Pemkab Giat Lakukan Inventarisir Aset

 

SUKADANA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara kini sedang giat-giatnya menginventarisir aset-aset daerah. Apalagi, masih banyak barang-barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. “Penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang daerah, haruslah dikoordinir secara profesional, sehingga pada gilirannya nanti menghasilkan data-data yang tepat dan akurat,” tutur Hendri Siswanto, sekda Kayong Utara, di Balai Praja Sukadana, Jumat (8/6) lalu.

 

Dijelaskannya beberapa perkara yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan barang, di antaranya untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing satuan kerja, sesuai besaran organisasi atau jumlah pegawai dalam satu organisasi. “Sebagai pengganti barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan, agar efisien dan efektif, dan pertimbangan teknologi,” ujarnya.

Melalui perencanaan kebutuhan barang yang memadai, dengan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan, Sekda berharap agar diperoleh barang yang akan menjadi aset pemerintah daerah, sehingga benar-benar dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun aparatur. Ini, menurut dia, supaya dapat menunjang pelayanan publik pemerintah kepada warga. “Tugas selanjutnya, satuan kerja sebagai pengguna barang itu dapat memanfaatkan, menatausahakan, memelihara barang milik daerah, secara memadai, akurat, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, perlu dilakukan bimbingan teknis,” tegasnya.

 

Dengan bimbingan teknis seperti ini, Sekda berharap para peserta bisa memahami agar semua barang milik daerah yang dikelola, dapat dikontrol dengan baik. Kemudian para peserta juga diminta untu memahami agar barang-barang milik daerah mudah ditata dalam administrasi dan dapat dikelola dengan baik. “Memahami tentang cara pengelompokan jenis dan bentuk barang. Memahami tata cara pengamanan aset dari penyalahgunaan, penyimpangan, dan penggelapan barang milik daerah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” tuturnya.

 

Di sisi lain, lanjutnya, walaupun Kabupaten Kayong Utara masih banyak memiliki keterbatasan, namun dalam hal menjalankan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kita semua juga menyadari, tingkat keberhasilan tidak terlepas dari sumber daya manusia dan jumlah personil yang ada.

 

Namun apabila dalam penanganan didasari dengan kemauan, ketertiban, ketelitian, kesungguhan para pelaksana, serta kesadaran para pembantu pengelolaan, saya yakin dengan keterbatasan yang kita miliki, kita bisa lakukan dengan lebih baik lagi,” yakinnya.

 

Diharapkan dia agar seluruh pejabat dan pengelola barang-barang milik daerah, bersungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan intern, baik dalam hal penyimpanan dan memeliharanya. “Mengingat pengelolaan aset daerah seiring menjadi perhatian auditor badan pemeriksa keuangan (BPK). Oleh karena itu, hendaknya ditata dan dikelola sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” pesannya.

 

Dikatakannya saat ini aset-aset Pemkab Kayong Utara masih belum terkoordinir dengan baik. Ternyata masih banyak barang-barang milik pemerintah daerah yang belum jelas lokasi dan penetapan peruntukannya. “Untuk itu, untuk penatausahaan dalam bentuk pengkodean barang sebagai bagian dari pengelolaan barang daerah, haruslah dikoordinir secara professional, sehingga pada gilirannya nanti menghasilkan data-data yang tepat dan akurat,” tuturnya.

Dijelaskannya beberapa perkara yang dapat dijadikan pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan barang, di antaranya untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing satuan kerja, sesuai besaran organisasi atau jumlah pegawai dalam satu organisasi. “Sebagai pengganti barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran bersangkutan, agar efisien dan efektif, dan pertimbangan teknologi,” ujarnya.

 

Melalui perencanaan kebutuhan barang yang memadai, dan dilanjutkan dengan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan, diharapkan diperoleh barang yang akan menjadi aset pemerintah daerah, benar-benar dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun aparatur. Supaya dapat menunjang pelayanan publik pemerintah kepada warga. “Tugas selanjutnya, satuan kerja sebagai pengguna barang itu dapat memanfaatkan, menatausahakan, memelihara barang milik daerah secara memadai, akurat, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, perlu dilakukan bimbingan teknis,” tegasnya. (mik)

Selasa, 12 Juni 2012

Sumber: http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=110676

About beritaaset

Aset untuk semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: