Sesuai Permendagri,Penyetopan HGB Tiara Grosir

 

 

 

Penolakan terhadap perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan Tiara Grosir oleh Pemkot Denpasar makin jelas. Selain lahan tersebut akan dimanfaatkan, ternyata ada dasar acuan yang tidak bisa diabaikan. Aturan tersebut yakni Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Panduan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kabag Hukum Pemkot Denpasar I Made Toya, S.H., Kamis (22/12) kemarin mengatakan, dalam aturan tersebut pemerintah tidak diizinkan lagi memberikan hak guna bangunan (HGB) kepada pihak swasta. Hal ini pula yang menjadi salah satu dasar tidak diperpanjangnya HGB. ”Kalau kami lagi memperpanjang HGB, maka melanggar Pemendagri yang sudah berlaku sejak 2007 ini,” kata Toya didampingi Kasubag Pemberitaan I Dewa Gede Rai.

Dikatakannya, lahan yang dimiliki Pemkot Denpasar bisa saja diberikan kepada pihak swasta untuk memanfaatkannya. Hanya, polanya tidak lagi mempergunakan sistem HGB. Kalau sekarang ini harus dilakukan berdasarkan perjanjian sewa penggunaan lahan dan bisa juga hak pinjam pakai. ”Pemkot harus menyewakan lahan yang dimiliki ketika dipergunakan oleh pihak swasta atau pihak lain,” jelasnya.

Made Toya mengatakan lahan yang ditempati Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto sudah resmi menjadi kewenangan Pemkot. Karena semua kelengkapan administrasinya sudah lengkap, termasuk sertifikatnya telah atas nama Pemkot. ”Dasar hukumnya sudah jelas, jadi kami siap untuk mengikuti proses persidangan di PTUN yang dilayangkan pihak Tiara Grosir,” katanya.

Terkait proses hukumnya, Toya mengakui baru memasuki tahap pemeriksaan kelengkapan menghadapi sidang di PTUN. Artinya, prosesnya belum memasuki pemeriksaan materi. ”Semua berkas seperti kuasa diperiksa dengan teliti,” kata Made Toya.

Sebelumnya diberitakan, pihak Tiara Grosir melayangkan gugatan ke PUTN Denpasar, setelah permohonan perpanjangan HGB yang diusulkan ditolak Pemkot Denpasar. Pasalnya, akibat penolakan perpanjangan HGB yang menjadi lokasi Tiara Grosir, ratusan karyawan perusahaan yang bergerak dalam sektor ritel tersebut terancam akan terkena PHK massal. (kmb12)

 

23 Desember 2011

 

Sumber: http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=60239


About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: