Pengelolaan Mobil Dinas Lemah

JAMBI – Tidak sedikit aset milik Pemprov Jambi yang tercecer, terutama mobil dinas. Ironisnya, ada mobil yang masih dikuasai pensiunan. Informasi yang diperoleh Jambi Independent, sedikitnya ada 23 mobil dinas milik Pemprov Jambi yang sebagian sudah beralih status menjadi milik pribadi para pensiunan pejabat.

Di antara mobil itu, satu unit Toyota Kijang Super di RSUD Raden mattaher yang dipakai Marmis Raden, tiga unit di kantor Perwakilan Provinsi Jakarta yang dipakai Antoni Zeidra Abidin, Libran, dan Arif.

Kemudian, empat unit di Dinas PU atas nama Edy Suritno, Jp Marpaung, Syofie Muchtar, Edy Suranto dan tiga unit di Dinas Sosnakertrans. Selebihnya di Badan Koordinasi Penyuluhan dan KP, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Inspektorat.

Staf ahli Komisi II DPRD Provinsi Jambi Pantun Bukit mengatakan, salah satu yang menjadi hambatan pemerintah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK lantaran lemahnya pengelolaan aset.

Ia mengatakan, hampir tiap tahun mobil dinas selalu menjadi temuan. Anehnya, tidak pernah ada upaya untuk memperbaikinya. Dia menyoroti  banyaknya pensiunan yang masih menguasai kendaraan dinas. “Ketika pensiun mestinya dikembalikan, tapi masih dipakai. Itu kan modus dengan harapan agar kendaraan itu jadi milik pribadi,” katanya.

Padahal, kata dia, itu merupakan pelanggaran. Bagi pejabat yang pensiun, mobil dinas wajib dikembalikan. “Kalaupun mau dilelang, lihat dulu apakah sudah sesuai syarat atau tidak. Sebab, lelang kendaraan harus melalui prosedur,” katanya.

Dia tak menyangkal ada upaya yang dilakukan agar kendaraan dinas menjadi milik pribadi. Salah satunya dengan mengakali proses pelelangan, dengan cara membuat aturan pelelangan yang sesuai keinginannya. “Apalagi, proses lelang dilakukan secara tertutup. Karena tidak transparan sehingga yang jadi milik pribadi,” katanya.

Apalagi lelang dilakukan secara tertutup, sehingga tidak ada yang tahu apalagi protes. Dia mengatakan, lelang kendaraan dinas secara khusus diatur pada Permendagri No 17 Tahun 2007. Artinya,  kendaraan dinas operasional yang akan dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah harus memenuhi syarat yakni telah berumur lima tahun lebih.

“Selama ini kan kita hampir tidak pernah tahu bagaimana pengelolaan lelang aset. Karena memang dilakukan secara tertutup,” katanya. Guru besar Unbari ini berpendapat, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses lelang, tiap SKPD menerapkan sistem online mobil dinas. Ini agar publik mengetahui jumlah mobil dinas yang ada di SKPD, atau jumlah yang sudah dilelang.

Karo Aset Pemprov Jambi Masherudin Wahab, ketika dikonfirmasi membenarkan masih ada mobil dinas yang belum dikembalikan pensiunan. Dia mengaku sudah melayangkan surat kepada masing-masing SKPD untuk menarik. Dia mengatakan, dari belasan mobil yang tercecer dan dikuasai pensiunan, beberapa di antaranya sudah ada yang mengembalikan dan ada pula yang sudah dilelang. Sayangnya, dia tidak membeberkan mobil dinas apa saja yang sudah ditarik ataupun dilelang.

Kadis Sosnakertrans Haris AB membenarkan adanya pensiunan pejabat yang masih memakai aset. Tapi, dia mengaku jika aset tersebut sudah dilelang dan secara hukum sudah sah milik pensiunan tersebut. Senada, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Andi Pada mengatakan, mobil dinas milik dinkes yang dikuasai pensiunan semuanya sudah ditarik.

Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, mendukung upaya transparansi proses lelang aset. Menurutnya, transparansi penting guna membangun opini positif di tengah masyarakat yang telah terjangkit penyakit apatis. “Jangan ada dusta antara kita. Seharusnya begitu. Kalau tidak transparan, itu namanya tidak disiplin dan tak taat aturan,” katanya.

Dia mengatakan, sesuai aturan, kendaraan yang boleh dilelang adalah yang telah berumur di atas 10 tahun. Meski ada aturan lain yang mengatur bila ada kendaraan milik pejabat tertentu yang boleh dilelang pada umur lima tahun. Dia mengatakan, transparan tak harus lelang terbuka. Bahkan, dia mengaku lelang terbuka mobil dinas tidak mungkin bisa dilaksanakan. Alasannya, merepotkan pemda.

Informasi yang diperoleh Jambi Independent, ada pengurus barang pada beberapa SKPD yang ternyata tidak mengetahui jika pada SKPD-nya terdapat pelelangan kendaraan pada 2010, seperti pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Bandiklatda), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Inspektorat.

Kemudian, ada kendaraan dinas yang dilelang, tapi tidak pernah tercatat dalam daftar inventaris SKPD, karena bukan pengadaan pada dinas tersebut. Artinya, lelang kendaraan fiktif yang keuntungannya masuk kantong pribadi. Seperti pada Bandiklatda yang diketahui tidak terdapat penjualan kendaraan pada Bandiklatda selama 2010. Sedangkan pada SK Penghapusan tercantum nama SKPD atas kendaraan yang dilelang di instansi itu.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 281/Kep.Gub/Umum/2010, tercatat sekitar 74 unit mobil dinas yang dilelang. Dari jumlah itu, hanya 29 unit mobil dias yang dapat diketahui harga perolehannya dengan nilai sebesar Rp 1,8 miliar. Sisanya tidak diketahui.

KAMIS, 14 JUNI 2012

 

Sumber: http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=16201:pengelolaan-mobil-dinas-lemah&catid=1:metrojambi&Itemid=3

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: