dapat didefiniskan setiap Satuan Perangk Kerja Daerah (SKPD). Selanjutnya, pendapatan yang tidak maksimal seperti Rp 1,8 milyar dari pajak penerangan jalan umum dan karcis PT Pelindo yang tidak jelas. Yang ketiga, adalah buruknya sistem kerjasama Pemkot dengan pihak ketiga, di antaranya kepada PT WATS dan investor Pasar Segiri.

Ketua Pansus LHP-BPK DPRD Kota Samarinda, Nursoba mengatakan, dari 4 rekomendasi yang telah dikeluarkan BPK RI, 39 di antaranya sudah diselesaikan Pemkot Samarinda. Itu artinya, terdapat 9 item rekomendasi lagi belum tuntas.

Selasa, 6 Desember 2011

 

Sumber: http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/18/27775

Iklan

Pemkot: Aset tak terurus bukan berarti mangkrak

 

Solopos.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto mengakui masih banyak aset Pemkot yang kurang terurus atau tidak dimanfaatkan. Namun secara administratif, Sekda memastikan semua aset itu sudah
tercatat secara tertib.

Hal tersebut diungkapkan Budi, menanggapi penilaian Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) bahwa selama ini Pemkot kurang transparan soal keberadaan aset-aset yang terbengkelai. Sayangnya, Budi mengaku tidak hapal berapa jumlah aset Pemkot yang kurang terurus.

“Kami akui sampai saat ini memang ada banyak aset Pemkot yang tidak terurus. Paling banyak ada di Diknas (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga-red) seperti sekolah-sekolah yang digabungkan dan sebagainya. Tapi soal pendokumentasiannya semua ada. Sehingga tidak bisa dikatakan mangkrak atau liar,” jelas Budi, Rabu (7/12/2011).

Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Budi Yulistianto mengaku belum mengerti dengan jelas apa yang dimaksudkan Pattiro dengan aset yang mangkrak. “Mangkraknya itu yang seperti apa kriterianya saya belum jelas. Setahu saya tidak ada aset Pemkot yang mangkrak, semuanya sudah tercatat dan terdokumentasi
dengan tertib dalam Simda BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah-red),” papar Budi.

Budi menambahkan kalau yang dimaksud adalah bangunan atau lahan yang tidak digunakan, diakuinya memang masih ada. Tapi bukan berarti mangkrak karena memang belum ditentukan pemanfaatannya. Lagipula keberadaan aset itu tercatat secara administratif.

Tak hanya itu, sebagian aset Pemkot kini juga sudah ada yang disertifikatkan. Di antaranya jalan-jalan besar Kota Solo, lapangan dan sebagainya. Proses sertifikasi itu dilakukan secara bertahap. “Kalau administrasi aset Pemot tidak tertib, tentu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red) tidak akan memberikan penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian-red). Buktinya tahun 2010 lalu Pemkot dapat penilaian WTP,” jelasnya.

Sama seperti Budi Suharto, Budi Yulistianto juga mengaku tidak hapal jumlah aset Pemkot. Namun, Budi mengatakan daftar aset itu sebenarnya bisa diakses oleh publik. Untuk itu, dia mempersilakan jika ada pihak yang ingin mendapat informasi mengenai aset itu.

Seperti diberitakan, Pattiro Solo mendesak Pemkot lebih terbuka dalam hal pengelolaan aset. Pattiro menilai selama ini banyak aset Pemkot yang mangkrak dan hal itu disebabkan Pemkot kurang transparan kepada publik.

07/12/2011

Sumber: http://www.solopos.com/2011/solo/pemkot-aset-tak-terurus-bukan-berarti-mangkrak-127515

Ruko Tiga Pasar tak Bisa Disewakan


 

TRIBUNLAMPUNG.co.id – Rumah toko (ruko) yang berada di tiga pasar yaitu Pasar Ayam, Pasar Tengah dan Pasar Panjang tak bisa disewakan. Ini dikarenakan, tanah tempat ruko-ruko itu berdiri milik negara bukan milik pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Lampung Hartarto Lojaya kepada wartawan, Kamis (8/12). Menurutnya, lahan yang ditempati oleh para pemilik ruko di tiga pasar itu merupakan lahan milik negara.

“Karena milik negara tidak bisa disewakan,” ujar dia. Hartarto mengutarakan, hak guna bangunan di tiga pasar itu berada di atas Tanah Hak Pengelolaan. Perlu dipahami, terus dia, tanah hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Dengan begitu, papar Hartarto, hak pengelolaan merupakan tanah negara murni yang penguasaannya oleh negara. “Karena hak pengelolaan itu adalah tanah negara maka dia bukan obyek retribusi,” ucapnya.

Hartarto mengutarakan, tanah sebagai barang milik daerah berbeda dengan tanah sebagai hak pengelolaan. Barang milik daerah adalah yang dibeli atau diperoleh dari APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut dia, jika tanah yang berada di tiga pasar itu milik pemkot, maka pemkot berhak melakukan sewa menyewa dan memberlakukan retribusi. Tapi, karena tanah itu adalah milik negara dan pemkot hanya memegang hak pengelolaan maka pemkot tidak berhak melakukan sewa-menyewa dan memungut retribusi.

Hartarto mengutarakan, karena tanah itu adalah milik negara maka untuk pemasukan ke kas negara bukan berasal dari retribusi atau sewa-menyewa melainkan dari penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ia mengutarakan, pemegang hak pengelolaan hanya memberikan rekomendasi dan pemegang sertifikat HGB hanya membayar kontribusi dengan besaran maksimum 2,5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Itu pun hanya sekali pungut saat memperpanjang HGB bukan setiap bulan atau setiap tahun,” ucap dia.(wakos)

Kamis, 8 Desember 2011

 

Sumber: http://lampung.tribunnews.com/2011/12/08/ruko-tiga-pasar-tak-bisa-disewakan

Sesuai Permendagri,Penyetopan HGB Tiara Grosir

 

 

 

Penolakan terhadap perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan Tiara Grosir oleh Pemkot Denpasar makin jelas. Selain lahan tersebut akan dimanfaatkan, ternyata ada dasar acuan yang tidak bisa diabaikan. Aturan tersebut yakni Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Panduan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kabag Hukum Pemkot Denpasar I Made Toya, S.H., Kamis (22/12) kemarin mengatakan, dalam aturan tersebut pemerintah tidak diizinkan lagi memberikan hak guna bangunan (HGB) kepada pihak swasta. Hal ini pula yang menjadi salah satu dasar tidak diperpanjangnya HGB. ”Kalau kami lagi memperpanjang HGB, maka melanggar Pemendagri yang sudah berlaku sejak 2007 ini,” kata Toya didampingi Kasubag Pemberitaan I Dewa Gede Rai.

Dikatakannya, lahan yang dimiliki Pemkot Denpasar bisa saja diberikan kepada pihak swasta untuk memanfaatkannya. Hanya, polanya tidak lagi mempergunakan sistem HGB. Kalau sekarang ini harus dilakukan berdasarkan perjanjian sewa penggunaan lahan dan bisa juga hak pinjam pakai. ”Pemkot harus menyewakan lahan yang dimiliki ketika dipergunakan oleh pihak swasta atau pihak lain,” jelasnya.

Made Toya mengatakan lahan yang ditempati Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto sudah resmi menjadi kewenangan Pemkot. Karena semua kelengkapan administrasinya sudah lengkap, termasuk sertifikatnya telah atas nama Pemkot. ”Dasar hukumnya sudah jelas, jadi kami siap untuk mengikuti proses persidangan di PTUN yang dilayangkan pihak Tiara Grosir,” katanya.

Terkait proses hukumnya, Toya mengakui baru memasuki tahap pemeriksaan kelengkapan menghadapi sidang di PTUN. Artinya, prosesnya belum memasuki pemeriksaan materi. ”Semua berkas seperti kuasa diperiksa dengan teliti,” kata Made Toya.

Sebelumnya diberitakan, pihak Tiara Grosir melayangkan gugatan ke PUTN Denpasar, setelah permohonan perpanjangan HGB yang diusulkan ditolak Pemkot Denpasar. Pasalnya, akibat penolakan perpanjangan HGB yang menjadi lokasi Tiara Grosir, ratusan karyawan perusahaan yang bergerak dalam sektor ritel tersebut terancam akan terkena PHK massal. (kmb12)

 

23 Desember 2011

 

Sumber: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=60239